Anis Matta, Koalisi itu Bukan Akuisisi Partai

Nasib di Koalisi, PKS Pasrahkan pada Presiden

Selasa, 01 Maret 2011 22:04 WIB

             JAKARTA--MICOM: PKS memasrahkan evaluasi koalisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Mereka merasa tidak melanggar kontrak koalisi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Anis Matta mengungkapkan partainya menunggu hasil evaluasi koalisi yang dilakukan Presiden Yudhoyono. Menurutnya, presiden memegang kewenangan penuh atas hasil evaluasi.

            "Beliau baru mau evaluasi. Kami menunggu dan siap saja dengan keputusan. Itu tidak masalah, reshuffle atau dikeluarkan koalisi," jelasnya ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (1/3). Menurutnya, sepanjang pemerintahan SBY-Boediono, PKS tidak melanggar konsistensi koalisi. Perbedaan sikap PKS dengan koalisi terkait hak angket Bank Century maupun hak angket mafia pajak merupakan wujud komitmen PKS. Perbedaan sikap merupakan bagian dari perbedaan pendapat dalam dinamika koalisi. Ia menganggap perbedaan ini tidak memiliki maksud untuk mengganggu pemerintah.

            "Kami tidak pernah melanggar kontrak koalisi. Soal hak angket ini justru untuk mewujudkan pemerintahan yang baik," tuturnya. (AO/OL-11)

PKS: Demokrat Gagal Kelola Komunikasi Koalisi

Oleh: Windi Widia Ningsih

Inilah.com, Nasional - Rabu, 2 Maret 2011 | 14:57 WIB

            INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai Partai Demokrat gagal dalam menjalin komunikasi antar parpol koalisi. Hal terbukti dari sikap Demokrat yang selalu memprovokasi Presiden SBY.

            "Menurut kami, teman-teman Demokrat yang gagal mengelola perbedaan dan keragaman di dalam koalisi. Tapi kegagalan ini ditimpahkan ke peserta koalisi yang lain," kata Sekjen PKS Anis Matta di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (2/3/2011).

            Dikatakan Anis, dalam kasus Bank Century sebelum hak angket partai koalisi sudah berbicara dan meminta arahan dari Presiden SBY. Dan sudah dipersilakan untuk maju. "Ketika sudah berjalan, Demokrat minta kita mundur. Ini yang tidak bisa memahami komunikasi seperti ini," ujarnya.

            Anis menyayangkan sikap Demokrat yang telah memprovokasi Presiden SBY secara berlebihan. Anis juga mengungkapkan bahwa Presiden tidak pernah duduk bersama dengan partai koalisi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam koalisi.

            "Yang selalu kita dengarkan ini ada perintah dari Pak SBY. Akhirnya kita tidak diperlakukan sebagai partai koalisi tapi sebagai partai yang sudah diakuisisi oleh Demokrat," tutupnya. [bar]

Presiden PKS: Koalisi Tak Bisa Ganggu Independensi Kami 
Lia Harahap – www.detiknews.com,  Rabu, 02/03/2011 06:44 WIB

             Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diduga menjadi salah satu partai yang membelot dari koalisi pemerintah karena mendukung dibentuknya hak angket pajak. Bagi PKS, koalisi tak berarti menghilangkan independensi sebuah partai. "Kita itu memang bermitra dalam koalisi tetapi (koalisi) juga tidak bisa mengganggu indenpendensi sebuah partai," ujar Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (2/3/2011).

          Luthfi mengatakan, selama satu tahun setengah ini, PKS sangat menghargai koalisi. Namun, keberadaan koalisi tidak berarti menyeragamkan segalanya. "Saling menghargailah," katanya. Terkait sikapnya saat pengajuan hak angket pajak, Luthfi menjelaskan sebelumnya PKS juga telah memikirkan matang. Luthfi menjelaskan, apa yang dilakukan PKS saat itu awalnya didasari oleh inisiatif Partai Demokrat sebagai inisiator.

            "Sebenarnya persoalan hak angket itu baik saat hak angket Century maupun pajak yang mengajak pada awalnya adalah Demokrat, kita juga nggak langsung iyakan, kita pelajari dulu pada akhirnya memutuskan mendukung," cerita Luthfi. Tapi lanjut Luthfi, di tengah jalan PD tiba-tiba saja minta dibatalkan. Sampai jelang hari H paripurna, menurut Luthfi pimpinan partai dikumpulkan untuk meminta hak ini dibatalkan. "Kita dikumpulkan dan  diundang sekretaris Setgab supaya nggak dukung, tapi kita kan sudah ambil sikap, sehingga kita juga minta independensi partai dipahami," lanjutnya.

                Saat dimintai tanggapannya mengenai pidato SBY, Luthfi mengaku PKS sangat mendukung jika memang dialog antar petinggi partai itu diperlukan. Dia pun meminta apa yang disampaikan SBY tidak untuk dipolitisasi kembali.

            "Dialog itu menunjukkan Pak SBY cukup toleran kok. Karena polemik yang berkepanjangan memang harus disudahi kalau tidak akan merusak stabilitas politik" ujarnya.
Saat ditanyai kesiapannya meninggalkan koalisi, Luthfi memilih tak berandai-andai. Sejauh ini PKS katanya, mengikuti mekanisme terbaik.

            "Saya nggak mau andai-andai, yang pasti saya tahu Pak SBY pasti menjaga keterwakilan partai di kabinet dengan berimbang. Kita yakin Pak SBY tidak emosional, dan tidak menyalahpahami PKS," imbuhnya. "Jadi kita biasa-biasa saja," tegasnya. (lia/mad)

mahfudz siddiq Usul SBY Undang Ketum Partai Bahas Koalisi

 Oleh: Santi Andriani

(www.inilah.com, Rabu, 2 Maret 2011, 09:02 wib)

            INILAH.COM, Jakarta- Sebut dua partai anggota koalisi tidak mentaati aturan koalisi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) minta Presiden SBY undang semua Ketua Umum Partai anggota koalisi dan sampaikan apa keluhannya.

            "Kalau saya boleh usul Pak SBY sebagai Ketua Koalisi sebaiknya mengundang semua Ketua umum partai anggota koalisi termasuk Presiden PKS, duduk bersama, membahas apa yang terjadi," tandas Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq kepada INILAH.COM, Selasa (1/3/2011) malam.

            Dalam pertemuan itu, kata dia, SBY bisa menyampaikan semua yang dikeluhkannya dan juga partai Demokrat terhadap para anggota koalisi, termasuk PKS. "Membicarakan masalah seperti apa, apa sebenarnya akar permasalahannya, mencari solusi untuk memperbaikinya, kalau sudah ada solusi ya membuat kesepakatan untuk dijalankan, tapi kalau tidak disepakati yang dibicarakan lagi," beber Mahfudz yang juga Ketua Komisi I DPR RI.
            Karena menurut dia, apa yang disampaikan SBY dalam pidatonya soal kisruh di koalisi tidak jelas dan tegas bahkan cenderung normatif. PKS pun kata Mahfudz merasa bukan untuk partainya peringatan itu disampaikan Presiden.

            "Susah juga ya menafsir-nafsir apa yang dikatakan dan siapa yang dimaksud SBY dalam pidatonya. Siapapun orang bisa dengan gampang menebak-nebak, tapi kan kita (parpol) tidak bisa seperti itu, harus eksplisit," sambungnya.

            Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden SBY dalam pidatonya petang kemarin mengatakan, dari enam partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi SBY-Boediono, ada dua partai yang dianggap 'bandel'. "Dari evaluasi yang saya lakukan, saya menilai, ini juga dijustifikasi, atau dikonfirmasi oleh pandangan umum dari teman-teman di pemerintahan, bahwa ada sejumlah kesepakatan yang tidak ditaati, atau dilanggar oleh satu dua partai politik," ujar Presiden SBY dalam jumpa pers di kantor Kepresidenan, Jakarta kemarin (1/3).

            Bahkan SBY dalam pidatonya, menyebut, jika parpol itu tidak bersedia mentaati aturan koalisi lagi, maka parpol itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. "Jika memang ada parpol yang tidak bersedia mentaati kesepakatan yang dibuat bersama saya dulu tentu Parpol tersebut tidak bisa bersama-sama lagi, jelas, gamlang, logikanya memang begitu," ujarnya.
            Lebih jauh kata Mahfudz, PKS pun bukan seperti satu dua partai yang disebut SBY tidak mentaati atau melanggar kesepakatan koalisi. Menurut dia, sepak terjang PKS selama ini sudah sejalan dan sesuai dengan aturan di koalisi. 

            "Dalam kasus angket pajak misalnya, PKS merasa yang ingin dilakukan sudah sejalan dengan visi dan misi Presiden, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Dan ini kan faktanya jelas, memang ada mafia pajak, ada kebocoran penerimaan pajak (temuan Satgas PMH), nah yang berbeda mungkin adalah pilihan cara (penyelesaian), tapi pilihan itu (angket) kan yang juga pilihan yang diusulkan oleh teman-teman di Demokrat," pungkasnya.