Mensesneg, Sudi Silalahi: Tidak Ada “Reshuffle”!

Sumber Foto: Harian Pelita

{Sumber: http://www.harianpelita.com/Kamis 10 Maret 2011 | 00:20}

        Mensesneg Sudi Silalahi menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini, pada saat yang sama Partai Gerindra mengaku hanya “diperalat” untuk menekan partai lain. 

        Penegasan tidak akan ada reshuffle disampaikan Mensesneg Sudi Silalahi dalam jumpa pers khusus di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (9/3). 

        "Jadi reshufle tidak dalam waktu dekat, tapi reshuffle itu bisa dilaksanakan kalau diperlukan," kata Sudi. Menurutnya, Presiden saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh UKP4 inilah, akan diputuskan apakah Presiden akan me-reshuffle kabinetnya atau tidak. 

        "Itulah gunanya saya sore ini (kemarin sore-Red) memberi penjelasan resmi. Bahwa Presiden sekali lagi belum pernah sampaikan dalam waktu dekat akan melakukan reshuffle. Kalau pun ada sekali lagi itu akan dilakukan sesuai kinerja dan integritas," tegasnya.

        Sudi menambahkan, Presiden belum pernah mengatakan secara resmi akan melakukan reshuffle. Kalau pun ada reshuffle, dasarnya kontrak kinerja dan pakta integritas. 

        "Kontrak kinerjanya karena masih panjang 3,5 tahun lagi. Kalau yang bersangkutan tidak bisa memperbaiki kontrak kinerjanya, bisa berakhir pada penggantian," kata Sudi.

        Setelah pertemuan antara Yudhoyono dengan Aburizal Bakrie (Ical), Selasa kemarin, drama soal perubahan koalisi dan reshuffle semakin ambruk. Meski belum bertemu dengan petinggi PKS, sejumlah kalangan meyakini “damai” serupa dengan Golkar juga akan terjadi dengan PKS. 

        Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq malah bercanda kemungkinan yang dipanggil Presiden Yudhoyono itu adalah partai yang bermasalah untuk menunjukkan partainya tidak bermasalah dengan Yudhoyono.

        Isu reshuffle sebagai isapan jempol itu semakin terlihat saat anggota Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri memastikan PKS tetap berada dalam koalisi. 

        Salim Segaf yang juga Menteri Sosial ini mengatakan bahwa tidak akan ada perombakan di koalisi, kemungkinan besar hanya menyegarkan kembali 11 Komitmen Koalisi. 

        “PKS tidak akan keluar dari koalisi,” tegas dia di sela-sela Raker dengan Komisi VIII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Yang ketiban kecewa adalah Partai Gerindra, yang sebelumnya disebut-sebut ditawari dua kursi menteri. Masalahnya, hingga kemarin surat syarat koalisi yang mereka kirimkan ke Presiden Yudhoyono juga belum dibalas.

        "Kami ini jadi alat ancaman untuk partai lain. Tidak benar, tapi bagi kami biasa-biasa saja," kata anggota Komisi III DPR dari Gerindra Desmond J Mahesa. 

        Dia berkisah, pendiri partai ini, Prabowo, malah tertawa menanggapi kemungkinan tidak masuk dalam koalisi. "Gerindra ini miskin pengalaman, benturan ini akan memperkaya pengalaman kami," kata Desmond.
        Apakah partainya menganggap Demokrat bohong? "Bagi kami sejak awal soal bohong atau tidak sudah ada vonis pemerintah berbohong dan cenderung berbohong. Apa yang terjadi ini sudah karakter. Anggito Abimanyu itu kan sudah bukan rahasia lagi," sindirnya. Anggito Abimanyu adalah calon Wakil Menkeu yang dibatalkan pemerintah. 

        “Apa yang tampak di depan mata saja berani melakukan kebohongan, apalagi yang tidak,” tambahnya.  Sejak awal, lanjutnya, Gerindra berbicara apa adanya. Jika persiapan menteri untuk duduk di kabinet dikemukakan dinilai sebagai euforia, Desmond mempersilakan saja adanya penilaian itu. 

        "Politik itu ada yang pintar, ada yang bodoh. Ada yang berkuasa ada yang tidak. Ini sejak awal Gerindra membaca, yang berkuasa seperti menggunakan jurus mabok," kata Desmond.

Komentar Politisi 

        Melihat perkembangan ini, sejumlah politisi DPR juga mengaku telah mencium aroma tidak akan ada reshuffle kabinet sejak pertemuan Yudhoyono dengan Ical. 

        Pandangan itu antara lain disampaikan mantan Sekjen PDIP Pramono Anung dan Wasekjen PPP Romahurmuzy. "Sebenarnya ini hanya gonjang-ganjing, ancam-mengancam, gertak-menggertak. Ini hanya bagian dari keinginan mempunyai posisi, kekuatan, kedudukan, dan sebagainya," kata Pramono. 

        Wakil Ketua DPR ini juga mengungkapkan, evaluasi koalisi yang dilakukan Presiden SBY hanya bertujuan meluruskan bangunan koalisi yang mulai rapuh. "Dari awal kita tahu tidak ada hal yang sifgnifikan yang akan berubah. Padahal seharusnya SBY lebih fokus melakukan perbaikan karena ini periode kedua beliau," ucap Pramono. 

        Jika pun dilakukan reshuffle menteri, Promono menyakini, Presiden SBY hanya akan melakukannya sebagian kecil, dan tidak memenuhi ekspektasi publik. Pasalnya, jelas Pramono, Presiden SBY akan berhati-hati melakukan reshuffle karena bisa menuai respons keras dari mitra koalisi.
        Menurut Romy, panggilan akrab Romahurmuzy, isu reshuffle dipicu sejak munculnya UKP4 yang bertugas mengevaluasi menteri. Isu itu semakin kencang setiap ada pergolakan politik di DPR, seperti kasus Bank Century, dan terakhir kasus hak angket pajak.

        Dikatakan Romy, apabila Presiden tetap melakukan atau tidak melakukan reshuffle tidak mengubah peta koalisi. Dirinya berharap politisi Partai Demokrat (PD) menghentikan pernyataan-pernyataan yang tidak sejalan dengan Presiden. 

        "Tidak boleh lagi ada tipuan politik, karena biaya dan energinya sangat besar," tegas Romy. (cr-14/kh/jon)