PKS MERASA TAK MENANTANG, DEMOKRAT JANGAN JERUMUSKAN SBY

PKS Merasa Tak Pernah Tantang SBY
{Sumber: www.jpnm.com, Rabu, 09 Maret 2011 , 21:57:00}

            JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa mengusung angket mafia pajak bukan berarti untuk menantang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku pimpinan koalisi. Presiden DPP PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, menyatakan, persoalan yang ada sebenarnya karena PKS dengan Demokrat berbeda dalam memandang masalah pajak.

            Namun Luthfi menganggap perbedaan cara pandang itu pula yang dibesar-besarkan oleh kubu Demokrat. Dalam jumpa pers di ruang Fraksi PKS DPR, Rabu (9/3), Luthfi justru menegaskan bahwa PKS berkoalisi dengan Presiden SBY dan bukan dengan Demokrat.
            “Kami berkoalisi dengan SBY, bukan dengan PD. Kalau dengan PD kami sejajar dan oleh karena itu kami memiliki cara pandang sendiri dan PD pun demikian dalam melihat persoalan pajak," ujar Luthfi.

            Karenanya, PKS mengusung angket mafia pajak karena menganggap perlu upaya luar biasa dalam mengatasi persoalan pajak di tanah air. Sementara Demokrat, sebut Luthfi, ingin penyelesaian mafia pajak dengan cara biasa saja. "Kami melihat bahwa persoalan pajak harus diselesaikan dengan cara extraordinary, sementara Demokrat dengan cara biasa," ucapnya.

            Lebih lanjut dipaparkannya, justru Demokrat seolah-olah melemparkan bola panas ke arah SBY dengan meminta reshuffle. Hanya saja, kata Luthfi, bola panas itu justru menjadi dingin ketika sudah sampai di SBY. 

            Karenanya PKS menganggap reshuffle lebih karena keinginan Demokrat, dan bukan keinginan SBY. "Kalau sifatnya top down (dari SBY) dan merupakan keinginan SBY tentunya kami ikuti,” imbuhnya.

            Lantas bagaimana jika Presiden SBY memang menginginkan perombakan format koalisi? Luthfi mengatakan, PKS akan setia memegang aturan koalisi. Yang pasti, imbuhnya, PKS jelas ingin ikut merumuskan aturan koalisi itu.

            "Tentu PKS akan diajak dialog karena SBY figur yang dialogis. Jika ada perubahan code of conduct, tentu PKS akan diberi waktu mempelajarinya,” imbuh Luthfi.
Sedangkan Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq menambahkan, banyak hal yang harus diperbaiki Demokrat dalam berkomunikasi dengan sesama anggota koalisi. Mahfudz menyebut ada perbedaan mencolok antara gaya dan cara politisi Demokrat dengan SBY.
            Karenanya, imbuh Mahfuz, PKS lebih menunggu pembicaraan soal koalisi dengan SBY langsung. “Posisi PKS tetap menunggu komunikasi antara SBY dengan pimpinan PKS,” pungkasnya.(ara/jpnn)

Wasekjen PKS, Mahfudz Siddiq:

Demokrat Jangan Jerumuskan SBY

Oleh: Windi WIDIA NINGSIH

{Sumber: www. inilah.com, selasa, 8 Maret 2011, 12:30 wib}

            INILAH.COM, Jakarta - Wasekjen PKS Mahfudz Siddiq menilai belum juga keluarnya keputusan Presiden SBY soal koalisi menunjukan desakan-desakan elit Partai Demokrat telah menjadikan blunder politik bagi Presiden SBY.

            "Inilah blunder politik yang dihadapi Presiden SBY akibat sikap dan manuver politik sejumlah elit PD. Mereka didorong oleh kemarahan sesaat, disisipi kepentingan-kepentingan tersembunyi, namun tidak mengkalkulasi implikasi serius yang harus ditanggung oleh Presiden SBY," tulis Mahfudz Siddiq dalam keterangan yang diterima wartawan, di Jakarta, Selasa (8/3/2011).

            Menurut Mahfudz, elit Partai Demokrat sudah melempar bola panas ke Presiden yang 'dipaksa' mengambil keputusan berat serta beresiko politik besar. Mahfudz menduga dalam desakan reshuffle terhadap Golkar dan PKS pastilah ada kepentingan-kepentingan elit demokrat untuk menggantikan posisi menteri-menteri yang keluar.

            "Jika alasan kinerja maka tidak otomatis bisa membidik menteri-menteri dari Golkar dan PKS. Jika gara-gara angket, maka bisa dipastikan Presiden SBY akan kehilangan dua partai pendukungnya di koalisi. Resiko yang terlalu berbahaya," tulisnya.

            Belum lagi, lanjut dia Presiden SBY akan dipusingkan dengan mencari unsur koalisi baru pengganti Golkar dan PKS, melalui tawaran politik ke PDIP dan Gerindra. "Ini bukan perkara mudah, dan kalaupun bisa diajak masuk namun dengan kompensasi yang sangat besar tapi juga rawan terhadap gejolak baru. Akhirnya, jika negosiasi dengan PDIP dan Gerindra gagal, Presiden SBY terperangkap dalam pilihan tidak ada pilihan (choice of no choice)," jelasnya.

            Dan jika Presiden SBY mengambil opsi melepas PKS namun tetap mempertahankan Golkar. Kesulitan yang akan dihadapi adalah membuat penjelasan rasional atas pilihan ini. Mahfudz juga menyakini bahwa Presiden SBY tidak mendapatkan penjelasan utuh dan obyektif tentang persoalan dan akar persoalan yang sebenarnya.

            Sejumlah unsur partai koalisi sudah sejak lama mengeluhkan pola komunikasi dan koordinasi koalisi yang dikomandani Demokrat, khususnya di DPR. Misalnya dalam kasus usul angket mafia pajak, setgab belum sampai pada kesepakatan bersama. Belum lagi sikap balik badan FPD sebagai penginisiasi usul tersebut. [bay]