Kamis, 10 Maret 2011

Inilah Babak Akhir Drama "Gonjang-Ganjing Koalisi"

Akhir Drama Reshuffle & Kegagalan Demokrat
Oleh: R Ferdian Andi R
{Sumber; www.inilah.com, Rabu, 9 Maret 2011 | 14:14 WIB}

            INILAH.COM, Jakarta - Drama reshuffle kabinet berakhir tanpa kejelasan apapun. Tidak ada format ulang koalisi sebagaimana dihembuskan pihak Istana dan Demokrat. Partai Demokrat harus memetik hikmah dari proses ini secara baik.
            Gagal. Itulah kata yang tepat diberikan kepada Partai Demokrat. Partai berlambang Mercy inilah yang mula-mula bersuara keras terkait perubahan komposisi kabinet dengan melakukan evaluasi Kabibet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Partai Demokrat memanfaatkan momentum usul hak angket yang gagal disepakati dalam sidang paripurna DPR 22 Februari 2011 lalu. Nyatanya hingga sepekan setelah pernyataan Presiden SBY terkait rencana evaluasi kabinet dan beragam manuver politik Istana seperti mendekati PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, tidak membuahkan hasil.
            Alih-alih melakukan reshuffle kabinet, Presiden SBY justru melakukan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang menyepakati Golkar tetap berada dalam barisan koalisi.
Wakil Sekjen DPP PKS Mahfudz Siddiq menilai kesepakatan antara Presiden SBY dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menunjukkan sikap presiden sama sekali tidak terpengaruh provokasi elit Partai Demokrat.
            "Ini pertanda bahwa Presiden SBY mengambil keputusan tanpa terpengaruh oleh provokasi dari elite Partai Demokrat," katanya melalui pesan singkat kepada INILAH.COM, Rabu (9/3/2011).
            Situasi seperti ini, dalam pandangan Mahfudz, merupakan pelajaran penting bagi Demokrat yang selama ini agresif menyerang Partai Golkar karena pilihan sikap politiknya mendukung usul hak angket mafia pajak.  "Banyak yang harus diperbaiki dari gaya dan cara Demokrat berkomunikasi dengan sesama unsur koalisi. Istilah saya, gaya dan cara komunikasi Demokrat, tidak SBY banget gitu loh!" cetus Mahfudz.
            Sementara terpisah, Wakil Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy juga meyakini, setelah pertemuan Presiden SBY dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie tidak akan terjadi reshuffle kabinet. "Sebaiknya Istana dan khususnya Partai Demokrat tidak lagi melontarkan sinyal-sinyal yang missleading," pinta Romi melalui BlackBerry Messenger (BBM), Rabu (9/3/2011).
            Sebelumnya, Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul menegaskan pihaknya akan merasa dipermalukan jika pada akhirnya Presiden SBY tidak melakukan reshuffle kabinet sebagaimana yang diminta partainya. "Taruh dimana muka kita jika tidak terjadi reshuffle kabinet," cetus Ruhut dalam sebuah kesempatan.
            Hiruk pikuk reshuffle kabinet yang hampir dua pekan menyita perhatian publik ada baiknya segera dihentikan. Selain tidak produktif bagi penyelesaian persoalan mutakhir kebangsaan yang jauh lebih mendesak, bila wacana ini terus dintrodusir ke publik justru semakin mempermalukan muka Partai Demokrat dan tentunya Istana Kepresidenan di depan publik. Partai Demokrat harus lebih banyak belajar lagi. [mdr]

Mensesneg Sudi:
Tidak Ada Reshuffle Kabinet. Demokrat Pembohong!
{Sumber: http://www.rimanews.com/lRabu, 9 Mar 2011 05:50 WIB}


            JAKARTA, RIMANEWS - Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum akan melaksanakan reshuffle Kabinet Indonesia bersatu (KIB) II dalam waktu dekat. "Untuk diketahui oleh rakyat Indonesia, hingga saat ini, Presiden belum pernah secara resmi bicara tentang dilaksanakannya reshuffle kabinet dalam waktu dekat," katanya dalam jumpa pers di Kantor Kepresidenan, Rabu (9/3/2011).
            Sudi menegaskan, selama ini SBY tidak pernah menyebut nama-nama menteri yang akan diganti dan nama-nama yang akan menjadi menteri.
"Meskipun, Presiden mengatakan sangat bisa reshuffle dilaksanakan manakala diperlukan," kata Sudi lagi.
            Oleh karena itu, menurut Sudi, nama-nama yang beredar di media massa jelas bukan berasal dari Presiden SBY. Dan juga tidak sepengetahuan dari Presiden SBY. "Dimasa lalu, dengan hal dan kasus yang sama, banyak yang marah kepada Presiden SBY ketika seseorang namanya sudah muncul di media massa, kemudian tidak menjadi menteri," ujarnya.
            Sebelumnya, politisi partai Gerindra Desmon Junaidi Mahesa mengatakan Partau Gerindra putus asa dan memilih untuk tidak lagi percaya pada SBY. “Mengapa kami harus berharap lagi pada SBY dan tawarannya. Masa kita percaya dengan orang yang plintat-plintut?” kata politisi partai Gerindra Desmon Junaidi Mahesa, Selasa (8/3/2011).
            Menurut Desmon, Bola Reshuffle sudah berada di tangan SBY. SBY tinggal menendangnya. Namun, keraguan berlebihan SBY menyebabkan Gerindra tidak bisa memahami semua keinginan Demokrat untuk berkoalisi dengan Gerindra. “Kalau mau reshuffle sekarang, secepatnya. Jangan menunggu-nunggu,” tegasnya. Dengan demikian, kata Desmon, Gerindra merasa semua keputusan soal berkoalisi dan tawaran menteri telah usai. Gerindra sudah tenang dan tidak lagi melakukan konsolidasi internal berlebihan untuk bahas soal koalisi dengan Demokrat.
            “Sudah tidak ada lagi pertemuan-pertemuan internal. Sudah selesai. Bagi kami, Demokrat itu pembohong,” ujarnya.(ian/inil)

Sikap Plintat Plintut SBY Sungguh Mengecewakan PPP, Demokrat Pembohong!
{Sumber: http://www.rimanews.com/Kamis, 10 Mar 2011 10:54 WIB}

            JAKARTA, RIMANEWS - Wasekjen DPP PPP Arwani Thomafi mengaku partainya tidak kecewa meski seandainya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gagal melakukan reshuffle kabinet.
            "Tidak. Karena ukuran reward dan punishment bagi PPP tidak melulu reshuffle. Itu menabrak prerogatif Presiden. Tidak baik selalu memaksa dan mendorong-dorong Presiden untuk melakukan reshufle," ujar Arwani Rabu (9/3/2011) malam.
            Menurut anggota Komisi VIII DPR ini, penegasan Menseskab Sudi Silalahi bahwa tidak akan ada reshuffle dalam waktu dekat tentu mengecewakan bagi pihak-pihak yang sudah tak sabar dilakukan reshuffle.
            "Tentu ini mengecewakan bagi politisi dan pihak yang sudah ngebet dengan reshufle. Dari awal PPP mengembalikan sepenuhnya kepada SBY. Pak SBY pasti punya strategi jitu untuk memberikan reward and punishment terhadap dinamika di Setgab," terangnya.
            Namun, menurut Arwani, PPP menginginkan agar SBY melakukan evaluasi terhadap Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi. "Bagi PPP, yang penting dilakukan oleh SBY adalah mengevaluasi setgab. Apakah evaluasi harus berujung pada reshufle atau tidak, kita serahkan dan percaya penuh pada SBY," tandasnya.

Partai Demokrat Pembohong
            Politisi partai Gerindra Desmon Junaidi Mahesa mengatakan Partau Gerindra putus asa dan memilih untuk tidak lagi percaya pada SBY. “Mengapa kami harus berharap lagi pada SBY dan tawarannya. Masa kita percaya dengan orang yang plintat-plintut?” kata politisi partai Gerindra Desmon Junaidi Mahesa, Selasa (8/3/2011).
            Menurut Desmon, Bola Reshuffle sudah berada di tangan SBY. SBY tinggal menendangnya. Namun, keraguan berlebihan SBY menyebabkan Gerindra tidak bisa memahami semua keinginan Demokrat untuk berkoalisi dengan Gerindra. “Kalau mau reshuffle sekarang, secepatnya. Jangan menunggu-nunggu,” tegasnya. Dengan demikian, kata Desmon, Gerindra merasa semua keputusan soal berkoalisi dan tawaran menteri telah usai. Gerindra sudah tenang dan tidak lagi melakukan konsolidasi internal berlebihan untuk bahas soal koalisi dengan Demokrat.
            “Sudah tidak ada lagi pertemuan-pertemuan internal. Sudah selesai. Bagi kami, Demokrat itu pembohong,” ujarnya.(ian/inil)

Gerindra Merasa Diperalat SBY. Itulah Politik SBY. Jangan Blo'on Dong
{Sumber: http://www.rimanews.com/Kamis, 10 Mar 2011 09:25 WIB}
            JAKARTA,RIMANEWS- Gerindra menilai  SBY memperalat Gerindra untuk menekan partai lain, Itulah politik, siapa menipu dan memperalat siapa.  itulah politik, Gerindra jangan bloon. Anggota Komisi III Desmond J Mahesa dari fraksi Gerindra menegaskan bahwa partainya digunakan untuk menggertak partai lain seperti partai Golkar dan PKS.
            "Kami bicara tentang banyak hal yang menurut kami jadi alat ancaman. Kami dipakai untuk menekan partai lain. Tidak benar ini. Seolah dia (Demokrat) merangkul kami untuk menggertak PKS dan Golkar," ujar Desmond kepada wartawan di gedung DPR, Rabu (9/3).
Ketika ditanya apakah pemerintah terkesan berbohong dengan berupaya merangkul Gerindra dan Gerindra merasa dipermainkan, politisi partai Gerindra tersebut dengan lugas mengatakan citra SBY sebagai pembohong sudah melekat sejak awal.
           "Bagi kami sejak awal, sudah ada vonis bahwa ini pemerintahan pembohong. SBY track record-nya sebagai pembohong. Ada menteri yang dipanggil terus berubah lagi, hal begini sudah biasa, yang nampak di depan mata, dia berani menunjukkan trik kebohongan. Orang yang lagi berkuasa menggunakan jurus mabuk, dan Gerindra membaca ini sebagai orang mabuk," cetusnya.
           Gerindra konon meminta dua jatah menteri di Kabinet Bersatu jilid II SBY yaitu Menteri Pertanian dan Menteri BUMN. Namun, menurut Desmond partainya tidak meminta secara frontal. Gerindra hanya memberikan portofolio, selanjutnya diserahkan kepada presiden.

Isu Reshuffle Dianggap Cuma Gertakan

{sUMBER: TEMPOINTERAKTIF.COM, KAMIS, 10 MARET 2011 | 05:26 WIB}
            TEMPO Interaktif, Jakarta - Politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung Wibowo, menyatakan perkiraan partainya benar bahwa semua manuver selama dua pekan terakhir ini hanya gertak-menggertak antarpartai koalisi. "Ini bagian dari bagaimana saling memiliki leverage, posisi, kekuatan, dan kedudukan," katanya di gedung DPR, Jakarta, kemarin. 
            Menurut dia, tawaran kursi menteri kepada PDI Perjuangan adalah bagian dari gertak sambal Demokrat terhadap Partai Golkar. "PDIP tak mau diposisikan sebagai bumper atau untuk menakuti-nakuti." Bekas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini menuturkan, perombakan kabinet tak akan menghasilkan perubahan yang signifikan.
            Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menawarkan kursi menteri kepada partai banteng lewat Ketua PDI Perjuangan Puan Maharani, yang juga putri Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Taufiq Kiemas. Pramono mengatakan tawaran itu adalah masa lalu. "Apa lagi yang mau dibuka?" ujar Pramono, yang juga Wakil Ketua DPR.
            Ternyata Presiden tak memberi sanksi apa pun bagi Golkar, yang sebelumnya dianggap pembangkang bersama Partai Keadilan Sejahtera. Dua partai koalisi itu mensponsori usul hak angket mafia pajak di DPR, yang akhirnya gagal. Sebelumnya, Golkar dan PKS menyorongkan hak angket Bank Century, yang berhasil lolos. 
            PKS, yang sebelumnya santer dikabarkan akan diusir dari koalisi, belakangan hanya akan dikurangi jatah kursi menterinya, yang semula empat. Partai Gerindra terang-terangan meminta dua kursi, yakni Menteri BUMN dan Menteri Pertanian, untuk bergabung dalam koalisi. 
            Menurut Ketua Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan Taufiq Kiemas, keputusan menerima atau menolak tawaran Presiden ada di tangan Puan. "Ibu Mega menyerahkan keputusan kepada Mbak Puan,” ujarnya kemarin. "Puan belum menjawab." Puan dikabarkan meminta posisi Menteri Komunikasi dan Informatika, yang kini diduduki Tifatul Sembiring dari PKS. Namun Taufiq mengakui bahwa Presiden belum mengajak partainya berbicara secara resmi. “Belum dipanggil Presiden,” katanya.
            Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, pada Ahad lalu, mengatakan PDI Perjuangan tak mungkin masuk koalisi. Alasannya, komunikasi dengan Megawati sulit tercapai, meski partainya sudah mendekati sejumlah elite partai ini, termasuk Taufiq. 
            Namun, dua hari lalu, sejumlah tokoh muda Demokrat membuka lagi peluang untuk PDI Perjuangan. Bahkan sangat mungkin jatah tiga menteri bakal diberikan, yaitu Menteri Sosial, Menteri BUMN, dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. "Platform PDI Perjuangan dengan Demokrat tak berbeda," ujar Ketua Departemen Keuangan Demokrat Ikhsan Modjo dalam keterangan pers. Hadir pula dalam acara ini Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Demokrat Ulil Abshar Abdala dan Sekretaris Departemen HAM Demokrat Rachland Nashidik.
            Namun Ulil mengakui, tak mudah menjalin koalisi dengan PDI Perjuangan karena akan terganjal keputusan kongres dan sikap politik Megawati. Kalau koalisi dengan partai banteng gagal, konstelasi politik akan berubah. "Tapi ada batas untuk reshuffle dan tak bisa menunggu terlalu lama," katanya.
L Febriyan | Aditya Budiman | Jobpie S.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar