VIVAnews - Pernyataan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hilmi Aminuddin atau yang akrab disapa Ustad Hilmi memperkuat pernyataan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq. Bahwa hingga kini, PKS belum diundang untuk bertemu Presiden guna membahas kelangsungan koalisi. Hilmi bahkan mengatakan, momen perombakan kabinet sudah lewat.
"Momentumnya sudah lewat. Sudahlah, jangan membuat rakyat terbebani," kata Ustad Hilmi kepada wartawan, Rabu, 9 Maret 2011. Menurut Hilmi, posisi PKS hingga kini adalah berkomitmen untuk menopang koalisi pemerintahan SBY. Tetapi, katanya lagi, semua sangat bergantung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Yang berhak mengeluarkan atau tidak itu Pak Presiden," ujar Hilmi. Bagi PKS sendiri, semua terlihat baik-baik saja, tidak ada masalah pelik yang dirasakan membelit.
Hilmi juga menegaskan, PKS hanya memperhatikan pernyataan-pernyataan yang langsung dikeluarkan Presiden SBY selaku Ketua Sekretariat Gabungan Koalisi dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. "Suara di luar SBY tidak kami perhatikan," dia menegaskan.
Maka itu, PKS sudah meminta empat menterinya di Kabinet Indonesia Bersatu II untuk fokus bekerja dan tidak terbebani isu perombakan kabinet. "Kami sudah sampaikan kepada menteri-menteri (PKS) agar jangan terganggu oleh statement-statement orang lain."
Hingga kini, dari semua partai anggota koalisi, hanya PKS yang belum bertemu Presiden SBY. Pertemuan terakhir berlangsung antara SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, kemarin di Wisma Negara, Kompleks Istana Kepresidenan. (kd)• VIVAnews.
SBY: KABINET INI BUKAN TEMPAT GILIRAN
TRANSKRIPSI PENGANTAR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA
SIDANG KABINET PARIPURNA
KANTOR PRESIDEN, 10 MARET 2011
Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 10 Maret 2011
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Para peserta Sidang Kabinet yang saya cintai,
Alhamdulillah, hari ini kita dapat kembali melaksanakan Sidang Kabinet untuk mengagendakan beberapa hal penting. Dalam catatan di sini, sesungguhnya cukup banyak materi yang akan diacarakan dan dibahas dalam Sidang Kabinet hari ini, antara lain, di bidang politik, hukum, dan keamanan adalah pembahasan atau presentasi kepada saya tentang Rancangan Undang Undang tentang keamanan nasional dan Rancangan Undang Undang tentang intelijen negara.
Dua undang-undang yang penting, tetapi harus tepat, sehingga ketika dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian diundangkan, itu benar-benar menjawab berbagai persoalan di dalam kehidupan bernegara, sekaligus tetap menegakan demokrasi di negeri tercinta ini.
Kemudian di bidang kesejahteraan rakyat, sebenarnya ada sejumlah masalah, yaitu rencana pemulangan tenaga kerja Indonesia bermasalah dari Saudi Arabia. Kemudian penjelasan dan kemudian langkah-langkah yang kita lakukan menyangkut susu formula berbakteri dan satu lagi adalah masih di bidang kesra, sistem jaminan sosial nasional.
Saya terus mengikuti dan menteri-menteri terkait juga sudah melapor kepada saya, tiga hal di bidang kesra itu dan juga sudah saya berikan direction. Tetapi saya berpesan tadi, karena wapres masih berada di luar negeri. Demikian sejumlah yang relevan dengan permasalahan di bidang kesra ini, maka ini kita tunda beberapa hari mendatang, agar lebih lengkap. Dengan catatan, semua tetap dilaksanakan, dijalankan, sebagaimana yang telah saya berikan arahan beberapa saat yang lalu. Sehingga hari ini kita akan fokus kepada mendengarkan presentasi tentang dua RUU yang penting, yaitu keamanan nasional, yang kedua adalah intelijen negara.
Saudara-saudara,
Sebelum kita masuk kepada agenda utama Sidang Kabinet hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan situasi politik akhir-akhir ini dan ini penjelasan saya yang resmi kepada jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, termasuk Dewan Pertimbangan Presiden dan semua jajaran yang berada dalam lingkup kabinet. Dua hal, satu, menyangkut isu yang terus santer diangkat di berbagai media massa dan bahkan juga mengisi ruang-ruang publik, utamanya di Jakarta dan juga di beberapa kota atau daerah yang lain. Kemudian setelah reshuffle, isu yang berkenaan dengan koalisi yang juga terus dibicarakan oleh masyarakat luas.
Saya memandang perlu untuk memberikan penjelasan kepada saudara, karena meskipun saya menahan diri untuk tidak merespon, apalagi bereaksi terhadap isu-isu politik sehari-hari, tetapi dalam perkembangannya sering menyentuh para menteri, yang menurut pendapat saya, kalau tidak saya jelaskan bisa mengganggu konsentrasi tugas kita, tugas saudara, yang juga tiap hari terus dilakukan.
Pertama, menyangkut isu reshuffle. Ini sudah berminggu-minggu sebenarnya dan arahnya memang menurut saya ada yang kurang logis begitu, karena tetap pada satu titik, saudara-saudara, seolah-olah saya dipaksa, diharuskan, didikte untuk segera melaksanakan reshuffle. Dan kemudian apa yang saya dengarkan mengapa lambat. Ini sesungguhnya ganjil, karena reshuffle itu bukan tujuan, reshuffle itu boleh disebut sarana. Reshuffle dilakukan, manakala ada alasan dan urgensi.
Pada periode Kabinet Indonesia Bersatu I dulu, saya melaksanakan 3 kali reshuffle, itu pun dengan alasan dan ada urgensi yang memang harus dilakukan reshuffle seperti itu. Tetapi mengharuskan presiden harus reshuffle, harus cepat, bahkan dengan jadwal sendiri, tentu sesuatu yang kurang logis, apalagi kalau mengerti sistem pemerintahan kabinet presidensial. Semua tahu bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri atau anggota kabinet itu adalah prerogratif presiden.
Presiden tentu dapat melakukan reshuffle sekali lagi, manakala ada alasan, ada urgensi, dan memang diperlukan, agar kabinet itu tetap efektif atau semakin efektif di dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Saudara, saya belum pernah, belum pernah mengatakan, bahwa ya bulan depan akan ada reshuffle, minggu ini akan ada reshuffle, karena arahnya sekarang kenapa tidak segera, apa yang dipikirkan, mengapa lambat, dan seterusnya. Belum pernah. Meskipun saya juga pernah menyampaikan bahwa sangat bisa dilakukan reshuffle, manakala sekali lagi, evaluasi yang saya lakukan dibantu oleh wakil presiden terhadap kinerja kabinet ini yang rujukannya dalah kontrak kinerja dan pakta integritas memang meniscayakan saya untuk melaksanakan reshuffle itu.
Tetapi sebelum saya mengatakan ya, saya akan melakukan reshuffle atau ini penataan ulang keanggotaan Kabinet Indonesia Bersatu II, maka tentu tidak bisa setiap jam, setiap acara, setiap talk show terus menodong agar presiden melaksanakan reshuffle segera.
Saudara-saudara,
Masih berkaitan dengan reshuffle, sekarang banyak beredar di media massa sejumlah nama yang dikatakan ini nama-nama menteri yang akan diganti dengan penjelasan mengapa si A diganti, mengapa si B diganti, mengapa si C diganti. Kemudian dimunculkan, lah ini yang layak-layak mengganti. Siapa background-nya begini, yang lain background-background-nya begitu, sehingga itu tepat untuk menjadi menteri ini, menteri itu, dan seterusnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Menteri Sekretaris Negara kemarin, bahwa nama-nama yang beredar itu, baik yang disebut-sebut akan diganti ataupun yang disebut-sebut sebagai calon pengganti, tidak berasal dari saya. Saya pun tidak tahu-menahu darimana itu keluar.
Mengapa ini penting? Di waktu yang lalu, hal ini juga terjadi. Banyak beredar nama, ini calon menteri x, ini calon menteri z, ini calon menteri y, dan sebagainya yang saya tidak tahu. Ketika beliau-beliau itu yang diramaikan, yang diunggulkan katakanlah untuk menjadi menteri-menteri itu tidak menjadi menteri, maka sangat tidak senang, bahkan ada yang mengirim SMS kepada saya mengapa mempermainkan saya, mengapa berbohong, mengapa ini dan itu, sesuatu yang sama sekali saya tidak tahu. Saya hanya menginginkan jangan sampai ada apa-apa, karena beredarnya nama-nama itu, karena memang saya sungguh tidak tahu, dan yang jelas nama-nama itu tidak berasal dari saya.
Saya meminta kepada masyarakat luas untuk sabar, jernih, dan tetap logis, terutama bagi mereka yang terus menggoreng isu reshuffle ini dengan persepsinya sendiri-sendiri. Saya akan melakukan reshuffle, manakala itu sungguh diperlukan ya, tidak perlu harus dipaksa-paksa, harus minggu ini, harus minggu depan. Percayalah bahwa semua itu ada tujuan, ada alasan dan ada aturannya, manakala reshuffle harus saya lakukan.
Saya juga mengingatkan kabinet ini bukan tempat giliran, bukan tempat untuk ganti-berganti. Marilah kita mendidik diri kita masing-masing. Jadi manakala ada anggota kabinet yang karena satu dan lain hal tidak berlanjut, yaitu karena situasi, bukan karena harus giliran, ini sudah cukup, giliran yang lain. Ini sudah saatnya, kita ambil yang lain, tidak begitu, tidak ada di dunia ini, tidak sistem pemerintahan yang kabinetnya dibikin semacam tempat giliran, ganti-berganti. Semuanya tentu ada alasan, manakala mesti dilakukan pergantian dalam kabinet.
Oleh karena itu, sebelum ada apa pun menyangkut reshuffle ini atau bahasa terangnya, sebelum saya misalnya harus melaksanakan reshuffle, maka saya minta seluruh menteri tidak terpengaruh oleh isu apa pun. Jalankan tugas sebaik-baiknya, penuhlah dengan, berkonsentrasilah atas tugas saudara-saudara semua.
Yang kedua, menyangkut koalisi. Saya sedang bekerja untuk menata kembali koalisi yang ada ini. Tentu pekerjaan menyangkut penataan kembali koalisi ini tanpa meniggalkan tugas dan kewajiban saya untuk menjalankan roda pemerintahan. Ya yang kita jalankan sekarang ini, mengatasi masalah dan tugas-tugas lain.
Komunikasi politik telah dan sedang saya lakukan dengan para pimpinan partai-partai politik yang berkoalisi, ganti-berganti, termasuk pihak-pihak lain yang patut saya ajak berkomunikasi, meskipun tidak menjadi bagian dari koalisi.
Saya telah melakukan evaluasi selama satu setengah tahun ini tentang koalisi. Saya juga banyak sekali mendapatkan pandangan, usulan, dan rekomendasi dari berbagai kalangan dan saya berkesimpulan memang koalisi ini harus dibenahi, harus ditata kembali. Pembenahan dan penataan kembali sesungguhnya tidak luar biasa. Kita kembalikan saja kepada apa sih hakekat kita berkoalisi. Ini bagi partai-partai politik yang berkoalisi.
Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno, yang kemudian menjadi Presiden pertama kita dalam pidato yang bersejarah, yang kemudian dikenal dengan Pidato 1 Juni, pidato lahirnya Pancasila. Beliau menyitir Ernest Renan, ketika mendefinisikan what is a nation? Apakah bangsa itu? Dari banyak sekali definisi tentang bangsa, Bung Karno menyitir Ernest Renan mengatakan bangsa itu tiada lain adalah kehendak, mereka yang punya kehendak untuk bersatu, untuk bersama-sama, kehendak.
Jadi hakekat koalisi itu, ya mereka-meraka yang berkehendak untuk berkoalisi, untuk bersama-sama. Kalau sejak awal punya kehendak, maka the spirit, sikapnya, jiwanya, perilakunya yang mencerminan memang berkoalisi. Sama saja, ayo kita beroposisi. Kehendaknya ya beroposisi, ya jiwanya, ya sikapnya, ya perilakunya, ya statement-nya, dan sebagianya memang beroposisi. Kita kembalikan ke situ, publik juga melihat, apakah the spirit is still alive untuk bersama-sama berkoalisi, apakah semangat dan kehendak itu tetap ada, tetap eksis begitu.
Saya membawa copy dari kesepakatan partai-partai politik yang bergabung dalam koalisi dengan Presiden Republik Indonesia, sekali lagi sebagai Presiden Republik Indonesia tentang code of conduct atau Tata Etika Pemerintahan Republik Indonesia 2009-2014, karena ini dalam kapsitas saya sebagai presiden, maka forum ini juga tidak keliru. Kalau saya harus sampaikan juga dalam posisi saya sebagai presiden yang menandatangani kesepakatan koalisi ini.
Saya hanya mau membacakan alenia pertama saja, yang tentu sangat penting dan ini mendasari dari semua kesepakatan koalisi, mendasari apa yang harus dilakukan oleh jajaran koalisi. Bunyinya begini, pada hari ini, Kamis tanggal 15 Oktober 2009, kami pimpinan partai politik x, jadi masing-masing, telah bersepakat untuk berkoalisi, untuk berkoalisi, bukan untuk masing-masing, bukan untuk beroposisi dan mendukung penuh suksesnya pemerintahan SBY-Boediono 2009-2014, baik di bidang eksekutif maupun dalam bidang legislatif.
Itu bunyinya, baik di bidang eksekutif maupun di bidang legislatif. Kemudian ada 11 butir, sehingga tugas saya sesungguhnya tidak sangat berat untuk melakukan pembenaran dan penataan kembali koalisi ini karena saya hanya ingin mengembalikan kepada sekali lagi, kehendak dulu, semangatnya, komitmennya, ya jiwanya, ya artinya tercermin dalam kebersamaan di antara koalisi sekali lagi, dalam bidang eksekutif dan bidang legislatif untuk mendukung penuh suksesnya pemerintahan yang saya pimpin ini.
Saudara-saudara,
Apa yang saya kerjakan ini memang juga tidak ada keharusan rampung dalam satu minggu. Saya menerima banyak sekali desakan-desakan segera, segera, segera. Ini beda manakala ada krisis bencana alam, jam itu pun kita melakukan sesuatu. Ada krisis yang berat misalnya, ada ancaman musuh, ya segera. Ini kan kabinet masih ada, politik masih berjalan, kok kenapa harus dibikin satu hari selesai, dua hari selesai. Bisa keliru malahan. Mari kita hormati dan kita pahami bahwa ini sesuatu yang tidak boleh serampangan karena emosional, karena jengkel, karena itu, tidak boleh. Boleh kita jengkel, boleh kita emosional, tapi jangan mengambil keputusan pada saat seperti itu. Setelah jernih, setelah tenang, baru kita melakukan segalanya.
Saya tadi punya catatan kecil, karena masuk kepada saya, kembali ke reshuffle. Dibanding-bandingkan dulu itu, bisa kok menteri ganti sebulan, bulan depan ganti. Bisanya sih bisa, tetapi saya memilih untuk tidak seperti itu. Ada yang mendengar talk show. Saya juga dengar kebetulan yang mengatakan era dulu malah presiden sepenuhnya yang menentukan menteri, tidak perlu harus dari partai-partai, bisa semua profesional. Konteksnya berbeda. Sekarang ini demokrasi multi partai dengan meskipun sistem kabinet presidensial, tapi demokrasi multi partai.
Beda dengan sistem kabinet presidensial barangkali ada mayoritas tunggal di DPR barangkali lebih 70% sebuah partai yang mendukung, yang mencalonkan sang presiden. Demikian juga di MPR barangkali amat kuatnya dengan demikian, bisa saja katakanlah apa yang menjadi keinginan presiden, tentu set-up-nya berubah, situasinya berubah. Oleh karena itu, tidak boleh kalau dulu begini, sekarang juga harus begini, berbeda-beda. Semua punya tujuan yang sama, pemerintahan efektif, tugasnya dapat dilaksanakan, politiknya lebih stabil, sehingga pembangunan bisa berjalan.
Saya ingin memberikan pengertian kepada kita semua, agar realisitik kalau memberikan kritik atau komentar ataupun pandangan-pandangan karena memang sekali lagi, situasi yang berbeda, kondisinya berbeda, pertimbangan dan cara berpikir kita pun tentu berbeda-beda.
Saudara-saudara,
Itu yang ingin saya sampaikan dua hal. Satu, reshuffle dan satu masalah koalisi dan saya tidak ingin memberikan penjelasan lagi kepada teman-teman wartawan, cukup ini saja, supaya saya bisa bekerja yang lain, bisa memikirkan yang lain, karena semua itu ada konteks dan ada prosesnya masing-masing.
Saudara-saudara,
Dua hal inilah yang ingin saya sampaikan sebelum kita memasuki Sidang Kabinet kita. Setelah break, saya persilakan kepada Menko Polhukam untuk memberikan pengantar kemudian Menko Kesra, Pak Agung Laksono nanti kita tunda, barangkali Senin atau Selasa setelah nanti, ya setelah acara berikutnya lagi.
Biro Pers, Media, dan Informasi
Sekretariat Presiden
