Kontrak Politik vs Politik Dagang Sapi

Ketua Umum DPW PKS Jatim

Oleh: HAMY WAHYUNIANTO

Ketua Umum DPW PKS Jatim

(Sumber: Rubrik Opini, Jawa Pos, 7 April 2012, halaman 4 via http://www.facebook.com/groups/keluargabesarpks/doc/329619677100031/)

             Sekalipun si­kap politik PKS berbeda dengan sikap politik peme­rintah dan anggota koalisi, PKS berani menanggung semua risiko politik yang akan terjadi. Itulah bedanya koalisi politik PKS dengan parpol lain, yang cenderung koalisi buta tanpa koreksi, apalagi evaluasi kritis.

            POLITIK koalisi PKS kembali menda­pat sorotan dari publik. Salah satu sorotan politik yang ditujukan ke­pada PKS terkait dengan masalah koalisi politik PKS dengan pemerin­tahan SBY yang dinilai sebagian orang ambigu. Ambiguitas politik PKS itu terlihat, salah satunya, pada kasus rencana pemerintah SBY menaikkan harga BBM, di mana PKS secara tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsudi tersebut.

            Sikap tegas menolak rencana kenai­kan harga BBM bersubsidi telah disam­paikan Presiden Partai dalam pidato pembukaan dan penutupan mukernas yang dilaksanakan di Medan pada 27 dan 29 Maret 2012. Dalam rapat pa­ripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 30 Maret 2012, Fraksi PKS sebagai representasi partai juga telah menyatakan dan menunjukkan sikap tegas menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. PKS menolak rencana kenaikan harga BBM bersub­sidi berdasar hasil pengkajian dan pertimbangan dampak fiskal, eko­nomi, serta sosial-politik yang matang dan mendalam.

            Lebih lanjut, sebagian orang  menga­takan bahwa sikap politik PKS yang bermain "dua kaki" akan merugikan PKS sendiri. PKS, misalnya, dinilai mau seenaknya sendiri, "mau duduk di pe­merintahan, tapi tetap mengkritik, ba­hkan bersikap oposisi!" Kritik dan per­sepsi "miring" sebagian orang sah-sah saja di alam demokrasi. Namun demikian, kita perlu memberikan ruang diskusi yang lebih intelektual berbasis ilmiah, bukan politis. Benarkah PKS melakukan praktik politik "dua kaki" atau justru itu menunjukkan konsistensi sikap politik.

PKS yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat?

            Pada munas I di Jakarta 2005, dalan sidang Musyawarah Majelis Syura (MMS) PKS tersebut, salah satu ke putusan MMS yang terkait dengar posisi politiknya terhadap pemerintahan SBY-Kalla adalah PKS akan menjadi "mitra kritis-konstruktif’. Kebijakan politik koalisi PKS "kritis konstruktif" itu berlanjut pada pemerintahan SBY-Boediono.

Bukan “Koalisi Buta”, tapi “Koalisi  Buka Mata"

            Jika kita cermati dan kritisi betu sejarah salah satu keputusan MMS PKS tersebut dan kontrak pulitik dengan SBY, ternyata koalisi politik PKS dengan Pemerintahan SBY bu kanlah “koalisi buta”, koalisi tanpa koreksi dai evaluasi kritik. Praktik koalisi politik yang telah dan akan dibangun dengan pemerintahan SBY itu adalah politik koalisi agenda atau program-program  yang  prorakyat. Itu adalah komitmen politik yang sejak awal diusung dan dibangun PKS pada sebelum dan awal Pemerintahan baru SBY melalui kontrak politik tersebut. Selama pemerintahai SBY memberikan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia melalui program program dan agenda-agenda perubahan serta perbaikan kondisi bangsa dan masyarakat, koalisi akan tetap terjalin dan berlanjut.

            Kontrak politik didasarkan pada program dan agenda kerakyatan itu bukan politik transaksional-pragmatis alias "politik dagang sapi". Kontrak semacam itu akan lebih memberikan pelajaran dan pendidikan politik bagi masyarakat, yakni hanya mekanisme koreksi dan evaluasi terhadap berbagai program/agenda politik yang dikontrakpolitikkan PKS dengan SBY, Jika kebijakan politik dan program SBY tidak sejalan atau bertentangan dengan kepentingan rakyat, PKS akan memilih bersama dengan rakyat, apa pun risiko politiknya. Walaupun, se­jarah mencatat bahwa PKS mempu­nyai andil besar terhadap terpilihnya SBY sebagai Presiden.

Pendek kata, koalisi PKS sebenarnya bukan hanya dengan pemerintah SBY secara politis, tapi lebih dari itu, yak­ni dengan program atau agenda-agenda perubahan dan perbaikan kondisi masyarakat, salah satunya adalah pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Sikap politik PKS yang mendukung peng­usutan kasus Bank Century dan hak angket mafia pajak, misalnya, muncul dalam rangka mengimplementasikan agenda pemberantasan korupsi dan pembentukan good  and  clean govern­ment. Konsistensi politik PKS juga terlihat pada penolakan kebijakan kenaikan harga BBM Bersubsidi. Jika ada kebi­jakan pemerintah dan koalisi yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, PKS akan lebih memilih ber­sama rakyat. Bagi PKS, kepentingan rakyat berada di atas kepentingan politik pemerintah atau koalisi.

            Sekalipun sikap politik PKS di atas berbeda dengan sikap politik pemerin­tah dan anggota koalisi, PKS berani menanggung semua risiko politik yang akan terjadi. Itulah bedanya koalisi politik PKS dengan parpol lain, yang cenderung koalisi buta tanpa koreksi, apalagi evaluasi kritis. Penjelasan "kritis ­kunstruktif" itu kemudian dituangkan dalam bnetuk koalisi agenda atau pro­gram. Artinya, bukan koalisi buta atau taklid, melainkan koalisi buka mata lebar-lebar, yakni mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang tidak prorak­yat dengan diikuti pemberian solusi yang konstruktif bagi perbaikan bang­sa dan masyarakat Indonesia.

            Politik koalisi "buta" selama ini memang dikenal dalam politik kekuasaan yang lebih berorientasi pada pemanfaatan akses-akses ekonomi serta kepentingan politik jangka pendek dan pragmatis. Jika modelnya demikian, itu bukan mazhab politik koalisi yang dianut PKS. Dan waktulah yang akan menjawab parpol mana yang benar-benar ber­koalisi untuk kepentingan rakyat dan yang berkoalisi untuk kepentingan po­litik sesaat atau pragmatis. Biarlah rak­yat yang akan menilainya.