Indra Subagja - detikNews
(Sumber: http://news.detik.com/Sabtu, 31/03/2012 15:21 WIB)
Jakarta. PKS siap menanggung risiko apa pun atas pilihan dalam paripurna BBM. Bahkan, PKS sudah mempersiapkan diri apabila kelak dibuang dari koalisi Presiden SBY. "Insya Allah siap, walau itu domain Majelis Syuro," kata juru bicara PKS, Mardani Ali Sera, saat dikonfirmasi, Sabtu (31/3/2012).
Mardani menjelaskan, pilihan PKS dalam paripurna BBM sudah dipikirkan secara matang. PKS hanya berjuang demi kepentingan rakyat, tidak ada pilihan lain. "Suara rakyat adalah amanah untuk PKS. Terlalu lama kita diajak untuk tidak jujur pada rakyat," tegas Mardani.
Opsi pilihan yang berbeda dari koalisi pun diambil berdasarkan perintah Presiden PKS Luthfi Hasan yang ingin agar, FPKS bersama rakyat. "Kita nyaman mengambil keputusan memilih opsi 1," tutur anggota Komisi VII DPR ini.
Opsi pilihan yang berbeda dari koalisi pun diambil berdasarkan perintah Presiden PKS Luthfi Hasan yang ingin agar, FPKS bersama rakyat. "Kita nyaman mengambil keputusan memilih opsi 1," tutur anggota Komisi VII DPR ini.
Rapat paripurna pembahasan usulan pemerintah menaikan harga BBM yang berlangsung maraton sejak Jumat (30/3/2012) siang akhirnya dilakukan dengan voting. Hasil voting tersebut 356 anggota DPR menyetujui opsi kedua, yaitu menerima penambahan pasal 7 ayat 6a yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.
Opsi ini dipilih partai-partai koalisi, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKB. Sementara 82 anggota DPR menyetujui opsi pertama, yaitu tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.
Opsi ini dipilih PDIP, Hanura,dan Gerindra. PDIP dan Hanura melakukan aksi walk out ketika voting sedang berlangsung. Mengejutkan, PKS yang merupakan mitra koalisi dengan tegas menyatakan memilih opsi ini.
(ndr/aan)
PKS Tak Merasa Langgar Aturan Koalisi Terkait BBM
Indra Subagja - detikNews
(Sumber: http://news.detik.com/Sabtu, 31/03/2012 14:32 WIB)
Jakarta PKS mengaku sikap yang diambil terkait kebijakan BBM berdasarkan kepentingan rakyat. PKS sudah siap dengan segala konsekuensi. "Tentunya sikap PKS tersebut diambil secara sadar dan paham berbagai dampaknya. Yang kami dahulukan, bagaimana kepentingan rakyat agar segera terselamatkan," kata Ketua DPP PKS Yudi Widiana saat berbincang, Sabtu (31/3/2012).
Yudi menerangkan, kalau BBM naik tentu yang merasakan adalah rakyat kecil. Bisa dilihat ketika isu BBM naik muncul terhadap harga-harga kebutuhan pokok."Karena harga-harga sudah naik sebagai akibat isu kenaikan BBM yang sudah digulirkan sejak sebulan lalu," terangnya.
Sikap PKS soal BBM pun dinilai Yudi tidak berseberangan dengan sikap koalisi. Bahkan soal BBM tidak ada pembicaraan khusus di koalisi. "Di lihat dari sisi mana mbalelonya? Karena koalisi secara khusus tidak ada pembicaraan secara bersama-sama. Sikap PKS tidak lepas dari sensitifitas kami terhadap suasana di luar sidang, di mana demo secara masif dan merata terjadi di mana-mana menunjukkan masyarakat membutuhkan sikap yang tegas dari DPR terhadap isu kenaikan BBM," terangnya.
Rapat paripurna pembahasan usulan pemerintah menaikan harga BBM yang berlangsung maraton sejak Jumat (30/3/2012) siang akhirnya dilakukan dengan voting. Hasil voting tersebut 356 anggota DPR menyetujui opsi kedua, yaitu menerima penambahan pasal 7 ayat 6a yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.
Rapat paripurna pembahasan usulan pemerintah menaikan harga BBM yang berlangsung maraton sejak Jumat (30/3/2012) siang akhirnya dilakukan dengan voting. Hasil voting tersebut 356 anggota DPR menyetujui opsi kedua, yaitu menerima penambahan pasal 7 ayat 6a yang isinya adalah memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam waktu 6 bulan.
Opsi ini dipilih partai-partai koalisi, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, dan PKB.
Sementara 82 anggota DPR menyetujui opsi pertama, yaitu tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.
Sementara 82 anggota DPR menyetujui opsi pertama, yaitu tidak ada perubahan apa pun dalam pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang isinya tidak memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun ini.
Opsi ini dipilih PDIP, Hanura,dan Gerindra. PDIP dan Hanura melakukan aksi walk out ketika voting sedang berlangsung. Mengejutkan, PKS yang merupakan mitra koalisi dengan tegas menyatakan memilih opsi ini. (ndr/aan)
Lanjutkan atau Tidak di Koalisi, PKS Menunggu Sikap SBY
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
(Sumber; http://news.detik.com/Senin, 02/04/2012 09:02 WIB)
Jakarta PKS siap dengan segala risiko menolak kenaikan harga BBM. Kini PKS menunggu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkannya dari koalisi. "Kalau Presiden SBY berhajat mengeluarkan PKS dari koalisi, Insya Allah itu akan merupakan kebaikan," kata Wasekjen PKS Mahfudz Siddik, kepada detikcom, Senin (2/4/2012).
PKS pun siap berada di luar koalisi. Termasuk kehilangan menteri di kabinet.
"PKS sudah pertimbangkan berbagai risiko ketika akhirnya secara tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM, termasuk risiko politik di koalisi. Karena bagi PKS ada di dalam atau di luar pemerintahan adalah sama-sama kebaikan," katanya.
"PKS sudah pertimbangkan berbagai risiko ketika akhirnya secara tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM, termasuk risiko politik di koalisi. Karena bagi PKS ada di dalam atau di luar pemerintahan adalah sama-sama kebaikan," katanya.
Namun PKS meyakini SBY akan mengambil keputusan dengan matang. Tidak terpancing kepanikan anggota PD yang sejak dulu menginginkan PKS keluar koalisi. "Desakan beberapa kader PD adalah lagu lama. Mereka lupa bahwa soal itu adalah urusan dan kewenangan Presiden SBY," tandasnya.
(van/ndr)
Partai Demokrat Desak SBY Keluarkan PKS dari Setgab Koalisi
(Sumber: http://jogja.tribunnews.com/Senin, 2 April 2012 07:47 WIB)
TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring geram Partainya disebut sebagai pengkhianat. Tudingan terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu terkait sikapnya pada Sidang Paripurna DPR RI untuk mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P).
"PKS tidak membelot. Perlu diperhatikan, temen-temen PKS ini memperingatkan pemerintah. Masak tidak boleh?" ujarnya saat ditemui sesusai menghadiri wisuda di Universitas Nasional, Jakarta, Minggu (1/4).
Saking geramnya terhadap sejumlah pihak yang mengolok-olok partainya, Tifatul tidak khawatir jika presiden akan mencopotnya dari jabatan sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi.
Menurut Tifatul, PKS bukanlah partai yang tiba-tiba mendapat hadiah dari partai penguasa (Demokrat). Oleh karena itu, ia mengimbau partai yang masuk dalam koalisi dapat mengerti hak perbedaan pendapat serta tidak lagi melontarkan pernyataan-pernyatan kasar.
Menurut Tifatul, PKS bukanlah partai yang tiba-tiba mendapat hadiah dari partai penguasa (Demokrat). Oleh karena itu, ia mengimbau partai yang masuk dalam koalisi dapat mengerti hak perbedaan pendapat serta tidak lagi melontarkan pernyataan-pernyatan kasar.
"Kami ini berkeringat. Kami ini punya saham. Perjanjian kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mengingatkan sesuatu yang baik untuk pemerintah dan disuarakan rakyat itu sesuatu yang wajar. Presiden saja tidak berkata itu kepada PKS," sergahnya.
Saat sidang paripurna Sabtu (31/1) dini hari, PKS termasuk partai yang menentang diberikannya hak pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, bila harga minnyak mentah Indonesia sudah lebih tinggi 15 persen dari USD 105 per barrel. Pilihan PKS tersebut membuat Partai Demokrat, sebagai pemimpin Setgab koalisi menjadi berang. Bahkan, mereka menilai manuver PKS menentang kebijakan pemerintah itu sudah keterlaluan.
Wakil Sekjen Partai Demokrat, Syofwatillah Mohzaib bahkan menyebut penolakan PKS terhadap keputusan Setgab koalisi, sebagai pengakuan partai tersebut keluar dari koalisi.
"Ini (penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM) merupakan pengakuan PKS minta keluar (dari koalsisi). Masak harga BBM tidak boleh disesuaikan dalam kondisi apapun? Mereka nampaknya ingin mematikan pemerintah. Bagaimana bisa hal itu dilakukan dalam kondisi seperti itu?," ujar Syofwatillah yang kerap disapa Opat.
"Ini (penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM) merupakan pengakuan PKS minta keluar (dari koalsisi). Masak harga BBM tidak boleh disesuaikan dalam kondisi apapun? Mereka nampaknya ingin mematikan pemerintah. Bagaimana bisa hal itu dilakukan dalam kondisi seperti itu?," ujar Syofwatillah yang kerap disapa Opat.
Langkah PKS ini dinilainya sebagai tidak rasional dan bisa dikatakan sebagai pengkhianatan yang luar biasa terhadap pemerintahan koalisi. "Apakah rasional jika belanja negara yang digunakan untuk pembangunan harus dikurangi?" tambahnya. Opat juga mengkritik mentri-mentri PKS yang tidak cakap bekerja dan tidak amanah menjalankan tugasnya. Sejumlah menteri dari partai itu adalah Menkominfo Tifatul Sembiring dan Mensos, Salih Segaf al Jufri.
"Bila Tifatul Sembiring sebagai Mentri Komunikasi Informasi menjalankan tugasnya dengan baik, maka rakyat pasti mengerti dan memaklumi (kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM)," ujar Wakil Ketua Fraksi PD di DPR ini lagi. Begitu juga dengan Al Jufri. Sebagai Mensos, kata Opat, seharusnya bisa bekerjasama dengan Menkominfo mensosialisasikan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM.
"Kedua menteri ini, jangankan mensosialisasikan pada masyrarakat, menyampaikan tujuan pemerintah pada partainya sendiri saja gagal dan mungkin tidak disampaikan." ujar Pengasuh Pondok Pesantren Modern Al Ihsaniyah, Palembang, ini.
Desak SBY
Kritik terhadap Tifatul juga datang dari Ketua Bidang Komunikasi Publik Partai Demokrat, Andi Nurpati. Menurutnya, Tifatul Sembiring mengalami dilema atas kebijakan pemerintah yang hendak menaikkan BBM bersubdisi.
Menurut Nurpati, dilema yang tengah dialami oleh Tifatul itu terlihat dari tidak dilakukannya sosialisasi kebijakan pemerintah soal BBM. Padahal, tugas Tifatul adalah menjelaskan kebijakan pemerintah kepada publik.
"Seberapa jauh Menkoinfo menjelaskan ke publik kebijakan pemerintah soal BBM, apalagi kebijakan itu tidak disukai partai? Jadi tidak mudah bagi Pak Tifatul. Kalau seperti ini sikap PKS, sebaiknya Menkominfo diganti karena akan susah menyampaikan kebijakan pemerintah," katanya." kata Nurpati seusai rapat internal Partai Demokrat.
Nurpati juga menyebut, sikap PKS yang kerap berbeda dengan partai lain yang tergabung dalam Setgab Koalisi, juga mengganggu komunikasi antar-parpol koalisi, khususnya di parlemen. Karena itu lah mayoritas kader PD meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar PKS keluar dari koalisi.
Desakan agar PKS dikeluarkan dari Setgab Koalisi, juga disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrung. "Harus saya katakan, ada aspirasi yang kuat di kalangan kader-kader Partai Demokrat agar yang tidak konsisten dengan kontrak koalisi itu, kontrak koalisi bisa ditegakkan dengan baik," kata Anas. (*)
Editor : Theresia Tuti Andayani || Sumber : TribunnewHilmi: PKS Tak Khawatir Ditendang dari Koalisi
Ferdinan –DETIKNEWS
(Sumber: www.detikNews.com, Minggu, 01/04/2012 04:13 WIB)
Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku tak khawatir bakal dikeluarkan dari barisan koalisi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Keputusan PKS menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah merujuk pada penolakan masyarakat atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
"Dari awal kita menolak. Ini kan maunya rakyat yang harus diikuti parpol," kata Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin kepada detikcom, Sabtu (31/3/2012).
"Dari awal kita menolak. Ini kan maunya rakyat yang harus diikuti parpol," kata Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin kepada detikcom, Sabtu (31/3/2012).
Hilmi menegaskan meski berada di koalisi, namun partainya tetap memiliki independensi dalam memutuskan sesuatu utamanya menyangkut kebijakan pemerintah terkait masyarakat. "Enggak apa-apa dilaporin ke SBY, kita tidak keberatan. Lagi kenapa mesti dilaporin kan Pak SBY sudah melihat jelas sikap kami dari siaran televisi," imbuhnya.
Dia menambahkan, partainya siap bila harus berada di luar pemerintahan. Bagi PKS, urusan koalisi tidak urgen lantaran PKS memfokuskan kerja untuk rakyat. "Kita enggak khawatir mau ditendang dari koalisi. Kita di luar pemerintah bisa, di dalam juga bisa,
namanya ibadah yang penting bekerja," tandasnya.
Dia menambahkan, partainya siap bila harus berada di luar pemerintahan. Bagi PKS, urusan koalisi tidak urgen lantaran PKS memfokuskan kerja untuk rakyat. "Kita enggak khawatir mau ditendang dari koalisi. Kita di luar pemerintah bisa, di dalam juga bisa,
namanya ibadah yang penting bekerja," tandasnya.
Seperti diketahui dalam paripurna persetujuan revisi Undang-Undang APBN Perubahan tahun 2012, PKS menolak penambahan pasal 7 ayat 6 A yang menjadi dasar bagi pemerintah menaikan harga BBM dengan syarat harga minyak mentah dunia mencapai USD 200 per barel dalam kurun waktu enam bulan.
Sikap PKS sama dengan keputusan partai non koalisi yakni PDI Perjuangan, Gerindra dan Hanura yang juga menolak kenaikan harga BBM. Namun, PDIP dan Hanura memilih walk out saat dilakukan voting. Jumlah suara penolak kenaikan pun kalah telak dari pro kenaikan yang didukung 356 suara dari Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan PKB.
Sebelumnya Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengakui partainya kecewa dengan keputusan yang diambil PKS. Sutan pun berencana melaporkan ulah PKS ini ke Ketua Setgab Koalisi, SBY.
"Kita repot, mestinya bisa kan setuju dengan catatan, jangan mereka menolak. Anggota Setgab itu kritis boleh, tapi ketika kebijakan membutuhkan ya diberikan. Kalau dukungan sampai selesai 2014. Kalau di dalam koalisi ya harus mendukung," ujarnya terpisah. (fdn/mpr)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar