PKS Keukeuh Tak Setuju Harga BBM Naik

Paripurna Harga BBM Jumat, Parpol Pendukung Gencar Melobi

(Sumber; http://www.poskotanews.com/Kamis, 29 Maret 2012 14:20:41 WIB)

JAKARTA (Pos Kota) – Naik atau tidaknya harga BBM akan ditentukan dalam Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (30/3/2012) besok  dan kemungkinan besar diputuskan melalui pemungutan suara terbanyak atau voting.

            Parpol pendukung kenaikan BBM dan penolak kian gencar melakukan lobi politik. Masing-masing  melobi partai untuk mendapatkan dukung yang diingini. PD  juga tak luput kerja keras melobi mereka yang  menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yakni PDIP, Hanura, dan Gerindra.

            Diberitakan sejumlah petinggi parpol anggota koalisi bertemu membicarakan ihwal paripurna soal penetapan APBN Perubahan 2012 besok. Intinya pertemuan  berupaya agar suara koalisi kompak setuju harga BBM naik jika divoting besok.

            Sejauh ini diantara anggota koalisi, PKS dikhawatirkan akan membelot dari keputusan anggota koalisi. PKS  akan tetap menolak kenaikan harga BBM meski resikonya mereka dikeluarkan dari koalisi pendukung pemerintah.

(prihandoko/sir)

 PKS dan Golkar, Penentu Nasib Harga BBM di DPR

Ferdinan –detiknews.com

[Sumber: detikNews.com, Jumat, 30/03/2012 06:27 WIB]

            Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna membahas Rancangan Undang-Undang APBP Perubahan (APBNP) 2012 hari ini. Dua pokok pembahasan yang diprediksi berjalan alot yakni terkait besaran subsidi energi dan usulan penambahan pasal yang memberi keleluasaan pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi.

            Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto menyebut ada tiga skenario peta sembilan fraksi di DPR bila dilakukan voting menyangkut kenaikan harga BBM. 

            Skenario pertama, parpol koalisi solid mendukung kenaikan harga BBM. Jumlah suara mereka mencapai 423, terdiri dari Fraksi Demokrat (148), Golkar (106), PKS (57), PAN (46), PPP (38), PKB (28). Kekuatan mereka mengungguli jumlah suara penolak kenaikan harga BBM yakni PDIP (94), Gerindra (26) dan Hanura (17) dengan total suara hanya 137. 

            Skenario kedua, PKS ikut menolak kenaikan harga BBM. Meski menyebrang ke tiga fraksi kontra kenaikan harga, namun tetap kubu ini akan kalah karena hanya memiliki 194 suara. "Dengan demikian kelompok yang pro kenaikan tetap akan melenggang," kata Gun-Gun kepada detikcom, Kamis (29/3/2012) malam. 

            Skenario ketiga, PKS dan Golkar balik badan dari koalisi untuk menolak kenaikan harga BBM. Dengan tambahan suara dari PKS dan Golkar, maka ada lima fraksi yang menolak kebijakan pemerintah terkait BBM. 

            "Jika kedua partai ini menyeberang ke mereka yang kontra kenaikan, maka akan ada 300 suara yang tidak pro dan 260 suara yang pro. Artinya, Demokrat cs yang pro kenaikan akan kalah. Maka yang menentukan adalah sikap PKS dan Golkar. " terangnya
(fdn/fdn)

 Jelang Paripurna BBM, Fraksi PKS Kumpul

Presiden PKS langsung terbang ke Jakarta untuk memimpin rapat pleno Fraksi PKS.

Ismoko Widjaya

(Sumber: www.vivanews.com, Jum'at, 30 Maret 2012, 08:28 WIB)

            VIVAnews - Jelang paripurna pengesahan kenaikan harga BBM, Fraksi PKS menggelar rapat pleno. Rapat pleno ini akan dipimpin langsung Presiden PKS Luthfi Hassan Ishaaq.
            "Rapat akan berlangsung pagi ini di Fraksi PKS. Semestinya Pak Luthfi sudah tiba dari Medan," kata anggota Komisi VII PKS Mardani Ali Sera dalam perbincangan dengan VIVAnews, Jumat 30 Maret 2012.

            Menurut Mardani, Presiden PKS baru saja meninggalkan arena Musyawarah Kerja Nasional PKS yang digelar di Medan. Mukernas PKS sendiri baru akan berakhir hari ini di Medan. Tetapi, Presiden PKS langsung terbang ke Jakarta untuk memimpin rapat pleno Fraksi PKS jelang paripurna BBM.

            "Dalam rapat ini, seluruh anggota DPR dari Fraksi PKS akan hadir. Untuk Pak Luthfi apakah langsung ke tempat rapat atau bagaimana saya belum cek," kata Mardani yang juga juru bicara PKS ini.

            Semua anggota Fraksi PKS termasuk Mardani sudah mendapat pesan singkat dari jajaran partai. Isinya, bahwa untuk mempersiapkan diri jelang paripurna pembahasan kenaikan BBM.

            "SMSnya cuma satu, paripurna jam 10 pagi ini. Tapi memang paripurna ini ada beberapa agenda. Khusus untuk agenda pengesahan BBM belum tahu jam berapa," kata Mardani lagi. (sj)

Siap Voting, PKS Solid Tolak Penaikan BBM

Oleh: Agus Rahmat

Nasional - Jumat, 30 Maret 2012 | 11:21 WIB

            INILAH.COM, Jakarta - Sebelum mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat pleno, Jumat (30/3/2012).

            Hasilnya, Fraksi PKS konsisten menolak harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik. Sikap tersebut akan ditunjukkan saat voting di paripurna nanti siang.
"Pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM," kata Ketua Fraksi PKS di DPR Mustafa Kamal usai rapat pleno di ruangan Fraksi PKS, Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

            Sebagaimana diberitakan, DPR akan mengambil keputusan terkait dua opsi besaran subsidi energi yang nantinya berimplikasi pada keputusan pemerintah untuk menaikkan atau tidak harga BBM bersubsidi per 1 April 2012.

            Dua opsi yang akan ditawarkan Badan Anggaran DPR dalam rapat paripurna, yakni opsi pertama subsidi energi sebesar Rp 225 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.
            Opsi kedua, yakni subsidi energi sebesar Rp 266 triliun dengan rincian subsidi BBM Rp 178 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun.

Jika opsi pertama yang dipilih maka penaikan harga BBM akan disetujui, karena subsidi BBM dipangkas menjadi Rp137 triliun. Namun jika opsi kedua yang dipilih maka penaikan harga BBM dibatalkan karena subsidi BBM sebesar Rp178 triliun.

            Pembahasan dua opsi itu juga disertai pengambilan keputusan apakah mengamandemen atau tidak Pasal 7 ayat 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang menyebutkan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak naik. [bar]

Golkar Nilai Belum Perlu Menaikkan Harga BBM

(Sumber: http://www.metrotvnews.com/Polhukam / Kamis, 29 Maret 2012 20:34 WIB)

 
         Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Golongan Karya (Golkar) menyatakan belum perlu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan menyerahkan masalah itu kepada pemerintah.

            "Kami menilai, soal BBM bersubsidi akan dinaikkan atau tidak, hal itu adalah domain pemerintah," kata Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham, saat memberikan pernyataan pers di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (29/3) malam.

            Idrus Marham menjelaskan, merespons isu kenaikan harga BBM bersubsidi yang berkembang pada akhir-akhir ini, DPP Partai Golkar memberikan pandangan dan sikap politiknya. Pandangan dan sikap politik Partai Golkar, kata dia, antara lain Partai Golkar berpandangan pada saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsdidi.

            Soal rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, naik atau tidak Partai Golkar menyerahkannya kepada pemerintah, karena hal itu merupakan kewenangan pemerintah. Terkait dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, Partai Golkar dan Fraksi Partai Golkar di DPR tetap mengawasi dan mengkritisi jika ada hal-hal yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.

            "Partai Golar juga bersikap mempertahankan agar subsidi energi tetap diberikan," katanya. Idrus juga menegaskan, sikap politik Partai Golkar ini menjadi instruksi kepada Fraksi Partai Golkar di DPR sebagai perpanjangan tangan partai untuk dapat dilaksanakan. "Itulah sikap dan pandangan Partai Golkar terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsdidi yang berkembang saat ini," katanya.(Ant/BEY)

Golkar Konsisten Tolak Kenaikan Harga BBM

Penulis: Hasanudin Aco  |  Editor: Gusti Sawabi

(Sumber: http://www.tribunnews.com/Jumat, 30 Maret 2012 09:47 WIB)

            TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPR RI Setya Novanto menegaskan fraksinya akan tetap konsisten menolak kenaikan harga BBM yang akan diputuskan dalam sidang paripurna DPR di gedung DPR RI Jakarta, Jumat (30/3/2012), siang ini.
            "Kalau konsistensinya tetap dipertahankan. Namun masalah kenaikan dan penunuran harga BBM itu merupakan domain pemerintah," kata Novanto sebelum mengikuti rapat internal fraksi Golkar di DPR pagi ini.

            Menurut Novanto, Golkar dari awal bersikap selalu menginginkan evaluasi mengenai harga BBM bersubsidi. "Kita justru tidak bicara kenaikan harga BBM tetapi kita berikan alternatif kepada sumber subsidi energi," kata Novanto. Diharapkan, dengan sumber energi alternatif ini pemerintah bisa mengantisipasi dan merrubah aturan yang belum selesai.

            "Misalnya dengan memperkuat sumber energi nabati dtau terkait biofuel. Kemudian masalah terkait energi biothermal diperkuat. PLTS diberdayagunakan oleh pemerintah dan sebagainya yang bisa menjadi sumber alternatif energi selain BBM," kata dia.

Menurut Novanto, sikap Golkar terkait harga BBM diputuskan setelah melihat dinamika dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. "Sampai terakhir kita lihat mengkristal sampai dimana. Karena suara Golkar suara masyrakat," ujarnya. (aco)

Golkar Kumpulkan Anggota Pagi Ini Sebelum Paripurna

Tribunnews.com - Jumat, 30 Maret 2012 09:23 WIB

            TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Golkar DPR mengadakan rapat internal fraksi di gedung DPR RI Jakarta, Jumat (30/3/2012), sekitar pukul 09.00 WIB. Pantauan Tribunnews.com, sejumlah anggota DPR sudah hadir. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi Golkar DPR Setya Novanto.

            "Kalau Golkar intinya terkait penolakan itu. Masalah kenaikan dan penurunan harga BBM itu domain pemerintah," kata Setya Novanto.
(aco)

PAN: Kenaikan Harga BBM Bisa Ditunda

Tribunnews.com - Jumat, 30 Maret 2012 11:44 WIB

Penulis: Hasanudin Aco  |  Editor: Gusti Sawabi

            BUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno mengatakan besar kemungkinan kenaikan harga BBM tidak diputuskan dalam rapat paripurna DPR, Jumat (30/3/2012), siang ini.

            "Di dalam rapat paripurna nanti ada kalusal alternatif yang kemungkinan ada penundaan," kata Teguh di gedung DPR siang ini. Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR yang berakhir dini hari tadi mengemuka opsi alternatif soal naik tidaknya harga BBM.

Intinya Mencabut Pasal 7 ayat 6 UU No 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012.  Yang isinya  dimana Harga Jual Eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan harga.

            Catatan Tribunnews.com, usul mengemuka dimana opsinya mengganti kalimat : Apabila harga ICP (Indonesia Crude Price) melebih 5% asumsi maka pemerintah diberi kewenangan menyesuaikan harga BBM. Artinya: Keputusan kenaikan harga BBM diserahkan pada pemerintah. "Kami mengusulkan 15% kalau 5 % sangat rendah," kata Teguh.

            Dengan kata lain, harga BBM tidak diputuskan naik dalam rapat paripurna.  Harga BBM bisa jadi tidak naik awal April ini. Namun harga BBM bisa naik sewaktu-waktu ketika harga minyak dunia melonjak melebihi 5 persen dari asumsi makro 105 dolar AS per barel yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 nanti. Harga BBM bisa naik akhir April, Mei, Juni, atau kapapun tergantung harga minyak dunia yang sewaktu-waktu juga bisa melonjak.

            Dikalangan penolak harga BBM naik opsi ini dikhawatirkan diputuskan dalam rapat paripurna nanti. Dan bisa diputuskan tidak melalui mekanisme voting.

"Tidak voting dalam paripurna nanti. Kita ini konsisten, ini bukan domain DPR tapi pemerintah untuk naikkan harga BBM," kata Teguh.

PPP Minta Kenaikan Harga BBM Ditunda

Editor: Gusti Sawabi  |  Sumber: Kompas.com

Tribunnews.com - Jumat, 30 Maret 2012 10:41 WIB

            TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta Pemerintah menunda rencana menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 1 April 2012. Keputusan itu disampaikan Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar didampingi Sekretaris Jenderal PPP M Romahurmuziy saat jumpa pers di ruang F-PPP di Komplek DPR, Jakarta, Jumat (30/3/2012).

            Hasrul mengatakan, sikap PPP itu diambil setelah melihat aspirasi dan reaksi rakyat di daerah atas rencana kenaikan harga BBM. PPP menilai, psikologi sosial masyarakat belum dapat menyesuaikan kebijakan itu. "PPP meyakini Pemerintah memiliki pandangan yang sama mengenai hal itu, dan akan mengambil keputusan yang arif dan bijaksana untuk menunda kenaikan harga BBM sampai kondisi riil masyarakat telah siap," kata Hasrul.

            Selain itu, PPP meyakini bahwa Pemerintah memiliki kemampuan untuk menganalisis gejolak harga minyak dunia dan mengelolanya secara tepat dalam konteks kondisi mikro dan makro ekonomi. Karena itu, lanjut dia, PPP menyerahkan sepenuhnya kebijakan penetapan harga BBM kepada Pemerintah.

            "PPP meyakini bahwa Pemerintah amat memahami dan menyadari kondisi nyata kehidupan masyarakat kita. Karenanya, Pemerintah tak akan mungkin mengambil kebijakan yang menyengsarakan dan menyakiti hati rakyatnya," kata Hasrul. Ketika ditanya sampai kapan penundaan yang diminta PPP, Hasrul menjawab, "Terserah Pemerintah. Mau sebulan, mau seminggu. Itu jalan tengah."

Inilah Pandangan Partai Jelang Paripurna

R. Ghita Intan Permatasari - Okezone

(Sumber: http://economy.okezone.com/30 Maret 2012)

                JAKARTA - Pembahasan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akhirnya diserahkan kepada voting dalam sidang paripurna hari ini. Berikut adalah pandangan sejumlah fraksi terhadap kenaikan BBM.

                Partai Hanura yang diwakili oleh Miriam Mariani mengungkapkan dari percepatan pembahasan APBN-Perubahan yang dilakukan pemerintah, pihaknya keberatan dan menolak pasal 7 ayat 6. "Isinya sudah tepat. kemakmuran rakyat harus diutamakan. Hanura menolak perubahan pasal 7 ayat 6," tegas dia di ruang rapat Banggar, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).
                Karenanya, pihaknya memilih opsi kedua, yakni tetap menambah subsidi BBM menjadi Rp178 triliun, subsidi listrik Rp65 triliun dan risiko fiskal sebesar Rp23 triliun. Senada, partai Gerindra juga dengan tegas menolak opsi pertama yang memberikan peluang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

                Mengikuti jejak kedua partai tersebut, partai PDI-P juga menolak subidi BBM sebesar Rp137 triliun. Pasalnya subsidi sebesar Rp137 triliun merupakan bagian dari kebijakan untuk menaikkkan harga BBM. Karenannya, PDI-P pun mengusulkan agar subsidi BBM di angka Rp178 triliun.
Oleh karena itu, dalam voting yang akan dilakukan pada sidang paripurna siang ini, PDI-P akan menolak menaikkan harga BBM bersubsidi.

                Sementara partai PKS juga menilai pasal 7 ayat 6 tidak perlu diubah, artinya pemerintah tidak boleh menaikan harga BBM. Hanya saja, PKS menilai Rancangan APBN Perubahan 2012 dapat dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Sementara itu, partai Golkar yang tadinya mendukung kenaikan harga BBM mulai berubah haluannya. Golkar menilai tidak tepat harga BBM subsidi dinaikkan saat ini.
                "Namun Golkar menyerahkan keputusan kepada pemerintah atau Memberi ruang pemerintah atau menyerahkan kewenangan kenaikkan BBM bersubsidi kepada pemeritah," ungkap Anggota Banggar DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari. Akan tetapi, partai Golkar memberikan beberapa catatan seperti defisit pada Rancangan APBN Perubahan 2012 berada di kisaran 2,7-2,8 persen dan Sunsdi energi berada di angka Rp 225,4 triliun.

                Partai PKB dan PPP memang secara ekplisit tidak mengungkapkan dukungannya akan kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, kedua partai ini memandang APBN sudah cukup matang untuk dibawa ke sidang paripurna.

                Adapun dua partai lainnya, yakni PAN dan Demokrat dengan tegas menyetujui perubahan UU 22 2011 untuk dibawa ke tahap selanjutnya karena, asumi makro dalam rancangan APBN Perubahan 2012 cukup realistis.

PKS Keukeuh Tak Setuju Harga BBM Naik

Gina Nur Maftuhah - Okezone

(Sumber: www.okezone.com, Jum'at, 30 Maret 2012 11:47 wib)

                JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku mengusulkan kepada pemerintah untuk menunggu harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 20 persen dari harga asumsi makro dahulu, baru kemudian pemerintah bisa menaikkan harga BBM subsidi.

                "Kenapa usul 20 persen? Karena memungkinkan tidak naik sampai akhir tahun ini kecuali di Selat Hormuz tambah panas, ICP sampai USD150 per barel baru harga BBM dapat naik," demikian diungkapkan Anggota F PKS Tamsil Linrung ditemui di sela sidang Paripurna DPR-RI, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).

                Menurut Tamsil, PKS berpendapat bahwa semakin melambungnya harga ICP yang dikeluhkan pemerintah sehingga kenaikan BBM tidak terelakkan saat ini masih sekira lima persen.
Dalam Asumsi makro APBN 2012, pemerintah memang mengasumsikan ICP sebesar USD90 per barel dan saat ini ICP Maret diprediksi akan mencapai USD128 per barel sehingga BBM belum seharusnya dinaikkan.
                Dalam rapat badan anggaran yang diadakan sampai dinihari sendiri, sebut Tamsil, DPR-I telah memiliki tiga opsi sehingga DPR akan memilih opsi tersebut. Sedangkan terkait salah satu pasal dalam APBN 2012, yaitu pasal 7 ayat 6A yang menjadi rapat alot, dia menyebut bahwa Banggar telah menyelesaikan tugasnya untuk membahas postur anggaran APBN-P 2012 dan besaran subsidi energi.
                "Semua telah kita selesaikan semuanya dengan elegan, dan mengambil keputusan yang diperdebatkan, yaitu sembilan fraksi telah setuju mempertahankan pasal 7 ayat 6," tambah Tamsil yang juga Wakil Ketua Badan Anggaran ini.

                Dijelaskan Tamsil, Badan Anggaran (Banggar) juga tidak mau terjebak dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan kewenangan menaikan BBM ada di pemerintah sehingga Banggar memberikan fleksibilitas dengan memasukan pasal 7 ayat 6A. "Lima fraksi koalisi mengusulkan lima persen (kenaikan harga ICP di atas asumsi), sedangkan fraksi PKS mengusulkan 20 persen dan tiga fraksi menolak adanya ayat 6A," tandasnya. (ade)