PKS Resmi Tolak Kenaikan Harga BBM

(Sumber: http://www.republika.co.id/Selasa, 27 Maret 2012 17:48 WIB)

Hidayat Nurwahid-Mantan Ketua MPR RI

           REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PKS resmi menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM.  PKS menilai kebijakan menaikkan harga BBM tidak pro-rakyat,  sehingga PKS harus membela suara rakyat.

            "Kita resmi menolak, sebagaimana disampaikan presiden PKS dalam rapat di Medan," jelas Jubir PKS, Dr. Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Selasa (27/3). Pihaknya tidak takut untuk berbeda pendapat, meskipun PKS adalah bagian dari partai koalisi pendukung pemerintah. Sikap ini diambil setelah usulan PKS baik secara lisan maupun tertulis diabaikan pemerintah.
            Dalam usulan itu, PKS mengajukan sejumlah usulan terkait masalah BBM. Ada poin menaikkan ada tetap dengan harga saat ini. Apa saja yang harus dilakukan jika menaikkan BBM semuanya disampaikan disana. Namun usulan itu ditolak, sehingga PKS bersikap tegas menolak kenaikan BBM.

Redaktur: Heri Ruslan

Reporter: Erdy Nasrul

DPR RI Belum Ambil Keputusan Harga BBM

(Sumber: http://www.dpr.go.id/mobile/berita/index/3754, 27 Maret 2012)

            Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) menyetujui postur Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2012, namun DPR RI belum mengambil keputusan terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (6) tentang APBN 2012.

            Rapat Kerja, dipimpin Ketua Banggar Melchias Marcus Mekeng, hadir Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Agus Martowardoyo dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, Senin (26/3), di Gedung DPR RI, Jakarta.

            Melchias Markus Mekeng Melchias mengatakan Banggar tidak mengambil sikap tentang kenaikan harga BBM. Kebijakan kenaikan harga BBM baru akan di-voting dalam Rapat Paripurna Kamis (29/3) lusa.

            Dalam pemungutan suara nanti, nasib pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM, akan ditentukan tetap dipertahankan atau diubah. Pemerintah mengusulkan kebijakan subsidi Bahan Bakar Minyak subsidi BBM Rp 137,4 triliun, subsidi listrik Rp 65,0 triliun, dan cadangan risiko energi Rp 23 triliun.

            Selain itu merencanakan anggaran kompensasi perubahan subsidi BBM senilai Rp 30,6 triliun. Itu adalah mata anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), atau yang dahulu lebih dikenal dengan sebutan BLT.

            Banggar juga menyetujui asumsi-asumsi makro ekonomi. Salah satunya adalah inflasi diproyeksikan 6,8 persen. Asumsi inflasi itu juga dihitung dengan pertimbangan kenaikan harga premium dan solar sebesar Rp 1.500 per liter mulai 1 April mendatang.

            Fraksi  Partai-partai pendukung pemerintah, menginginkan agar postur anggaran dibahas terlebih dahulu. Setelah postur anggaran diputus, Rapat Paripurna DPR baru akan memutuskan apakah pemerintah diberi kewenangan menaikkan harga BBM.

            Sedangkan, F-Partai Demokrasi Indinesia Perjuanga (PDIP) bersedia turut membahas postur RAPBNP 2012, dengan menyampaikan catatan keberatan yang meminta opsi kedua tetap dipertimbangkan. "Kami tetap ikut pembahasan. Karena kami ingin tetap menjalankan tugas konstitusi. Kami tidak ingin mencederai forum ini," kata Dolfi OFP, legislator dari FPDIP. (as) foto:wy/parle

Akhirnya! Banggar DPR Deadlock,

Naiknya Harga BBM Ditentukan Lewat Voting Besok

(Sumber: http://www.ruanghati.com/28 Maret 2012)

             Setelah proses berhari-hari dibahas di Badan Anggaran (Banggar) DPR, rencana kenaikan harga BBM pun menemui jalan buntu alias deadlock. Kini harapan satu-satunya bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah dalam rapat paripurna DPR RI yang akan digelar 29 Maret, besok. PDI Perjuangan yang sejak awal menentang kenaikan harga BBM tampaknya sangat berharap banyak pada paripurna DPR.

            “Pasti voting,” kata Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto kemarin. Jika kenaikan harga BBM dilanjutkan ke paripurna DPR, Bambang menganalisa kemungkinan perubahan peta politik terhadap penolakan harga BBM akan berubah. Bisa saja partai politik yang awalnya mendukung kenaikan harga BBM dalam koalisi berbalik arah menolak ketika dibawa ke paripurna.

            Wakil Ketua Umum Demokrat Max Sopacua tidak khawatir kenaikan harga BBM divoting di paripurna besok. Agar suara Demokrat tidak berkurang dalam voting nanti maka seluruh anggota DPR dari Demokrat dilarang meninggalkan Jakarta hingga 30 Maret mendatang.

Mencermati hal tersebut, Pengamat Politik M Qodari berpandangan peta politik dalam koalisi pendukung pemerintahan akan diuji di paripurna besok. “Saya kira PDIP, Gerindra dan Hanura yang awalnya menolak tetap akan menolak,” kata dia. Sebaliknya Anggota Koalisi yakni Demokrat, PAN, dan PKB akan solid mendukung kenaikan harga BBM. ‎”Yang belum jelas sikapnya adalah PKS, Golkar dan PPP,” kata dia. Kendati, menurut Qodari kecenderungan PKS akan bergabung dengan pihak yang menolak harga BBM naik dan sebaliknya Golkar dan PPP gabung yang setuju.

 “Kalau ini yang terjadi, kubu menolak akan kalah karen gabungan kursi PDIP, Gerindra, Hanura dan PKS “outnumbered” ujar Qodari. Kecuali, kata Qodari, ada kejutan dari Golkar dan PPP. “Inilah 2 parpol yang akan jadi penentu!” ujarnya. Dengan kata lain jika Golkar atau PPP berada satu barisan menolak kenaikan harga BBM dalam votingdi paripurna maka harga BBM tidak jadi naik.

PKS Tolak Kenaikan BBM di Paripurna

Sebelumnya, Partai Demokrat telah mengklaim bahwa PKS telah menyetujui kenaikan harga BBM.

Ita Lismawati F. Malau, Nila Chrisna Yulika

(Sumber: http://politik.vivanews.com/news/read/299918-Rabu, 28 Maret 2012, 12:34 WIB)

            VIVAnews - Anggota Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan partainya menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, PKS mengaku sudah memberikan banyak masukan atas kenaikan harga BBM ini.

            "Kalau pemeirntah tetap mengambil opsi menaikkan, Presiden PKS kemarin menyampaikan, PKS akan bersama dengan rakyat yang telah memilih PKS. PKS tidak akan melupakan mereka. PKS akan tetap bersama dengan rakyat yang mendapatkan dampak yang negatif terkait kenaikan BBM," kata Hidayat.

            Mengenai dikeluarkan atau tidak dari koalisi, Hidayat menyerahkan sikap PKS kepada partai. "Anda tunggu saja pernyataan berikutnya dari presiden partai," kata dia.
Tidak takut jika dicabut jabatan 3 menteri dari PKS? "Saya tentu tidak bicara dalam konteks itu. Takut atau tidak takut itu pimpinan partai. Tapi presiden partai sudah menyampaikan terbuka. Pastilah sudah dimusyawarahkan dengan majelis syuro partai bahkan sudah disampaikan dalam forum mukernas," kata dia.

            Mengenai keputusan kenaikan harga BBM yang akan dilakukan dalam sistem voting dalam Paripurna besok, kata Hidayat, PKS tetap pada pendiriannya menolak kenaikan harga BBM. "Lihat saja. Karena PKS sudah menyampaikan demikian, kalaupun akan voting sikap PKS sudah sangat jelas. Rekan-rekan dari fraksi pasti akan mengikuti keputusan partai," kata dia.
            Sebelumnya, Partai Demokrat telah mengklaim PKS telah menyetujui kenaikan harga BBM itu. "Klaim boleh klaim, tapi saya menyampaikan suara dari Presiden PKS yang pasti akan jadi suara resmi partai disaat pengambilan keputusan di DPR," kata dia. (adi)

• VIVAnews