PRESIDEN PKS, LUTHFI HASAN ISHAAQ:

PKS tetap Koalisi atau tidak Tunggu Kenaikan BBM
(Sumber: http://www.metrotvnews.com/Polhukam/Kamis,29 Maret 2012 11:03 WIB)

Presiden yang Pro-Rakyat Miskin

            Metrotvnews.com, Medan: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq menyatakan, PKS belum akan menentukan keluar atau tetap di koalisi pendukung pemerintah. PKS masih menunggu keputusan pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

            Luthfi mengatakan itu saat ditanya wartawan di sela-sela upacara penutupan Musyawarah Kerja Nasional PKS di Medan, Sumatra Utara, Rabu (28/3) malam. Luthfi mengatakan, PKS tetap menolak kenaikan harga BBM jika kenaikan tersebut menyengsarakan rakyat.

            Di sisi lain, kata Luthfi, PKS tidak setuju jika postur APBN menjadi terganggu manakala BBM tidak dinaikkan. Pernyataan Presiden PKS itu semakin memperlihatkan kegamangan PKS dalam koalisi: Apakah akan terus bersama pemerintah atau tidak? (Puji Santoso)

Presiden PKS: Kader tak Galau Keluar Koalisi

(Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/Rabu, 28 Maret 2012 10:17 WIB)

            REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq mengaku siap bekerja dalam kondisi apapun. Baik dalam pemerintahan maupun di luar. Alasannya, ini merupakan realitas politik yang harus dipilih oleh PKS.

            Luthfi pun meminta agar semua pihak menahan diri untuk tidak terjebak dalam aksi-aksi yang kehilangan substansi dan merugikan masyarakat lainnya. ''PKS lebih memilih berdiri bersama rakyat, merasakan jeritan hati rakyat yang makin menderita oleh berbagai himpitan hidup yang kian menyulitkan.''

            Melihat situasi nasional saat ini, ucapnya, tak ada pertimbangan lain bagi PKS selain bagaimana membawa keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat. ''Bila kebijakan pemerintah membuat rakyat berteriak, kami tak ada pilihan lain, PKS harus berdiri dengan mereka. Saya yakin seluruh kader PKS tak akan galau untuk meninggalkan posisi mereka saat ini bila nanti diperintahkan partai.''

            Apalagi, PKS dididik sebagai kader dakwah, bukan politisi. Jadi kekuasaan hanya sekedar alat mensejahterakan rakyat dan bukan menjadi tujuan. Luthfi mengatakan, adanya pihak yang berteriak mengusir PKS dari koalisi dengan tudingan tak loyal bukan barang baru dan bukan soal berat.

            ''Kami berkoalisi untuk kepentingan bangsa dan negara, bila sekarang itu menjadi hal yang mustahil buat apa harus dipertahankan lagi. Bila PKS harus memilih, kami tak akan gamang, karena itu realitas yang harus dihadapi,'' pungkas dia.

Redaktur: Hafidz Muftisany

Reporter: Mansyur Faqih

PKS kembali Tegaskan Siap Jadi Oposisi

(Sumber: http://www.metrotvnews.com/Polhukam / Kamis, 29 Maret 2012 12:05 WIB)

            Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera menyatakan siap keluar dari koalisi pendukung pemerintah. Pilihan itu demi rakyat. "Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq dalam orasi politiknya pada penutupan Mukernas di Medan menegaskan kembali kesiapan PKS untuk menempati posisi apapun," kata Wakil Sekjen PKS Refrizal kepada wartawan di Jakarta, Kamis (29/3).

            Menurut Refrizal, Presiden PKS mengingatkan kader dan struktur PKS agar siap di manapun. Sebab PKS berpengalaman sebagai koalisi dan oposisi. "Presiden juga menyampaikan kita bekerja untuk rakyat, demi kejayaan bangsa. Tak perlu terpengaruh sekelompok orang yang berkutat dengan angka-angka," kata dia.

            Artinya, kata Refrizal, bila harus menyudahi posisi dalam koalisi itu sebuah realitas yang harus dipilih. Presiden menyampaikan sudah cukup menjadi teman yang baik. "Sudah tuntas tugas kita dalam menjaga musyarokah, PKS harus lebih mengedepankan kesejahteraan rakyat di atas semuanya," kata Refrizal.

            Pernyataan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq menanggapi ancaman sejumlah petinggi Partai Demokrat akibat ketidaksetujuan atas rencana pemerintah menaikan harga BBM. Perwakilan PKS di Badan Anggaran DPR memang setuju dengan RAPBN 2012 dan sepakat dengan Opsi 1 Pemerintah. Opsi 1 menyatakan pemberian subsidi BBM Rp137 triliun, listrik Rp65 triliun dan cadangan energi fiskal Rp24 triliun.(Andhini)