Politisi PKS Terima Aliran Dana dari DW?

Dhana Widyatmika

 Dhana Bantah Uangnya Mengucur ke Parpol

(Sumber: http://www.republika.co.id/Rabu, 18 April 2012, 07:05 WIB)

                 REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berinisial RP diduga menerima aliran dana dari tersangka dugaan kepemilikkan rekening gendut yang juga mantan pegawai di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, DW.  Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Arnold Angkouw, di Jakarta, Selasa malam.

                 "Ya (RP), tapi anak buahnya sudah kita periksa, katanya terkait bisnis," katanya.
Ketika dicecar wartawan soal bisnis tersebut, Arnold menyatakan dirinya lupa. "Aduh saya lupa," katanya.

                 Sementara itu, Ketua DPP PKS Bidang Pembangunan Umat, Zainudin, menyatakan bahwa RP memang merupakan kader dari partainya namun dirinya tidak mengetahui keberadaannya di DPP PKS.

                 Dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka DW, Kejagung sudah menetapkan tersangka baru yakni mantan pimpinan DW di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Setiabudi I Jakarta, Firman. Pekan depan Firman dijadwalkan diperiksa penyidik Jampidsus.

Redaktur: Taufik Rachman

Sumber: antara

Kader PKS Terseret Kasus Rekening Gendut Pegawai Pajak

Penulis : Fario Untung

Rabu, 18 April 2012 00:12 WIB

            JAKARTA--MICOM: Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan ada kemungkinan aliran dana tersangka kasus dugaan penggelapan pajak dan rekening gendut, Dhana Widyatmika ke mantan anggota DPR RI 2004-2009 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

            "Ya memang yang sudah diberitakan ada memang. Tapi anak buahnya sudah kita periksa dan katanya itu hanya bisnis," ujar Direktur Penyidikan Pidana Khusus, Arnold Angkouw ketika ditemui di Kejagung, Jakarta, Selasa (17/4).

            Namun, ketika ditanya apakah kader PKS yang dimaksud itu memiliki PT Sangha Poros Capital, Arnold enggan menjelaskan hal tersebut. Ia mengaku jika ada prioritas lain dalam kasus ini.

            "Aduh saya lupa bisnis apa. Yang pasti belum sampai kesana (PT Sangha Poros Capital), jadi nantilah itu belum begitu prioritas," sambung Arnold.

            Arnold menambahkan Kejagung masih belum mengetahui kapan kader PKS itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dhana Widyatmika. Juga belum diketahui apakah ada keterlibatan kader PKS itu yang sekarang menjabat sebagai Badan Supervisi Bank Indonesia dalam kasus ini. "Belum-belum, nantilah," jelasnya. (FA/OL-04)

PKS Minta Aliran Dana ke Kader PKS Rama Pratama, Dibuktikan

| Roswita Oktavianti |

(Sumber: http://www.jurnas.com/Jakarta | Tuesday, 17 April 2012)

            Jurnas.com | PENYIDIK Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung menemukan aliran uang dari tersangka Dhana Widyatmika kepada mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Rama Pratama.

            Ketua DPP Bidang Pembangunan Umat PKS, Zainudin membenarkan Rama sebagai kader PKS. Namun terkait dugaan keterlibatan Rama menerima uang dari Dhana harus dibuktikan lebih lanjut. "Ya harus dicek dulu alirannya itu digunakan sebagai apa," kata Zainudin saat dihubungi wartawan, Selasa (17/4) malam.

Zainudin mengatakan, Rama menjadi anggota DPR RI Komisi XI periode 2004-2009. Saat ini Zainudin yang masih berstatus kader PKS, diketahuinya bekerja sebagai pengawas Bank Indonesia. Ia sendiri mengaku sudah satu tahun tak bertemu Rama.

Sejauh yang ia ketahui, saat menjabat sebagai anggota DPR RI Rama aktif menjadi pengurus organisasi KNPI. "Sudah lama saya tidak ketemu. Lebih baik langsung ke Pak Rama," kata Zainudin. Menurut dia, jika uang yang dialirkan Dhana kepada Rama terkait ormas, ia tidak mempermasalahkan.

Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampidsus, Arnold Angkouw mengatakan telah memanggil anak buah Rama sebagai saksi. Namun, saksi tersebut mengaku aliran uang yang mengalir ke perusahaan Rama hanya terkait bisnis. "Anak buahnya (Rama) sudah kami periksa katanya bisnis," kata Arnold.

Seperti diberitakan, Rama diduga menerima uang dari Dhana pada 2009-2010. PNS Dirjen Pajak tersebut diduga mengirim Rp170 juta kepada Rama dalam tiga tahap. Rama sempat mengirim kembali uang ke rekening Dhana senilai Rp 91 juta melalui perusahaan investasi miliknya, PT Sangha Poros Capital.

Dhana sendiri ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Ia diduga melakukan penyalahgunaan tugas dan wewenang selaku pemeriksa pajak pada proses pemeriksaan pajak sampai pengajuan keberatan ke pengadilan pajak.

Kejagung: Aliran Dana DW ke Rama Pratama Urusan Bisnis

(Sumber: http://www.republika.co.id/Rabu, 18 April 2012, 13:05 WIB)

            REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Penyidik satuan khusus (satsus) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) menemukan adanya aliran uang dari tersangka kasus korupsi dan pencucian uang, Dhana Widyatmika kepada salah seorang mantan anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rama Pratama. Namun dalam pemeriksaan, aliran uang tersebut dikatakan hanya urusan bisnis.

            "Ya, memang ada aliran uang itu, tapi anak buahnya (Rama Pratama) sudah kita periksa, katanya bisnis," kata Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus, Arnold Angkouw yang ditemui di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (18/4).

            Arnold mengakui adanya sejumlah uang yang dikirimkan Dhana kepada Rama Pratama. Hal ini terlihat dari data aliran uang di salah satu dari 13 rekening milik Dhana di tujuh bank. Anak buah dari Rama Pratama pun telah diperiksa penyidik, namun menjelaskan aliran uang itu hanya terkait dengan urusan bisnis antara Dhana dan Rama.

            Saat ditanya bisnis apa yang dijalankan Dhana dengan Rama, Arnold mengaku lupa. Pun saat ditanya mengenai PT Sangha Poros Capital (SPC) yang dimiliki Rama terkait dengan tindak pidana Dhana, ia mengatakan penyidikan belum sampai ke perusahaan tersebut. Menurutnya pemeriksaan terhadap PT SPC milik Rama, belum menjadi prioritas dalam penyidikan. "Belum sampai ke sana, nanti lah itu belum menjadi prioritas," kelitnya. Lalu apa yang menjadi prioritas penyidik dalam menyidik kasus Dhana? "Sabarlah," ucapnya singkat.

Redaktur: Hafidz Muftisany

Reporter: Bilal Ramadhan

Dhana Bantah Uangnya Mengucur ke Parpol

Reporter: Dedi Rahmadi

(Sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/Rabu, 18 April 2012 10:46:41)

            Dhana Widyatmika membantah tuduhan Kejagung atas aliran dana hasil korupsi dan pencucian ke mantan anggota dewan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rama Pratama. Kejagung sebelumnya menduga ada aliran uang Dhana sebesar Rp 170 juta kepada politikus PKS tersebut. Aliran itu dalam tiga tahap selama periode 2009-2010.

            "Menurut pengakuan, dia (Dhana Widyatmika) tidak memiliki kaitan ke partai-partai tertentu, apalagi transaksi uang," kata salah satu kuasa hukum Dhana, Daniel Alfredo kepada merdeka.com, Rabu (18/4).

            Daniel menilai, tuduhan Kejagung atas kliennya tidak ada dasar alasannya. Ia menilai, dugaan transaksi ke PT Sangha Poros Capital milik Rama tidak benar. "Kejagung makin mantap saja ceritanya ya," kata Daniel.

            Sebelumnya, Direktur Penyidikan JAM Pidsus Arnold Angkow membenarkan dugaan transaksi dari Dhana Ke Rama. "Eeee ya memang yang sudah diberitakan ada memang (Rama Pratama), ya tapi anak buahnya sudah kami periksa katanya bisnis," ujar Arnold.

            Tetapi Kejagung belum bisa memutuskan ada kaitannya antara Dhana dengan Rama.  "Ya belum nantilah," tandasnya. Kejagung pun mencatat ada pengiriman balik dari Rama ke rekening Dhana sebesar Rp 91 juta melalui perusahaan investasi Rama Pratama, yakni PT Sangha Poros.

Demokrat-Gerindra-Hanura Koalisi, PKS Sambut Positif

INGIN KOALISI BARU KARENA LELAH BERTENGKAR

(Sumber: http://www.jpnn.com/read/2012/04/13/124104/Ingin-Koalisi-Baru-karena-Lelah-Bertengkar-Jum'at, 13 April 2012 , 13:57:00)

            JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, mengatakan, bagi PD yang terpenting siapapun yang memiliki semangat untuk bersama-sama membangun negara di pemerintahan, selalu akan disambut hangat.

            Hal itu dikatakannya menanggapi isu PD merangkul Partai Hanura dan Gerindra ke dalam koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab) partai politik pendukung pemerintah SBY-Boediono, Jumat (13/4), saat dihubungi wartawan.

            "Yang penting adalah sikap konsisten dalam memaknai koalisi. PD selalu akan terbuka," katanya. Sebab, lanjut dia, PD juga menyadari semua parpol dalam jangka panjang memerlukan penguatan institusionalnya.

            "Sehingga pengalaman di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan dapat dilewati secara produktif," ujar Anggota Komisi II DPR, itu. Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) PD, Ramadan Pohan, mengatakan, untuk rakyat, kepentingan nasional,  pembangunan dan stabilitas pemerintahan, PD siap gandeng tangan dengan siapapun. "Kebersamaan itu penting untuk Indonesia. Kebersamaan yang jujur, murni untuk kebenaran, kenapa tidak? Selanjutnya kita lihatlah ke depan. Politik itu kan soal komitmen," kata Ramadan, Jumat (13/4).

            Ia mengatakan, bangsa ini lelah dengan pertengkaran politik. "Kita fokus untuk rakyat dan pembangunan sajalah. Saya kira koalisi berenam tadi bagus jika terlaksana lancar," kata Anggota Komisi II DPR, itu.

            Seperti diketahui, Koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintahan sedang berdinamika mencari format baru. Partai Gerindra dan Partai Hanura dicoba digoda untuk menjadi bagian dari koalisi. Sebagai ganti, Partai Golkar dan PKS mungkin akan ditendang keluar.
            Upaya tersebut telah dimulai secara konkret saat proses lobi-lobi menjelang pengambilan keputusan RUU Perubahan atas UU Pemilu kemarin. Tepatnya, pada Rabu malam (11/4) lalu. Gerindra maupun Hanura disodori draf dokumen kesepakatan.

            Salah satu isinya, kesediaan kedua partai yang masih berada di luar pemerintahan itu untuk mendukung SBY-Boediono hingga 2014. (boy/jpnn)

GERINDRA-HANURA DITAWARI MASUK KOALISI

DUKUNG SBY, BISA GESER GOLKAR-PKS

(Sumber: http://www.jpnn.com/Jum'at, 13 April 2012 , 01:31:00)

            JAKARTA - Koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintahan sedang berdinamika mencari format baru. Partai Gerindra dan Partai Hanura dicoba digoda untuk menjadi bagian dari koalisi. Sebagai ganti, Partai Golkar dan PKS mungkin akan ditendang keluar.
            Upaya tersebut telah dimulai secara konkret saat proses lobi-lobi menjelang pengambilan keputusan RUU Perubahan atas UU Pemilu kemarin. Tepatnya, pada Rabu malam (11/4) lalu. Gerindra maupun Hanura disodori draf dokumen kesepakatan. Salah satu isinya, kesediaan kedua partai yang masih berada di luar pemerintahan itu untuk mendukung SBY-Boediono hingga 2014.

            "Bersama-sama mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintahan SBY-Boediono untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sampai 2014," bunyi poin kedua dari tiga poin kesepakatan, dalam dokumen yang diterima Jawa Pos. Dua poin lainnya terkait dengan komitmen dalam kerja sama politik di parlemen.

            Pertemuan tersebut dihadiri para pimpinan fraksi dari enam parpol di parlemen, minus Golkar, PDIP, dan PKS. Sekretaris Setgab Koalisi sekaligus anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarief Hasan turut hadir dalam pertemuan tersebut.

            Saat dikonfirmasi, Syarief tidak membantah adanya pertemuan enam fraksi tersebut. Namun, dia tidak mau mengakui bahwa pihaknya menyodorkan draf kesepakatan kepada Gerindra dan Hanura. Meski sempat ditunjukkan dokumen yang dimaksud, menteri koperasi dan UKM itu tetap mengelak. "Kalau surat seperti ini kan siapa pun bisa buat," kelit Syarief saat ditemui di ruang Fraksi Partai Demokrat, gedung parlemen, Kamis (12/4).

            Lantas, mengapa Golkar dan PKS yang notabene anggota koalisi tidak dilibatkan dalam pertemuan? Menurut Syarief, tidak dilibatkannya dua fraksi tersebut sekadar karena perkembangan politik terkini seputar RUU Pemilu. "Petanya kan sudah kelihatan. Dukungan opsi webster dan kuota kan sudah kelihatan. Teman-teman itu tidak mau surut," tandas suami anggota DPR asal Demokrat Inggrid Kansil itu.

            Informasi yang dihimpun dari internal pimpinan fraksi anggota koalisi, Golkar sangat kecewa dengan Partai Demokrat. Sebab, Demokrat yang awalnya mendukung opsi konversi suara webster seperti yang didukung Golkar tiba-tiba berubah haluan. Perubahan itu terjadi pasca pertemuan dengan lima fraksi (PPP, PAN, PKB, Gerindra, dan Hanura).

            Ancaman Golkar keluar dari koalisi pun sempat muncul. "Ical (Aburizal Bakrie, Red) langsung yang telepon ke sejumlah petinggi Demokrat, termasuk ke Anas Urbaningrum," kata salah pimpinan fraksi anggota koalisi, yang enggan disebutkan namanya.

            Atas kabar ancaman Golkar tersebut, Syarief tidak membenarkan atau mengelaknya. "Teman-teman Golkar itu sangat demokratis, kenapa mesti keluar? Wong nggak ada apa-apa. Hidup itu kan hari ini tidur, besok bangun, hari ini menangis, besok ketawa," katanya.

            Berbeda dengan Syarief Hasan, Sekretaris Fraksi Gerindra Edhy Prabowo justru membenarkan bahwa pihaknya telah disodori draf dokumen kesepakatan. "Iya benar, harapan mereka kami meneken draf tersebut," kata Edhy.

            Namun, hingga kemarin baik Gerindra maupun Hanura belum ada yang menandatangani draf tersebut. "Kita lihat saja perkembangannya," tandasnya. Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin membantah akan terjadi kompromi lanjutan berbalut koalisi antara partainya dan Partai Demokrat. Sempat berpikir sejenak, Saleh menyatakan bahwa kesepakatan dengan Demokrat dalam pembahasan RUU Pemilu merupakan lobi yang wajar dan biasa. "Nggak ada itu. Itu hanya semua berpikir bagaimana partai bisa eksis di 2014," kata Saleh seusai paripurna.

            Menurut Saleh, kebetulan ada anggota koalisi yakni partai-partai kecil yang memiliki pemikiran yang sama. Dalam hal ini tidak ada salahnya memiliki pemikiran sama. Hal itu membuktikan bahwa Partai Hanura tidak selalu beroposisi dengan Demokrat. "Tidak ada proses lanjutan setelah ini," tandasnya.

            Jika Gerindra maupun Hanura jadi bergabung, sedangkan Golkar dan PKS keluar dari koalisi, total anggota dewan parpol koalisi tetap menjadi mayoritas di parlemen. Totalnya 303 anggota.
            Sementara itu, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar yang juga mengikuti pertemuan menyatakan, formasi koalisi seperti apa pun, pihaknya hanya berharap bahwa koalisi ke depan perlu kesetaraan dan kesamaan derajat sesama anggota koalisi. "PPP itu enjoy kalau tidak ada tirani mayoritas," kata Hasrul. (dyn/bay/c2/agm)

Tawaran Kesepakatan ke Gerindra-Hanura :
1. Mendorong kinerja DPR lebih aspiratif, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan memajukan demokrasi.
2. Mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintahan SBY-Boediono untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sampai 2014.
3. Melakukan kerja sama secara produktif dan senantiasa bersama dalam setiap langkah dan proses pengambilan keputusan politik penting di DPR.

Gerindra: Pak Prabowo Berkali-kali ke Cikeas

"Kan Pak Prabowo dekat dengan SBY. "Sejak kapan mereka dekat?

Elin Yunita Kristanti, Nila Chrisna Yulika

(Sumber: http://politik.vivanews.com/Jum'at, 13 April 2012, 13:27 WIB)

            VIVAnews - Sementara nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi masih "digantung", Demokrat melirik dua partai oposisi, Hanura dan Gerindra, untuk masuk.
Terkait itu, Ketua DPP Gerindra Martin Hutabarat membenarkan, kabar pertemuan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. "Kan Pak Prabowo dekat dengan SBY. Itu sudah berkali-kali Pak Prabowo datang ke Cikeas," kata dia di Gedung Dewan, Senayan, Jakarta.

            Namun, Martin menampik, kedatangan Prabowo ke Cikeas membahas soal ajakan koalisi itu. "Mana mungkin kalau hanya untuk urusan seperti itu Gerindra meninggalkan rakyat, kami kan bersama PDIP," kata dia.

            Lalu, sejak kapan Prabowo dekat dengan SBY? Hubungan dua tokoh politik itu, di mata publik, sempat terlihat memanas saat SBY menanggapi teror maut di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton. Saat itu SBY yang menduga pemboman yang memakan sembilan nyawa itu ada kaitannya dengan ketidakpuasan kelompok tertentu terhadap hasil Pemilihan Presiden 2009.

            Mega dan Prabowo langsung bereaksi keras. Mereka menilai SBY terlalu gegabah dengan pernyataan-pernyatannya. Tapi, belakangan SBY telah menjelaskan maksud ungkapannya itu bahwa tidak ada maksud untuk memprovokasi, apalagi menyerang lawan politik.
            Menurut Martin, justru dari situlah, Prabowo dekat dengan SBY. "Pak Prabowo dekat dengan SBY saat bom Marriott itu, waktu SBY berpidato bahwa ada kepentingan politik yang mengarah ke Pak Prabowo, lalu waktu itu Pak Prabowo langsung telepon Pak SBY, kenapa seperti itu," kata dia. "Ya sejak itu mereka dekat dan Pak Prabowo sering ke Cikeas."

            Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Demokrat, Max Sopacua tak mengiyakan kedatangan Prabowo ke Cikeas, yang disebut cukup sering itu. "Saya kira nggak, Presiden sekarang banyak ketemu dengan menteri luar negeri, sekarang masih disibukkan dengan masalah-masalah luar negeri," kata dia.

            Juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengaku tidak tahu soal seringnya Prabowo ke Cikeas. "Saya belum ada informasi mengenai hal itu," kata dia dalam pesan singkatnya. "Sementara soal ajakan koalisi ke Hanura dan Gerindra, dia mengaku tak tahu. "Saya belum dengar itu, saya kira nggak ada karena kami masih disibukkan dengan BBM dan UU Pemilu itu. Jadi untuk masalah Pak Tifatul Sembiring begini, Gerindra begini itu kami belum bahas itu." (umi)

Gerindra Terima Lamaran Demokrat, Asal...

Pada dasarnya, Gerindra menyambut baik kerja sama itu.

Eko Huda S

(Sumber: http://politik.vivanews.com/news/read/304133-Jum'at, 13 April 2012, 10:35 WIB)

           

            VIVAnews - Fraksi Gerindra mengaku disodori kontrak koalisi di parlemen oleh Partai Demokrat. Gerindra belum mengambil sikap resmi terkait tawaran itu.
"Kontrak itu intinya kesepahaman, menyangkut bagaimana meningkatkan efektivitas pemerintah dan DPR," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani kepada VIVAnews, Jumat 13 April 2012.

            Menurut dia, kontrak yang disodorkan Demokrat itu tidak bersifat kaku dan mengikat. "Lebih cair, tidak seperti Setgab itu," kata dia. Pada dasarnya, lanjut dia, Gerindra menyambut baik kerjasama itu. Menurut dia, DPR dan pemerintah harus berjalan efektif. "Kalau politik di Senayan tidak dijaga, akan mengganggu pemerintahan. Kalau kinerja pemerintah terganggu, akan memengaruhi kualitas pembangunan," ujar dia.

            Tentunya, kata Muzani, Demokrat akan menerima tawaran itu jika bermaksud meningkatkan kualitas pembangunan untuk masyarakat. "Apalagi sisa masa jabatan DPR dan pemerintah sebentar lagi akan berakhir," ujar dia.

            Namun demikian, Sekjen Gerindra ini menambahkan, jika nantinya partai benar-benar menerima tawaran itu, Gerindra akan tetap bersikap kritis pada kebijakan-kebijakan pemerintah. "Gerindra akan tetap konsisten dalam koridor yang diyakini sebagai parpol," kata dia.
            "Kalau program pemerintah sejalan dengan Gerindra, sesuai kepentingan rakyat, kita akan terima. Tapi, kalau berbeda, kita akan mengkritisi." (umi)

Hanura: Kontrak Demokrat Tak Kami Teken

Hanura tidak akan mengikatkan diri pada kontrak yang diajukan Demokrat itu.

Eko Huda S

(Sumber: http://politik.vivanews.com/news/read/304106, Jum'at, 13 April 2012, 08:59 WIB)

            VIVAnews - Politisi Hanura, Syarifuddin Sudding, mengatakan fraksinya tidak menandatangani kontrak koalisi parlemen yang diajukan oleh Partai Demokrat. Kesepakatan itu sifatnya tidak mengikat.

            "Kami tidak menandatangani kontrak itu," kata Sudding saat berbincang dengan VIVAnews, Jumat 13 April 2012. Selama ini, kata Sudding, partainya tidak berkoalisi maupun beroposisi dengan pemerintah. Hanura, berkoalisi dan beroposisi pada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

            "Kalau kebijakan pemerintah berpihak pada masyarakat, kami memberikan dukungan. Kalau merugikan, kami ambil posisi di luar," kata Sudding. "Jadi, kami pada persoalan kebijakan, bukan posisi oposisi dan berkoalisi dengan pemerintah."

            Menurut Sudding, Hanura tidak akan mengikatkan diri dengan kontrak ini. Kontrak yang disodorkan Demokrat itu, kata dia, juga tidak mengharuskan Hanura masuk dalam sebuah wadah seperti Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
            "Kita tidak akan sejauh itu. Tidak diformalkan. Hanura tetap akan kritis, mendukung kebijakan yang pro rakyat dan mengkritisi kebijakan yang tidak membela rakyat," ujar dia. (sj)

Demokrat-Gerindra Koalisi, PKS Sambut Positif

"Kami meresponsnya positif saja, mudah-mudahan dapat meningkatkan kinerja DPR."

Arfi Bambani Amri, Nila Chrisna Yulika

(Sumber: http://politik.vivanews.com/news/read/304253- Jum'at, 13 April 2012, 15:20 WIB)

            VIVAnews - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Hakim, ikut angkat bicara mengenai ajakan partai Demokrat untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Hanura. PKS berharap koalisi yang baru ini lebih bisa menerima kebijakan pemerintah.
"Kami meresponsnya positif saja adanya koalisi baru tersebut, mudah-mudahan dapat meningkatkan kinerja DPR," kata Abdul Hakim, Jumat 13 April 2012.

            Menurutnya, koalisi di parlemen bersifat dinamis, karena memiliki isu yang beragam. Dia mencontohkan, seperti isu pasal 209 RUU Pemilu masing-masing partai memiliki pandangan yang berbeda. Sementara partai yang memiliki pandangan yang sama, melakukan koalisi. "PDIP, PKS dan PAN berbeda. Angket interpelasi kebijakan menteri BUMN, koalisinya sudah berubah," kata dia.

            Tak hanya itu, mengenai penentuan ambang batas parlemen juga membentuk suatu koalisi sendiri. "Kebetulan persoalan PT, partai-partai menengah ke bawah punya kepentingan yang sama, akhirnya mereka bergabung," kata dia.

            Rabu malam lalu, Partai Demokrat menggelar pertemuan dengan Partai Hanura dan Gerindra. Demokrat menawarkan draf kerjasama di parlemen, namun apakah Hanura dan Gerindra menekennya juga simpang siur.

            Wakil Ketua Fraksi Gerindra yang juga Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan, kontrak koalisi yang disodorkan Demokrat tidak bersifat kaku. “Lebih cair, tidak seperti kontrak di Setgab itu,” ucap dia. Sementara Hanura pun masih menjawab mengambang soal tawaran Demokrat ini. (sj)

Kontrak Politik vs Politik Dagang Sapi

Ketua Umum DPW PKS Jatim

Oleh: HAMY WAHYUNIANTO

Ketua Umum DPW PKS Jatim

(Sumber: Rubrik Opini, Jawa Pos, 7 April 2012, halaman 4 via http://www.facebook.com/groups/keluargabesarpks/doc/329619677100031/)

             Sekalipun si­kap politik PKS berbeda dengan sikap politik peme­rintah dan anggota koalisi, PKS berani menanggung semua risiko politik yang akan terjadi. Itulah bedanya koalisi politik PKS dengan parpol lain, yang cenderung koalisi buta tanpa koreksi, apalagi evaluasi kritis.

            POLITIK koalisi PKS kembali menda­pat sorotan dari publik. Salah satu sorotan politik yang ditujukan ke­pada PKS terkait dengan masalah koalisi politik PKS dengan pemerin­tahan SBY yang dinilai sebagian orang ambigu. Ambiguitas politik PKS itu terlihat, salah satunya, pada kasus rencana pemerintah SBY menaikkan harga BBM, di mana PKS secara tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsudi tersebut.

            Sikap tegas menolak rencana kenai­kan harga BBM bersubsidi telah disam­paikan Presiden Partai dalam pidato pembukaan dan penutupan mukernas yang dilaksanakan di Medan pada 27 dan 29 Maret 2012. Dalam rapat pa­ripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 30 Maret 2012, Fraksi PKS sebagai representasi partai juga telah menyatakan dan menunjukkan sikap tegas menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. PKS menolak rencana kenaikan harga BBM bersub­sidi berdasar hasil pengkajian dan pertimbangan dampak fiskal, eko­nomi, serta sosial-politik yang matang dan mendalam.

            Lebih lanjut, sebagian orang  menga­takan bahwa sikap politik PKS yang bermain "dua kaki" akan merugikan PKS sendiri. PKS, misalnya, dinilai mau seenaknya sendiri, "mau duduk di pe­merintahan, tapi tetap mengkritik, ba­hkan bersikap oposisi!" Kritik dan per­sepsi "miring" sebagian orang sah-sah saja di alam demokrasi. Namun demikian, kita perlu memberikan ruang diskusi yang lebih intelektual berbasis ilmiah, bukan politis. Benarkah PKS melakukan praktik politik "dua kaki" atau justru itu menunjukkan konsistensi sikap politik.

PKS yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat?

            Pada munas I di Jakarta 2005, dalan sidang Musyawarah Majelis Syura (MMS) PKS tersebut, salah satu ke putusan MMS yang terkait dengar posisi politiknya terhadap pemerintahan SBY-Kalla adalah PKS akan menjadi "mitra kritis-konstruktif’. Kebijakan politik koalisi PKS "kritis konstruktif" itu berlanjut pada pemerintahan SBY-Boediono.

Bukan “Koalisi Buta”, tapi “Koalisi  Buka Mata"

            Jika kita cermati dan kritisi betu sejarah salah satu keputusan MMS PKS tersebut dan kontrak pulitik dengan SBY, ternyata koalisi politik PKS dengan Pemerintahan SBY bu kanlah “koalisi buta”, koalisi tanpa koreksi dai evaluasi kritik. Praktik koalisi politik yang telah dan akan dibangun dengan pemerintahan SBY itu adalah politik koalisi agenda atau program-program  yang  prorakyat. Itu adalah komitmen politik yang sejak awal diusung dan dibangun PKS pada sebelum dan awal Pemerintahan baru SBY melalui kontrak politik tersebut. Selama pemerintahai SBY memberikan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia melalui program program dan agenda-agenda perubahan serta perbaikan kondisi bangsa dan masyarakat, koalisi akan tetap terjalin dan berlanjut.

            Kontrak politik didasarkan pada program dan agenda kerakyatan itu bukan politik transaksional-pragmatis alias "politik dagang sapi". Kontrak semacam itu akan lebih memberikan pelajaran dan pendidikan politik bagi masyarakat, yakni hanya mekanisme koreksi dan evaluasi terhadap berbagai program/agenda politik yang dikontrakpolitikkan PKS dengan SBY, Jika kebijakan politik dan program SBY tidak sejalan atau bertentangan dengan kepentingan rakyat, PKS akan memilih bersama dengan rakyat, apa pun risiko politiknya. Walaupun, se­jarah mencatat bahwa PKS mempu­nyai andil besar terhadap terpilihnya SBY sebagai Presiden.

Pendek kata, koalisi PKS sebenarnya bukan hanya dengan pemerintah SBY secara politis, tapi lebih dari itu, yak­ni dengan program atau agenda-agenda perubahan dan perbaikan kondisi masyarakat, salah satunya adalah pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Sikap politik PKS yang mendukung peng­usutan kasus Bank Century dan hak angket mafia pajak, misalnya, muncul dalam rangka mengimplementasikan agenda pemberantasan korupsi dan pembentukan good  and  clean govern­ment. Konsistensi politik PKS juga terlihat pada penolakan kebijakan kenaikan harga BBM Bersubsidi. Jika ada kebi­jakan pemerintah dan koalisi yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, PKS akan lebih memilih ber­sama rakyat. Bagi PKS, kepentingan rakyat berada di atas kepentingan politik pemerintah atau koalisi.

            Sekalipun sikap politik PKS di atas berbeda dengan sikap politik pemerin­tah dan anggota koalisi, PKS berani menanggung semua risiko politik yang akan terjadi. Itulah bedanya koalisi politik PKS dengan parpol lain, yang cenderung koalisi buta tanpa koreksi, apalagi evaluasi kritis. Penjelasan "kritis ­kunstruktif" itu kemudian dituangkan dalam bnetuk koalisi agenda atau pro­gram. Artinya, bukan koalisi buta atau taklid, melainkan koalisi buka mata lebar-lebar, yakni mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang tidak prorak­yat dengan diikuti pemberian solusi yang konstruktif bagi perbaikan bang­sa dan masyarakat Indonesia.

            Politik koalisi "buta" selama ini memang dikenal dalam politik kekuasaan yang lebih berorientasi pada pemanfaatan akses-akses ekonomi serta kepentingan politik jangka pendek dan pragmatis. Jika modelnya demikian, itu bukan mazhab politik koalisi yang dianut PKS. Dan waktulah yang akan menjawab parpol mana yang benar-benar ber­koalisi untuk kepentingan rakyat dan yang berkoalisi untuk kepentingan po­litik sesaat atau pragmatis. Biarlah rak­yat yang akan menilainya.

Memahami Sikap Politik PKS

(Sumber: http://fimadani.com/memahami-sikap-politik-pks/6 April 2012 9:50 pm)

PKS dibesarkan oleh Rakyat

             Untuk kesekian kalinya, sikap politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebagai partai yang tergabung dalam koalisi yang mendukung pemerintahan SBY-Boediono pada masa jabatan 2009-2014, sikap PKS yang secara tegas berseberangan dengan pemerintah dalam rencana menaikkan harga BBM dipandang ganjil oleh sebagian pihak, terutama para anggota koalisinya sendiri.

            Dalam koalisi, PKS memang memiliki tempat yang ‘unik’. Di satu sisi, PKS adalah mitra SBY yang telah setia mendukung sejak awal pencalonan. Sebelum SBY menentukan calon wakil presiden, PKS telah menyatakan dukungannya. Ketika itu, PKS bersikap proaktif dengan mengirimkan nama para kader pilihannya untuk dipertimbangkan sebagai wakil presiden. Pengiriman nama itu sendiri kurang tepat jika disebut sebagai lobi politik PKS untuk mendapatkan ‘bagian lebih besar’ dalam pemerintahan, sebab yang meminta usulan nama-nama tersebut adalah SBY sendiri, sebagaimana SBY juga meminta pertimbangan yang sama dari berbagai pihak. Ketika tiba-tiba SBY menentukan pilihannya sendiri, PKS pun tidak mempermasalahkannya, melainkan hanya menyayangkan mengapa SBY membuat keputusan tanpa berbicara dengan mitra koalisinya yang lain.

            Dibanding Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), perolehan suara PKS pada Pemilu 2009 lebih signifikan. Oleh karena itu, ketika koalisi pemerintahan SBY-Boediono baru dibentuk, sebenarya PKS adalah mitra yang paling penting bagi Partai Demokrat (PD). Barulah setelah koalisi bergulir cukup lama, Partai Golongan Karya (Golkar) bergabung dan dibentuklah Sekretariat Gabungan (Setgab) sebagai forum untuk berdiskusi dan menampung aspirasi para mitra koalisi.

            Golkar, sebagai ‘juara kedua’ dalam Pemilu 2009 yang lalu, membawa serta jumlah dukungan yang sangat besar bagi koalisi. Di satu sisi, keberadaan Golkar dianggap memperkuat koalisi pemerintahan. Akan tetapi, banyak pengamat yang menilai bahwa PD telah mengambil risiko dengan menerima Golkar ke dalam koalisi. Sebab, Golkar dianggap memiliki kekuatan suara dan kemampuan yang cukup untuk mengimbangi dominasi PD dalam koalisi. Belakangan terbukti bahwa Golkar pun tidak selalu sejalan dengan PD, meski tidak ‘senakal’ PKS.

            Pukulan telak sebelumnya telah dialami oleh PD dalam kasus yang dikenal sebagai Sidang Paripurna Century. Ketika itu, Golkar, PKS dan PPP mengambil sikap berseberangan, sementara PD hanya ditemani oleh PAN dan PKB. Meski kasus Century hingga kini dianggap minim (untuk tidak mengatakan tidak ada) tindak lanjutnya, namun insiden ini menunjukkan bahwa Golkar memang memiliki kesiapan dan kemampuan untuk mengambil alih kemudi dalam koalisi dan PKS nampaknya tidak merasa sungkan sedikit pun untuk mengambil sikap berlawanan dengan PD.

            Pengalaman pahit PD kembali terulang pada Sidang Paripurna yang membahas tentang rencana kenaikan harga BBM yang mulai digelar pada hari Jum’at, 30 Maret 2012. Rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM terhambat oleh aksi PKS yang menyampaikan penolakannya secara tegas. Beberapa hari sebelum sidang paripurna, aroma penolakan sebenarnya telah tercium. Dalam pidato politiknya ketika membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKS di Medan, 27 Maret 2012 yang lalu, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq telah menyampaikan bahwa apabila PKS harus memilih satu di antara dua pilihan, maka tidak mungkin PKS akan meninggalkan rakyat yang telah membesarkannya.

            Setelah itu, usulan-usulan di tubuh PD yang menginginkan dikeluarkannya PKS dari koalisi semakin kencang terdengar. Beberapa tokoh bahkan sudah berani mengatakan bahwa PKS memang sudah dikeluarkan, meski pemberitahuan resminya belum ada. Para analis politik memahami fenomena ini sebagai sikap frustasi koalisi, terutama PD sendiri, yang merasa selalu tidak mendapatkan dukungan PKS ‘di saat-saat genting’.

Makna Koalisi

            Polemik yang terjadi sebenarnya timbul karena perbedaan cara memaknai koalisi. Umumnya, koalisi dipahami secara simplistis sebagai penyatuan kekuatan untuk memperoleh dukungan politis yang mampu mendominasi kelompok-kelompok lain. Bagi sebagian pihak lainnya, definisi ini masih kurang, karena tidak menjelaskan batasan-batasan apa saja yang mengikat dalam koalisi tersebut.

            PKS memang memiliki perbedaan sikap yang jelas dengan partai-partai koalisi lainnya. PAN, PPP, PKB dan Golkar secara resmi berkoalisi dengan PD bisa dibilang hanya dengan bermodalkan pernyataan belaka. PKS, sebaliknya, sejak awal telah berdiskusi rapat dengan SBY (bukan dengan PD, ini perlu menjadi catatan tersendiri) dan kedua belah pihak telah memiliki kontrak politik yang jelas. Kontrak itulah yang menjadi batasan dari koalisi yang digalang oleh PKS dan SBY. Di luar bahasan yang tercantum dalam kontrak tersebut, maka tidak ada perjanjian untuk berkoalisi. Dapat juga dikatakan bahwa jika ada klausul dalam kontrak tersebut yang dilanggar, maka perjanjian koalisi pun dengan sendirinya batal.

            Keberadaan kontrak politik yang menjadi landasan dari koalisi ini menunjukkan bahwa PKS tidak menghendaki ‘kerancuan jati diri partai’ dengan adanya koalisi tersebut. Artinya, koalisi yang memiliki batasan-batasan yang jelas justru menunjukkan bahwa PKS tidak merasa perlu untuk selamanya mengikuti SBY atau siapa pun, sebab koalisi tidak dibangun dalam rangka subordinasi atau kesamaan ideologi, melainkan kesamaan kerangka kerja. Dengan adanya kontrak politik, PKS telah menyatakan siap berkoalisi dengan siapa pun dalam pekerjaan-pekerjaan yang disepakati bersama. Bagi kader dan jajaran pengurus PKS, logika ini sudah sangat dipahami. Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syuro PKS, dalam bukunya Menghilangkan Trauma Persepsi menulis:

            “Kita mengembangkan koalisi dengan multipartai di seluruh Indonesia, komitmennya adalah kerja. Kerja membangun daerah, mensejahterakan daerah, memberantas KKN. Kerja-kerja itu yang jadi komitmen dan jadi titik temu. Atau dalam kata lainnya kalimatun sawaa’ bainanaa wa bainakum“.

            ‘Hujan kritik’ yang diterima oleh PKS dari rekan-rekan koalisinya, terutama dari para pengurus PD, justru secara gamblang memperlihatkan bagaimana masing-masing memaknai koalisi itu sendiri. Dalam pandangan PD, sebagai ‘pemenang Pemilu 2009’, rekan-rekan koalisinya haruslah mendukung PD dan SBY tanpa syarat, dan hal itu adalah bukti komitmen dalam koalisi. Adapun rekan-rekan koalisi PD, yang bergabung dalam koalisi tanpa kontrak politik yang jelas sebelumnya, nampaknya tidak berkeberatan menjadi pengikut saja, meski dengan resiko ‘kehilangan kepribadian’. Sedikit pengecualian bisa diberikan kepada Golkar yang jumlah suaranya cukup signifikan dan adakalanya juga ‘membandel’ di dalam koalisi.

            Lebih lanjut, kita perlu menganalisis perilaku ‘bandel’ PKS secara obyektif. Apakah pilihan PKS pada kasus Century dan harga BBM tempo hari adalah indikasi lemahnya komitmen PKS dalam koalisi? Untuk menjawab hal ini, kita perlu mengumpulkan beberapa fakta terlebih dahulu.

            Paling tidak ada dua kasus yang dapat kita jadikan ukuran. Pertama, dalam kasus pencopotan Suharna Surapranata dari jabatan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) pada akhir tahun 2011 silam. Sebenarnya, PKS dapat mengajukan protes minimal karena dua hal, yaitu karena posisi Menristek merupakan bagian dari kesepakatan awal dengan SBY, dan lebih pentingnya lagi karena Suharna sebenarnya tidak dianggap sebagai salah satu menteri bermasalah oleh para analis. Suharna dapat diperbandingkan dengan menteri-menteri yang dianggap bermasalah pada saat itu, antara lain adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar yang disorot karena setumpuk masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan juga disebut-sebut terlibat dalam dugaan korupsi di Kemenakertrans, Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Andi Mallarangeng yang dikritisi karena persiapan SEA GAMES yang dianggap kurang matang dan juga disebut-sebut terlibat dalam dugaan korupsi di kementriannya, atau Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numbery yang dianggap bertanggung jawab atas banyaknya kecelakaan transportasi. Dari ketiga nama ini, hanya Freddy Numbery yang akhirnya dicopot dari jabatannya.

            Sikap legowo PKS menunjukkan bahwa PKS memahami sepenuhnya bahwa posisi menteri adalah murni hak prerogatif Presiden. Dengan kondisi berkurangnya jumlah menteri sekalipun, PKS tetap menyatakan komitmennya untuk bekerja bersama-sama di dalam koalisi untuk mewujudkan good governance. Sebaliknya, PKS justru semakin menggaungkan slogan barunya, “Bekerja untuk Indonesia”.

            Kasus kedua yang seringkali luput dari perhatian publik adalah pada peristiwa sebelum Sidang Paripurna 30 Maret 2012, yaitu ketika PKS mengirim surat resmi kepada SBY yang berisikan usulan-usulan yang dapat dilakukan untuk melindungi Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) tanpa harus menaikkan harga BBM. Akan tetapi, semua skenario yang ditawarkan oleh PKS ditolak tanpa ada pembahasan sama sekali.

            Peristiwa ini menunjukkan bahwa PKS sesungguhnya memiliki komitmen yang kuat dalam koalisi mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh SBY, dan hal itu ditunjukkannya dengan menawarkan solusi yang telah dibuat oleh tim ahlinya. Amat disayangkan, Presiden tidak memberikan respon untuk setidaknya menyatakan alasan penolakannya terhadap solusi-solusi yang telah ditawarkan PKS. Dapat disimpulkan juga bahwa komitmen PKS sesungguhnya memang kepada butir-butir yang dijelaskan dalam kontrak politik, yang dapat disederhanakan sebagai kesepakatan membangun good governance, dan bukan kepada figur SBY semata. Sebagai komitmen untuk membangun pemerintahan yang baik itulah maka PKS merasa berkewajiban untuk menawarkan solusi pada SBY.

            Selanjutnya, karena SBY tidak pernah merespon usulan PKS, maka PKS pun tidak menerima alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengubah pendiriannya. Alhasil, sikap PKS dalam Sidang Paripurna 30 Maret 2012 tetap dalam posisi semula, yaitu menolak kenaikan harga BBM. Dalam hal ini, SBY seharusnya memahami komitmen politik PKS terhadap kontrak politik yang dahulu ditandatanganinya. Demi mewujudkan good governance, PKS menyurati Presiden untuk menawarkan solusi, namun demi tujuan yang sama pula PKS terpaksa berseberangan dengan pemerintah dan rekan-rekan koalisinya.

            Dalam sebuah orasi politiknya yang disampaikan di Bogor pada bulan Oktober 2011 yang lalu, Sekjen PKS, Anis Matta, telah menyatakan optimismenya akan masa depan PKS. Salah satu alasannya, menurut penuturannya, karena PKS adalah partai yang paling siap menghadapi kultur politik baru yang menghendaki adanya dialog, bukan sekedar instruksi. Kerja sama antar unsur-unsur penting di negeri ini harus dibangun dalam kerangka dialog, termasuk juga dalam hal koalisi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PKS sejatinya memang menghendaki koalisi yang ‘bermartabat’, yaitu koalisi yang tidak menghilangkan kepribadian partai anggota koalisi hanya karena jumlah suaranya lebih sedikit.

            Pandangan miring lainnya yang beredar seputar keberadaan PKS dalam koalisi menyatakan bahwa PKS telah menjadi ‘partai amfibi’, karena menjadi anggota koalisi namun rajin mengkritisi pemerintah. Sebagian lagi memandang PKS sebagai partai yang hanya mencari keuntungan, sebab tidak mau menarik menteri-menterinya dari kabinet atau menarik diri dari koalisi, sedangkan sikapnya seringkali berlawanan dengan pemerintah. Opini-opini semacam ini tentu sah belaka, namun agaknya tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Sebab, sebagaimana sikap PD mencerminkan pandangan PD terhadap koalisi, opini ini pun mencerminkan cara berpikir pemiliknya. Dengan mengatakan bahwa PKS hanya mencari keuntungan dengan tidak menarik menteri-menterinya, itu artinya sang pemilik opini justru berpikir bahwa keberadaan menteri-menteri dari parpol hanyalah sebagai ‘mesin uang’ atau sarana untuk mengeruk kepentingan parpol belaka. Jika PKS memiliki pandangan yang sama, tentu konflik yang cukup tajam antara SBY dan PKS sudah terjadi sejak Suharna dicopot dari jabatannya. Meskipun tidak dipungkiri bahwa kemungkinan besar ada parpol-parpol yang menganggap menteri sebagai ‘mesin uang’, namun cara berpikir yang demikian sudah semestinya dihentikan.

PKS, Natsir dan Hamka

            Sebagian kalangan aktivis Muslim hingga detik ini masih sulit menerima keputusan PKS untuk berkoalisi dengan SBY. Dalam pandangan mereka, sikap ini menunjukkan ketidakmurnian perjuangan PKS, karena berkoalisi dengan parpol-parpol yang dianggap lemah komitmennya terhadap Islam. Meski demikian, kebanyakan di antara mereka tidak dapat mempertahankan konsistensi hipotesisnya tersebut ketika menyaksikan bagaimana PKS secara sistematik terus melancarkan kritik yang konstruktif kepada pemerintah.

            Dalam sejarah politik Islam, PKS bukanlah yang pertama mendukung pemimpin yang tidak dikenal karena komitmen keislamannya. Moh. Natsir, ulama-negarawan yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia (RI), juga bekerja di bawah kepemimpinan Soekarno yang dikenal sekuler. Dalam biografi M. Natsir, Ajip Rosidi mengungkapkan betapa tajamnya perbedaan pandangan antara Soekarno dan Natsir yang terwujud dalam penulisan artikel. Peristiwa saling berbalas artikel itu terjadi sebelum kemerdekaan RI. Artinya, ketika Natsir menerima amanah sebagai Perdana Menteri, ia telah lama bersilang pendapat dengan Soekarno.

            Moh. Natsir menunjukkan komitmennya terhadap tugas. Tidak main-main, ia kemudian menjadi orang kepercayaan Soekarno yang dianggapnya pasti mampu menstabilkan pemerintahan. Kepemimpinan Natsir tidak hanya mengundang simpati dari masyarakat Indonesia, melainkan juga mendapat perhatian dari banyak jurnalis luar negeri. Di dunia Islam, nama Natsir dikenal sebagai representasi dari Indonesia. Konsistensi Natsir dalam bekerja tidak bersumber dari komitmennya kepada pribadi Soekarno, melainkan demi kepentingan umat. Natsir memandang amanah yang diterimanya sebagai kesempatan emas untuk menolong umat memperoleh kesejahteraannya. Oleh karena itu, meski harus rela dipimpin oleh Soekarno yang dalam banyak hal berbeda seratus delapan puluh derajat dengan dirinya, Natsir tetap menjalankan tugasnya semaksimal mungkin.

            Sahabat Natsir, yaitu Buya Hamka, memiliki pengalaman yang serupa tapi tak sama. Berbeda dengan Natsir, Hamka cenderung tidak memiliki ketertarikan dalam dunia politik, meski kiprahnya di Masyumi sama sekali tak dapat dipandang sebelah mata. Setelah Masyumi dibubarkan secara paksa oleh Orde Lama, Natsir-sebagai politikus– diawasi penuh oleh Orde Lama, dan Orde Baru pun tak mengijinkan Masyumi untuk tampil kembali. Oleh karena itu, Natsir ‘banting stir’ dengan mendirikan Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) yang berkiprah dalam bidang dakwah praktis. Nasib Hamka agak berbeda. Meski sempat dipenjara selama dua tahun oleh Orde Lama, namun ia relatif tidak dianggap sebagai politikus oleh Orde Baru. Karenanya, ketika Presiden Soeharto memprakarsai berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI), ia secara pribadi meminta Hamka untuk menjadi Ketua MUI yang pertama.

            Buya Hamka, sebagai ulama yang tidak tertarik dengan dunia politik, tidak terbiasa menjilat pemerintah, namun juga tidak selalu menentangnya. Dalam segala hal yang baik, Hamka senantiasa siap memberikan dukungan. Akan tetapi dalam hal-hal yang buruk, Hamka tidak ragu menolaknya. Puncak dari pertentangan antara Hamka dengan pemerintah Orde Baru terjadi ketika MUI mengeluarkan fatwa yang mengharamkan perayaan Natal bersama. Buya Hamka, yang ditekan habis-habisan karena fatwa tersebut, akhirnya memilih untuk mengundurkan diri.

            Dalam buku Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka, Rusydi Hamka menuturkan kata-kata Buya Hamka yang disampaikannya kepada sahabatnya, M. Yunan Nasution, tak berapa lama setelah ia mengundurkan diri dari jabatan Ketua MUI:

“Waktu saya diangkat dulu tak ada ucapan selamat, tapi setelah saya berhenti, saya menerima ratusan telegram dan surat-surat mengucapkan selamat.”

            Moh. Natsir dan Buya Hamka agaknya dapat dijadikan cermin oleh PKS. Keduanya menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pemerintah; bukan komitmen kepada pribadi-pribadi yang menjabat itu, melainkan komitmen pada upaya membangun pemerintahan yang mensejahterakan rakyatnya. Keduanya pun menjadi contoh bagaimana harus bersikap dan menyesuaikan diri, baik sebagai bagian dari pemerintahan yang sah ataupun ketika dikeluarkan dari lingkaran kekuasaan. Sebagaimana yang dialami Buya Hamka dulu, PKS kini justru menuai pujian ketika rekan-rekan koalisinya mencela. Dikeluarkan dari koalisi atau tidak, PKS telah menunjukkan sikap politiknya yang tegas dan berkepribadian.

Baca pula:  http://serinfoislam.blogspot.com/2012/04/inilah-alasan-rasional-pks-menolak.html