Tabligh Akbar dan Pelantikan IKADI Sleman

(Sumber: http://ikadi.or.id/ Friday, 20 July 2012 14:08)

Prof. Dr. K.H. Ahmad Syathori Ismail dalam Pelantikan PD IKADI Sleman

             Kepengurusan baru Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) Kabupaten Sleman dari tingkat daerah sampai kecamatan telah terbentuk. Untuk menambah ghirah dan motivasi dalam berdakwah Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang mengadakan  pelantikan menyambut bulan suci Ramadhan di Masjid Agung Sleman. Tabligh Akbar menyambut bulan suci Ramadhan Ahad (15/7) yang bertemakan “Sejuknya Ramadhan Menuju Sleman Nan Barakah”  menjadi rangkaian kegiatan pelantikan ini.

            Acara ini dihadiri sekitar 1500 peserta dari berbagai kalangan anggota, ormas-ormas Islam, Pondok Pesantren se-Sleman, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Pelantikan langsung di lakukan oleh Pimpinan Wilayah  IKADI DIY, Sedangkan tabligh akbar disampaikan oleh Ketua Umum PP IKADI Prof. Dr. KH. Ahmad Satori Ismail, serta menghadirkan Ust. H. Nizam Zulfikar, S.IP Juara 3 Da’I Muda ANTV dan dimeriahkan oleh Nasyid Awwalun.

Ketua PD IKADI Sleman, Ustadz Drs. H. Syathori A.R.

            Rangkaian kegiatan ini merupakan agenda mengawali kegiatan di bulan Ramadhan. Berbagai macam kegiatan IKADI Sleman di bulan Ramadhan diantaranya tebar jadwal imsakiyah, tebar da’i Ramadhan, pengajian umum selama duapuluh hari di bulan Ramadhan, buka puasa bersama, dan I'tikaf. Keseluruh agenda itu akan serentak dilakukan di 17 kecamatan se-Sleman.

            Acara ini didukung oleh Persaudaraan Muslimah (SALIMAH), Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Kabupaten Sleman dan di sport oleh Surat Kabar Kedaulatan Rakyat, Indonesia ZISWAF Center, BMT Al Ikhlas, Waroeng Penyet, Waroeng Grup, SG Komputer, BMT Al Ikhlash, dan Grofindo.

            Kehadiran IKADI khususnya di Sleman menjadi sangat penting bagi kehidupan umat di tengah kehidupan modern, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan informasi yang semakin pesat. Tidak jarang akan memunculkan berbagai masalah dalam kehidupan masayarkat sehingga IKADI berikhtiar untuk memecahkan berbagai masalah tersebut dalam bingkai dakwah menebarkan nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

(Reporter: Ibnu Asakir - IKADI Sleman)

PD IKADI KOTA YOGYAKARTA DILANTIK

DA`I dan Pemkot PERLU SINERGI  Jaga Budaya jogja

Pengurus Daerah IKADI Kota yang dilantik

                 Keberadaan da’i (juru dakwah) memiliki peran sangat strategis di tengah-tengah fenomena globalisasi. Pada saat bersamaan, da’i juga menghadapi tantangan berupa ancaman pendangkalan akidah serta dituntut mampu meningkatkan kualitas dan kerukunan umat. Sehingga, diperlukan sinergitas antara Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk menjaga budaya beragama agar umat Islam hidup berdampingan secara hamonis, jauh dari gesekan dan saling menghormati sehingga menjalankan ajaran agama secara kaffah untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin.

                Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Bidang Pemerintahan, Pemkot Yogyakarta, M. Fadli, Minggu (8/7) menyatakan hal itu pada Pelantikan Pengurus Daerah IKADI (Ikatan Da’i Indonesia) Kota Yogyakarta periode 2012-2017 di Aula Masjid Diponegoro, Kompleks Balaikota Yogyakarta. Hadir sejumlah tokoh dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, antara lain dari unsur Kodim, Polresta, Pemkot Yogyakarta, tokoh ormas, Ketua Pengurus Wilayah IKADI DIY, K.H. Tulus Musthofa, Lc, MA serta Pengurus Daerah IKADI Kota Yogya yang dilantik.

                Dinyatakan Walikota, para da’i juga dituntut mampu mencermati dan mencarikan jalan keluar jika terjadi masalah aktual yang menimpa umat dan yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga, mereka mengerti, memahami, dan tidak salah dalam bertindak. Namun, demikian segala bentuk tantangan tidak perlu menjadikan umat Islam berkecil hati, melainkan justru jadi pendorong umat untuk bergegas melangkah maju dan menyusun strategi guna mengatasi segala tantangan dan menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan berlandasarkan ajaran Islam yang kaffah.

                Selanjutnya, usai membacakan sambutan Walikota, Asek I Bidang Pemerintahan Pemkot Yogyakarta ini menambahkan pentingnya dakwah sebagai bagian dari tarbiyah (pendidikan) juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat. Mengingat, selama ini model dakwah disampaikan secara teologis, normatif, dan dogmatis. Padahal, masyarakat membutuhkan solusi riil dalam kehidupannya. “Da’i Kota Yogya harus bisa menerobos yang normatif tersebut sehingga dakwahnya juga dapat memberikan solusi permasalahan kekinian ummat. Gerakan Dakwah IKADI saya kira perlu dikembangkan dengan dakwah bilhal yang mencerahkan dan memberdayakan masyarakat,” ujar M. Fadli.

             Pada kesempatan ini, Ketua PW IKADI DIY, K.H. Drs. Tulus Musthofa, Lc.,M.A. melantik Pengurus Daerah IKADI Kota Yogyakarta Periode 2012-2017 di antara terdiri dari Drs. H. Anwar A.S. (Ketua), Dudi M. Rosyadi, S.Ag. (Wakil Ketua I/Bidang Internal), Muflikhun, S.E. (Wakil Ketua II/Bidang Eksternal), Singgih Sulaksana, S.H. (Sekretaris), Tri Hananto, S.Ag (Wakil Sekretaris), Nur Faizin, S.Kom (Bendahara) dan Supriyanto, S.Ag. (Wakil Bendahara). Kepengurusan juga dilengkapi bidang-bidang diantaranya Bidang Pembinaan SDM dan Pesantren, Heri Purwanto, S.Pd. dkk, Bidang Pelayanan Dakwah, Didik Hartono, S.Ag, dkk, Bidang Humas dan Kerja sama, M. Ariadi, S.Ag, dkk.      

          Sementara itu, Ketua PD IKADI Kota Yogyakarta yang baru terlantik, Drs. H. Anwar AS, M.Pd. dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pada saat ini, PD  IKADI Kota Yogyakarta sedang mengembangkan pengajian Majelis Akhlaqul Kharimah (Makkah) dan akan diturunkan hingga tingkat kecamatan. Harapannya, program ini dapat memberi pencerahan pada masyarakat Yogyakarta sehingga dapat hidup rukun dan damai serta pribadinya berhiaskan akhlaqul kharimah.

  “Kalau saja program ini bisa dilakukan oleh IKADI InsyaAllah akan sangat membantu Pemkot dalam menciptakan masyarakat damai sejahtera dan bahkan ke depannya, dapat turut menghadirkan masyarakat madani yang rahmatal lil alamin. Tentu saja hal ini perlu perjuangan dan kerja keras dari para penggerak IKADI dan dukungan dari segenap komponen masyarakat,” ucapnya. (RTO).

Politisi PKS Terima Aliran Dana dari DW?

Dhana Widyatmika

 Dhana Bantah Uangnya Mengucur ke Parpol

(Sumber: http://www.republika.co.id/Rabu, 18 April 2012, 07:05 WIB)

                 REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berinisial RP diduga menerima aliran dana dari tersangka dugaan kepemilikkan rekening gendut yang juga mantan pegawai di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, DW.  Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Arnold Angkouw, di Jakarta, Selasa malam.

                 "Ya (RP), tapi anak buahnya sudah kita periksa, katanya terkait bisnis," katanya.
Ketika dicecar wartawan soal bisnis tersebut, Arnold menyatakan dirinya lupa. "Aduh saya lupa," katanya.

                 Sementara itu, Ketua DPP PKS Bidang Pembangunan Umat, Zainudin, menyatakan bahwa RP memang merupakan kader dari partainya namun dirinya tidak mengetahui keberadaannya di DPP PKS.

                 Dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka DW, Kejagung sudah menetapkan tersangka baru yakni mantan pimpinan DW di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Setiabudi I Jakarta, Firman. Pekan depan Firman dijadwalkan diperiksa penyidik Jampidsus.

Redaktur: Taufik Rachman

Sumber: antara

Kader PKS Terseret Kasus Rekening Gendut Pegawai Pajak

Penulis : Fario Untung

Rabu, 18 April 2012 00:12 WIB

            JAKARTA--MICOM: Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan ada kemungkinan aliran dana tersangka kasus dugaan penggelapan pajak dan rekening gendut, Dhana Widyatmika ke mantan anggota DPR RI 2004-2009 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

            "Ya memang yang sudah diberitakan ada memang. Tapi anak buahnya sudah kita periksa dan katanya itu hanya bisnis," ujar Direktur Penyidikan Pidana Khusus, Arnold Angkouw ketika ditemui di Kejagung, Jakarta, Selasa (17/4).

            Namun, ketika ditanya apakah kader PKS yang dimaksud itu memiliki PT Sangha Poros Capital, Arnold enggan menjelaskan hal tersebut. Ia mengaku jika ada prioritas lain dalam kasus ini.

            "Aduh saya lupa bisnis apa. Yang pasti belum sampai kesana (PT Sangha Poros Capital), jadi nantilah itu belum begitu prioritas," sambung Arnold.

            Arnold menambahkan Kejagung masih belum mengetahui kapan kader PKS itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Dhana Widyatmika. Juga belum diketahui apakah ada keterlibatan kader PKS itu yang sekarang menjabat sebagai Badan Supervisi Bank Indonesia dalam kasus ini. "Belum-belum, nantilah," jelasnya. (FA/OL-04)

PKS Minta Aliran Dana ke Kader PKS Rama Pratama, Dibuktikan

| Roswita Oktavianti |

(Sumber: http://www.jurnas.com/Jakarta | Tuesday, 17 April 2012)

            Jurnas.com | PENYIDIK Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung menemukan aliran uang dari tersangka Dhana Widyatmika kepada mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Rama Pratama.

            Ketua DPP Bidang Pembangunan Umat PKS, Zainudin membenarkan Rama sebagai kader PKS. Namun terkait dugaan keterlibatan Rama menerima uang dari Dhana harus dibuktikan lebih lanjut. "Ya harus dicek dulu alirannya itu digunakan sebagai apa," kata Zainudin saat dihubungi wartawan, Selasa (17/4) malam.

Zainudin mengatakan, Rama menjadi anggota DPR RI Komisi XI periode 2004-2009. Saat ini Zainudin yang masih berstatus kader PKS, diketahuinya bekerja sebagai pengawas Bank Indonesia. Ia sendiri mengaku sudah satu tahun tak bertemu Rama.

Sejauh yang ia ketahui, saat menjabat sebagai anggota DPR RI Rama aktif menjadi pengurus organisasi KNPI. "Sudah lama saya tidak ketemu. Lebih baik langsung ke Pak Rama," kata Zainudin. Menurut dia, jika uang yang dialirkan Dhana kepada Rama terkait ormas, ia tidak mempermasalahkan.

Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampidsus, Arnold Angkouw mengatakan telah memanggil anak buah Rama sebagai saksi. Namun, saksi tersebut mengaku aliran uang yang mengalir ke perusahaan Rama hanya terkait bisnis. "Anak buahnya (Rama) sudah kami periksa katanya bisnis," kata Arnold.

Seperti diberitakan, Rama diduga menerima uang dari Dhana pada 2009-2010. PNS Dirjen Pajak tersebut diduga mengirim Rp170 juta kepada Rama dalam tiga tahap. Rama sempat mengirim kembali uang ke rekening Dhana senilai Rp 91 juta melalui perusahaan investasi miliknya, PT Sangha Poros Capital.

Dhana sendiri ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Ia diduga melakukan penyalahgunaan tugas dan wewenang selaku pemeriksa pajak pada proses pemeriksaan pajak sampai pengajuan keberatan ke pengadilan pajak.

Kejagung: Aliran Dana DW ke Rama Pratama Urusan Bisnis

(Sumber: http://www.republika.co.id/Rabu, 18 April 2012, 13:05 WIB)

            REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Penyidik satuan khusus (satsus) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) menemukan adanya aliran uang dari tersangka kasus korupsi dan pencucian uang, Dhana Widyatmika kepada salah seorang mantan anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rama Pratama. Namun dalam pemeriksaan, aliran uang tersebut dikatakan hanya urusan bisnis.

            "Ya, memang ada aliran uang itu, tapi anak buahnya (Rama Pratama) sudah kita periksa, katanya bisnis," kata Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus, Arnold Angkouw yang ditemui di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (18/4).

            Arnold mengakui adanya sejumlah uang yang dikirimkan Dhana kepada Rama Pratama. Hal ini terlihat dari data aliran uang di salah satu dari 13 rekening milik Dhana di tujuh bank. Anak buah dari Rama Pratama pun telah diperiksa penyidik, namun menjelaskan aliran uang itu hanya terkait dengan urusan bisnis antara Dhana dan Rama.

            Saat ditanya bisnis apa yang dijalankan Dhana dengan Rama, Arnold mengaku lupa. Pun saat ditanya mengenai PT Sangha Poros Capital (SPC) yang dimiliki Rama terkait dengan tindak pidana Dhana, ia mengatakan penyidikan belum sampai ke perusahaan tersebut. Menurutnya pemeriksaan terhadap PT SPC milik Rama, belum menjadi prioritas dalam penyidikan. "Belum sampai ke sana, nanti lah itu belum menjadi prioritas," kelitnya. Lalu apa yang menjadi prioritas penyidik dalam menyidik kasus Dhana? "Sabarlah," ucapnya singkat.

Redaktur: Hafidz Muftisany

Reporter: Bilal Ramadhan

Dhana Bantah Uangnya Mengucur ke Parpol

Reporter: Dedi Rahmadi

(Sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/Rabu, 18 April 2012 10:46:41)

            Dhana Widyatmika membantah tuduhan Kejagung atas aliran dana hasil korupsi dan pencucian ke mantan anggota dewan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rama Pratama. Kejagung sebelumnya menduga ada aliran uang Dhana sebesar Rp 170 juta kepada politikus PKS tersebut. Aliran itu dalam tiga tahap selama periode 2009-2010.

            "Menurut pengakuan, dia (Dhana Widyatmika) tidak memiliki kaitan ke partai-partai tertentu, apalagi transaksi uang," kata salah satu kuasa hukum Dhana, Daniel Alfredo kepada merdeka.com, Rabu (18/4).

            Daniel menilai, tuduhan Kejagung atas kliennya tidak ada dasar alasannya. Ia menilai, dugaan transaksi ke PT Sangha Poros Capital milik Rama tidak benar. "Kejagung makin mantap saja ceritanya ya," kata Daniel.

            Sebelumnya, Direktur Penyidikan JAM Pidsus Arnold Angkow membenarkan dugaan transaksi dari Dhana Ke Rama. "Eeee ya memang yang sudah diberitakan ada memang (Rama Pratama), ya tapi anak buahnya sudah kami periksa katanya bisnis," ujar Arnold.

            Tetapi Kejagung belum bisa memutuskan ada kaitannya antara Dhana dengan Rama.  "Ya belum nantilah," tandasnya. Kejagung pun mencatat ada pengiriman balik dari Rama ke rekening Dhana sebesar Rp 91 juta melalui perusahaan investasi Rama Pratama, yakni PT Sangha Poros.

Demokrat-Gerindra-Hanura Koalisi, PKS Sambut Positif

INGIN KOALISI BARU KARENA LELAH BERTENGKAR

(Sumber: http://www.jpnn.com/read/2012/04/13/124104/Ingin-Koalisi-Baru-karena-Lelah-Bertengkar-Jum'at, 13 April 2012 , 13:57:00)

            JAKARTA -- Ketua DPP Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, mengatakan, bagi PD yang terpenting siapapun yang memiliki semangat untuk bersama-sama membangun negara di pemerintahan, selalu akan disambut hangat.

            Hal itu dikatakannya menanggapi isu PD merangkul Partai Hanura dan Gerindra ke dalam koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab) partai politik pendukung pemerintah SBY-Boediono, Jumat (13/4), saat dihubungi wartawan.

            "Yang penting adalah sikap konsisten dalam memaknai koalisi. PD selalu akan terbuka," katanya. Sebab, lanjut dia, PD juga menyadari semua parpol dalam jangka panjang memerlukan penguatan institusionalnya.

            "Sehingga pengalaman di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan dapat dilewati secara produktif," ujar Anggota Komisi II DPR, itu. Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) PD, Ramadan Pohan, mengatakan, untuk rakyat, kepentingan nasional,  pembangunan dan stabilitas pemerintahan, PD siap gandeng tangan dengan siapapun. "Kebersamaan itu penting untuk Indonesia. Kebersamaan yang jujur, murni untuk kebenaran, kenapa tidak? Selanjutnya kita lihatlah ke depan. Politik itu kan soal komitmen," kata Ramadan, Jumat (13/4).

            Ia mengatakan, bangsa ini lelah dengan pertengkaran politik. "Kita fokus untuk rakyat dan pembangunan sajalah. Saya kira koalisi berenam tadi bagus jika terlaksana lancar," kata Anggota Komisi II DPR, itu.

            Seperti diketahui, Koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintahan sedang berdinamika mencari format baru. Partai Gerindra dan Partai Hanura dicoba digoda untuk menjadi bagian dari koalisi. Sebagai ganti, Partai Golkar dan PKS mungkin akan ditendang keluar.
            Upaya tersebut telah dimulai secara konkret saat proses lobi-lobi menjelang pengambilan keputusan RUU Perubahan atas UU Pemilu kemarin. Tepatnya, pada Rabu malam (11/4) lalu. Gerindra maupun Hanura disodori draf dokumen kesepakatan.

            Salah satu isinya, kesediaan kedua partai yang masih berada di luar pemerintahan itu untuk mendukung SBY-Boediono hingga 2014. (boy/jpnn)

GERINDRA-HANURA DITAWARI MASUK KOALISI

DUKUNG SBY, BISA GESER GOLKAR-PKS

(Sumber: http://www.jpnn.com/Jum'at, 13 April 2012 , 01:31:00)

            JAKARTA - Koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintahan sedang berdinamika mencari format baru. Partai Gerindra dan Partai Hanura dicoba digoda untuk menjadi bagian dari koalisi. Sebagai ganti, Partai Golkar dan PKS mungkin akan ditendang keluar.
            Upaya tersebut telah dimulai secara konkret saat proses lobi-lobi menjelang pengambilan keputusan RUU Perubahan atas UU Pemilu kemarin. Tepatnya, pada Rabu malam (11/4) lalu. Gerindra maupun Hanura disodori draf dokumen kesepakatan. Salah satu isinya, kesediaan kedua partai yang masih berada di luar pemerintahan itu untuk mendukung SBY-Boediono hingga 2014.

            "Bersama-sama mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintahan SBY-Boediono untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sampai 2014," bunyi poin kedua dari tiga poin kesepakatan, dalam dokumen yang diterima Jawa Pos. Dua poin lainnya terkait dengan komitmen dalam kerja sama politik di parlemen.

            Pertemuan tersebut dihadiri para pimpinan fraksi dari enam parpol di parlemen, minus Golkar, PDIP, dan PKS. Sekretaris Setgab Koalisi sekaligus anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Syarief Hasan turut hadir dalam pertemuan tersebut.

            Saat dikonfirmasi, Syarief tidak membantah adanya pertemuan enam fraksi tersebut. Namun, dia tidak mau mengakui bahwa pihaknya menyodorkan draf kesepakatan kepada Gerindra dan Hanura. Meski sempat ditunjukkan dokumen yang dimaksud, menteri koperasi dan UKM itu tetap mengelak. "Kalau surat seperti ini kan siapa pun bisa buat," kelit Syarief saat ditemui di ruang Fraksi Partai Demokrat, gedung parlemen, Kamis (12/4).

            Lantas, mengapa Golkar dan PKS yang notabene anggota koalisi tidak dilibatkan dalam pertemuan? Menurut Syarief, tidak dilibatkannya dua fraksi tersebut sekadar karena perkembangan politik terkini seputar RUU Pemilu. "Petanya kan sudah kelihatan. Dukungan opsi webster dan kuota kan sudah kelihatan. Teman-teman itu tidak mau surut," tandas suami anggota DPR asal Demokrat Inggrid Kansil itu.

            Informasi yang dihimpun dari internal pimpinan fraksi anggota koalisi, Golkar sangat kecewa dengan Partai Demokrat. Sebab, Demokrat yang awalnya mendukung opsi konversi suara webster seperti yang didukung Golkar tiba-tiba berubah haluan. Perubahan itu terjadi pasca pertemuan dengan lima fraksi (PPP, PAN, PKB, Gerindra, dan Hanura).

            Ancaman Golkar keluar dari koalisi pun sempat muncul. "Ical (Aburizal Bakrie, Red) langsung yang telepon ke sejumlah petinggi Demokrat, termasuk ke Anas Urbaningrum," kata salah pimpinan fraksi anggota koalisi, yang enggan disebutkan namanya.

            Atas kabar ancaman Golkar tersebut, Syarief tidak membenarkan atau mengelaknya. "Teman-teman Golkar itu sangat demokratis, kenapa mesti keluar? Wong nggak ada apa-apa. Hidup itu kan hari ini tidur, besok bangun, hari ini menangis, besok ketawa," katanya.

            Berbeda dengan Syarief Hasan, Sekretaris Fraksi Gerindra Edhy Prabowo justru membenarkan bahwa pihaknya telah disodori draf dokumen kesepakatan. "Iya benar, harapan mereka kami meneken draf tersebut," kata Edhy.

            Namun, hingga kemarin baik Gerindra maupun Hanura belum ada yang menandatangani draf tersebut. "Kita lihat saja perkembangannya," tandasnya. Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin membantah akan terjadi kompromi lanjutan berbalut koalisi antara partainya dan Partai Demokrat. Sempat berpikir sejenak, Saleh menyatakan bahwa kesepakatan dengan Demokrat dalam pembahasan RUU Pemilu merupakan lobi yang wajar dan biasa. "Nggak ada itu. Itu hanya semua berpikir bagaimana partai bisa eksis di 2014," kata Saleh seusai paripurna.

            Menurut Saleh, kebetulan ada anggota koalisi yakni partai-partai kecil yang memiliki pemikiran yang sama. Dalam hal ini tidak ada salahnya memiliki pemikiran sama. Hal itu membuktikan bahwa Partai Hanura tidak selalu beroposisi dengan Demokrat. "Tidak ada proses lanjutan setelah ini," tandasnya.

            Jika Gerindra maupun Hanura jadi bergabung, sedangkan Golkar dan PKS keluar dari koalisi, total anggota dewan parpol koalisi tetap menjadi mayoritas di parlemen. Totalnya 303 anggota.
            Sementara itu, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar yang juga mengikuti pertemuan menyatakan, formasi koalisi seperti apa pun, pihaknya hanya berharap bahwa koalisi ke depan perlu kesetaraan dan kesamaan derajat sesama anggota koalisi. "PPP itu enjoy kalau tidak ada tirani mayoritas," kata Hasrul. (dyn/bay/c2/agm)

Tawaran Kesepakatan ke Gerindra-Hanura :
1. Mendorong kinerja DPR lebih aspiratif, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan memajukan demokrasi.
2. Mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintahan SBY-Boediono untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sampai 2014.
3. Melakukan kerja sama secara produktif dan senantiasa bersama dalam setiap langkah dan proses pengambilan keputusan politik penting di DPR.

Gerindra: Pak Prabowo Berkali-kali ke Cikeas

"Kan Pak Prabowo dekat dengan SBY. "Sejak kapan mereka dekat?

Elin Yunita Kristanti, Nila Chrisna Yulika

(Sumber: http://politik.vivanews.com/Jum'at, 13 April 2012, 13:27 WIB)

            VIVAnews - Sementara nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam koalisi masih "digantung", Demokrat melirik dua partai oposisi, Hanura dan Gerindra, untuk masuk.
Terkait itu, Ketua DPP Gerindra Martin Hutabarat membenarkan, kabar pertemuan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. "Kan Pak Prabowo dekat dengan SBY. Itu sudah berkali-kali Pak Prabowo datang ke Cikeas," kata dia di Gedung Dewan, Senayan, Jakarta.

            Namun, Martin menampik, kedatangan Prabowo ke Cikeas membahas soal ajakan koalisi itu. "Mana mungkin kalau hanya untuk urusan seperti itu Gerindra meninggalkan rakyat, kami kan bersama PDIP," kata dia.

            Lalu, sejak kapan Prabowo dekat dengan SBY? Hubungan dua tokoh politik itu, di mata publik, sempat terlihat memanas saat SBY menanggapi teror maut di Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz Carlton. Saat itu SBY yang menduga pemboman yang memakan sembilan nyawa itu ada kaitannya dengan ketidakpuasan kelompok tertentu terhadap hasil Pemilihan Presiden 2009.

            Mega dan Prabowo langsung bereaksi keras. Mereka menilai SBY terlalu gegabah dengan pernyataan-pernyatannya. Tapi, belakangan SBY telah menjelaskan maksud ungkapannya itu bahwa tidak ada maksud untuk memprovokasi, apalagi menyerang lawan politik.
            Menurut Martin, justru dari situlah, Prabowo dekat dengan SBY. "Pak Prabowo dekat dengan SBY saat bom Marriott itu, waktu SBY berpidato bahwa ada kepentingan politik yang mengarah ke Pak Prabowo, lalu waktu itu Pak Prabowo langsung telepon Pak SBY, kenapa seperti itu," kata dia. "Ya sejak itu mereka dekat dan Pak Prabowo sering ke Cikeas."

            Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Demokrat, Max Sopacua tak mengiyakan kedatangan Prabowo ke Cikeas, yang disebut cukup sering itu. "Saya kira nggak, Presiden sekarang banyak ketemu dengan menteri luar negeri, sekarang masih disibukkan dengan masalah-masalah luar negeri," kata dia.

            Juru bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, mengaku tidak tahu soal seringnya Prabowo ke Cikeas. "Saya belum ada informasi mengenai hal itu," kata dia dalam pesan singkatnya. "Sementara soal ajakan koalisi ke Hanura dan Gerindra, dia mengaku tak tahu. "Saya belum dengar itu, saya kira nggak ada karena kami masih disibukkan dengan BBM dan UU Pemilu itu. Jadi untuk masalah Pak Tifatul Sembiring begini, Gerindra begini itu kami belum bahas itu." (umi)

Gerindra Terima Lamaran Demokrat, Asal...

Pada dasarnya, Gerindra menyambut baik kerja sama itu.

Eko Huda S

(Sumber: http://politik.vivanews.com/news/read/304133-Jum'at, 13 April 2012, 10:35 WIB)

           

            VIVAnews - Fraksi Gerindra mengaku disodori kontrak koalisi di parlemen oleh Partai Demokrat. Gerindra belum mengambil sikap resmi terkait tawaran itu.
"Kontrak itu intinya kesepahaman, menyangkut bagaimana meningkatkan efektivitas pemerintah dan DPR," kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani kepada VIVAnews, Jumat 13 April 2012.

            Menurut dia, kontrak yang disodorkan Demokrat itu tidak bersifat kaku dan mengikat. "Lebih cair, tidak seperti Setgab itu," kata dia. Pada dasarnya, lanjut dia, Gerindra menyambut baik kerjasama itu. Menurut dia, DPR dan pemerintah harus berjalan efektif. "Kalau politik di Senayan tidak dijaga, akan mengganggu pemerintahan. Kalau kinerja pemerintah terganggu, akan memengaruhi kualitas pembangunan," ujar dia.

            Tentunya, kata Muzani, Demokrat akan menerima tawaran itu jika bermaksud meningkatkan kualitas pembangunan untuk masyarakat. "Apalagi sisa masa jabatan DPR dan pemerintah sebentar lagi akan berakhir," ujar dia.

            Namun demikian, Sekjen Gerindra ini menambahkan, jika nantinya partai benar-benar menerima tawaran itu, Gerindra akan tetap bersikap kritis pada kebijakan-kebijakan pemerintah. "Gerindra akan tetap konsisten dalam koridor yang diyakini sebagai parpol," kata dia.
            "Kalau program pemerintah sejalan dengan Gerindra, sesuai kepentingan rakyat, kita akan terima. Tapi, kalau berbeda, kita akan mengkritisi." (umi)

Hanura: Kontrak Demokrat Tak Kami Teken

Hanura tidak akan mengikatkan diri pada kontrak yang diajukan Demokrat itu.

Eko Huda S

(Sumber: http://politik.vivanews.com/news/read/304106, Jum'at, 13 April 2012, 08:59 WIB)

            VIVAnews - Politisi Hanura, Syarifuddin Sudding, mengatakan fraksinya tidak menandatangani kontrak koalisi parlemen yang diajukan oleh Partai Demokrat. Kesepakatan itu sifatnya tidak mengikat.

            "Kami tidak menandatangani kontrak itu," kata Sudding saat berbincang dengan VIVAnews, Jumat 13 April 2012. Selama ini, kata Sudding, partainya tidak berkoalisi maupun beroposisi dengan pemerintah. Hanura, berkoalisi dan beroposisi pada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

            "Kalau kebijakan pemerintah berpihak pada masyarakat, kami memberikan dukungan. Kalau merugikan, kami ambil posisi di luar," kata Sudding. "Jadi, kami pada persoalan kebijakan, bukan posisi oposisi dan berkoalisi dengan pemerintah."

            Menurut Sudding, Hanura tidak akan mengikatkan diri dengan kontrak ini. Kontrak yang disodorkan Demokrat itu, kata dia, juga tidak mengharuskan Hanura masuk dalam sebuah wadah seperti Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
            "Kita tidak akan sejauh itu. Tidak diformalkan. Hanura tetap akan kritis, mendukung kebijakan yang pro rakyat dan mengkritisi kebijakan yang tidak membela rakyat," ujar dia. (sj)

Demokrat-Gerindra Koalisi, PKS Sambut Positif

"Kami meresponsnya positif saja, mudah-mudahan dapat meningkatkan kinerja DPR."

Arfi Bambani Amri, Nila Chrisna Yulika

(Sumber: http://politik.vivanews.com/news/read/304253- Jum'at, 13 April 2012, 15:20 WIB)

            VIVAnews - Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Abdul Hakim, ikut angkat bicara mengenai ajakan partai Demokrat untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra dan Hanura. PKS berharap koalisi yang baru ini lebih bisa menerima kebijakan pemerintah.
"Kami meresponsnya positif saja adanya koalisi baru tersebut, mudah-mudahan dapat meningkatkan kinerja DPR," kata Abdul Hakim, Jumat 13 April 2012.

            Menurutnya, koalisi di parlemen bersifat dinamis, karena memiliki isu yang beragam. Dia mencontohkan, seperti isu pasal 209 RUU Pemilu masing-masing partai memiliki pandangan yang berbeda. Sementara partai yang memiliki pandangan yang sama, melakukan koalisi. "PDIP, PKS dan PAN berbeda. Angket interpelasi kebijakan menteri BUMN, koalisinya sudah berubah," kata dia.

            Tak hanya itu, mengenai penentuan ambang batas parlemen juga membentuk suatu koalisi sendiri. "Kebetulan persoalan PT, partai-partai menengah ke bawah punya kepentingan yang sama, akhirnya mereka bergabung," kata dia.

            Rabu malam lalu, Partai Demokrat menggelar pertemuan dengan Partai Hanura dan Gerindra. Demokrat menawarkan draf kerjasama di parlemen, namun apakah Hanura dan Gerindra menekennya juga simpang siur.

            Wakil Ketua Fraksi Gerindra yang juga Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan, kontrak koalisi yang disodorkan Demokrat tidak bersifat kaku. “Lebih cair, tidak seperti kontrak di Setgab itu,” ucap dia. Sementara Hanura pun masih menjawab mengambang soal tawaran Demokrat ini. (sj)

Kontrak Politik vs Politik Dagang Sapi

Ketua Umum DPW PKS Jatim

Oleh: HAMY WAHYUNIANTO

Ketua Umum DPW PKS Jatim

(Sumber: Rubrik Opini, Jawa Pos, 7 April 2012, halaman 4 via http://www.facebook.com/groups/keluargabesarpks/doc/329619677100031/)

             Sekalipun si­kap politik PKS berbeda dengan sikap politik peme­rintah dan anggota koalisi, PKS berani menanggung semua risiko politik yang akan terjadi. Itulah bedanya koalisi politik PKS dengan parpol lain, yang cenderung koalisi buta tanpa koreksi, apalagi evaluasi kritis.

            POLITIK koalisi PKS kembali menda­pat sorotan dari publik. Salah satu sorotan politik yang ditujukan ke­pada PKS terkait dengan masalah koalisi politik PKS dengan pemerin­tahan SBY yang dinilai sebagian orang ambigu. Ambiguitas politik PKS itu terlihat, salah satunya, pada kasus rencana pemerintah SBY menaikkan harga BBM, di mana PKS secara tegas menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsudi tersebut.

            Sikap tegas menolak rencana kenai­kan harga BBM bersubsidi telah disam­paikan Presiden Partai dalam pidato pembukaan dan penutupan mukernas yang dilaksanakan di Medan pada 27 dan 29 Maret 2012. Dalam rapat pa­ripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 30 Maret 2012, Fraksi PKS sebagai representasi partai juga telah menyatakan dan menunjukkan sikap tegas menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. PKS menolak rencana kenaikan harga BBM bersub­sidi berdasar hasil pengkajian dan pertimbangan dampak fiskal, eko­nomi, serta sosial-politik yang matang dan mendalam.

            Lebih lanjut, sebagian orang  menga­takan bahwa sikap politik PKS yang bermain "dua kaki" akan merugikan PKS sendiri. PKS, misalnya, dinilai mau seenaknya sendiri, "mau duduk di pe­merintahan, tapi tetap mengkritik, ba­hkan bersikap oposisi!" Kritik dan per­sepsi "miring" sebagian orang sah-sah saja di alam demokrasi. Namun demikian, kita perlu memberikan ruang diskusi yang lebih intelektual berbasis ilmiah, bukan politis. Benarkah PKS melakukan praktik politik "dua kaki" atau justru itu menunjukkan konsistensi sikap politik.

PKS yang selalu mengedepankan kepentingan rakyat?

            Pada munas I di Jakarta 2005, dalan sidang Musyawarah Majelis Syura (MMS) PKS tersebut, salah satu ke putusan MMS yang terkait dengar posisi politiknya terhadap pemerintahan SBY-Kalla adalah PKS akan menjadi "mitra kritis-konstruktif’. Kebijakan politik koalisi PKS "kritis konstruktif" itu berlanjut pada pemerintahan SBY-Boediono.

Bukan “Koalisi Buta”, tapi “Koalisi  Buka Mata"

            Jika kita cermati dan kritisi betu sejarah salah satu keputusan MMS PKS tersebut dan kontrak pulitik dengan SBY, ternyata koalisi politik PKS dengan Pemerintahan SBY bu kanlah “koalisi buta”, koalisi tanpa koreksi dai evaluasi kritik. Praktik koalisi politik yang telah dan akan dibangun dengan pemerintahan SBY itu adalah politik koalisi agenda atau program-program  yang  prorakyat. Itu adalah komitmen politik yang sejak awal diusung dan dibangun PKS pada sebelum dan awal Pemerintahan baru SBY melalui kontrak politik tersebut. Selama pemerintahai SBY memberikan kemaslahatan bagi rakyat Indonesia melalui program program dan agenda-agenda perubahan serta perbaikan kondisi bangsa dan masyarakat, koalisi akan tetap terjalin dan berlanjut.

            Kontrak politik didasarkan pada program dan agenda kerakyatan itu bukan politik transaksional-pragmatis alias "politik dagang sapi". Kontrak semacam itu akan lebih memberikan pelajaran dan pendidikan politik bagi masyarakat, yakni hanya mekanisme koreksi dan evaluasi terhadap berbagai program/agenda politik yang dikontrakpolitikkan PKS dengan SBY, Jika kebijakan politik dan program SBY tidak sejalan atau bertentangan dengan kepentingan rakyat, PKS akan memilih bersama dengan rakyat, apa pun risiko politiknya. Walaupun, se­jarah mencatat bahwa PKS mempu­nyai andil besar terhadap terpilihnya SBY sebagai Presiden.

Pendek kata, koalisi PKS sebenarnya bukan hanya dengan pemerintah SBY secara politis, tapi lebih dari itu, yak­ni dengan program atau agenda-agenda perubahan dan perbaikan kondisi masyarakat, salah satunya adalah pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Sikap politik PKS yang mendukung peng­usutan kasus Bank Century dan hak angket mafia pajak, misalnya, muncul dalam rangka mengimplementasikan agenda pemberantasan korupsi dan pembentukan good  and  clean govern­ment. Konsistensi politik PKS juga terlihat pada penolakan kebijakan kenaikan harga BBM Bersubsidi. Jika ada kebi­jakan pemerintah dan koalisi yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, PKS akan lebih memilih ber­sama rakyat. Bagi PKS, kepentingan rakyat berada di atas kepentingan politik pemerintah atau koalisi.

            Sekalipun sikap politik PKS di atas berbeda dengan sikap politik pemerin­tah dan anggota koalisi, PKS berani menanggung semua risiko politik yang akan terjadi. Itulah bedanya koalisi politik PKS dengan parpol lain, yang cenderung koalisi buta tanpa koreksi, apalagi evaluasi kritis. Penjelasan "kritis ­kunstruktif" itu kemudian dituangkan dalam bnetuk koalisi agenda atau pro­gram. Artinya, bukan koalisi buta atau taklid, melainkan koalisi buka mata lebar-lebar, yakni mengkritisi setiap kebijakan pemerintah yang tidak prorak­yat dengan diikuti pemberian solusi yang konstruktif bagi perbaikan bang­sa dan masyarakat Indonesia.

            Politik koalisi "buta" selama ini memang dikenal dalam politik kekuasaan yang lebih berorientasi pada pemanfaatan akses-akses ekonomi serta kepentingan politik jangka pendek dan pragmatis. Jika modelnya demikian, itu bukan mazhab politik koalisi yang dianut PKS. Dan waktulah yang akan menjawab parpol mana yang benar-benar ber­koalisi untuk kepentingan rakyat dan yang berkoalisi untuk kepentingan po­litik sesaat atau pragmatis. Biarlah rak­yat yang akan menilainya.