Memperbarui Paradigma Berpartai:

Meraih Dukungan Massa dengan Kinerja

Foto: Koleksi PIPKS DIY

Oleh: Ahmad Sumiyanto

{Mantan Ketua Umum DPW PKS DIY, 2005-2010}

            Keterpurukan sejumlah besar partai politik di mata public pada saat ini memang terjadi. Setidaknya hal itu dapat dilihat pada hasil penelitian dan jejak pendapat beberapa lembaga penelitian di tanah air. Jajak pendapat Litbang Kompas pada 26-27 April 2005 dan 3-5 Mei 2005, misalnya, mengungkapkan data bahwa kekecewaan responden (masyarakat) terhadap kinerja partai-partai sudah sangat tinggi, yakni kecewa terhadap Partai Golkar: 42,9 %; PDIP: 40,6 %; Partai Demokrat: 34,0 %; PAN: 41,5 %; PKB: 25 %; PBB: 25 %; PPP: 16,7 %;  PKS: 18,5 %; dan Partai lainnya: 33.  Dalam Jajak pendapat ini juga terungkap bahwa angka ketidakpuasan responden (masyarakat) terhadap kinerja pemimpin Partai juga sangat tinggi; yakni terhadap terhadap pemimpin Partai Golkar: 55,6 %; PDIP: 57,1 %; Partai Demokrat: 40,4 %; PAN: 48,2 %; PKB: 53,7%; PPP: 57,6 %; dan PKS: 36,3 %  % (Kompas, 7 Mei 2007, hlm. 45). Walaupun penelitian dan jajak pendapat ini tidak memiliki kebenaran mutlak, kiranya dapat menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sejumlah besar Parpol semakin rendah.

Di tengah keterpurukan parpol tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan calon independen untuk turut berlaga dalam Pilkada atau mungkin Pilpres 2009 nantinya. Meskipun secara teknis masih diperdebatkan, tak pelak lagi hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kehidupan Parpol di Indonesia ke  depan. Bahkan, ada yang mengatakan hal ini dapat mengancam eksistensi Parpol-parpol yang ada. Jika partai politik tidak segera berbenah bukan tidak mungkin di kemudian hari akan dipecundngi oleh calon-calon indipenden yang lebih “moncer”. Oleh karena itu, perlu dikaji solusi-solusi jitu dan bijak.

            Sampai sekarang belum ada formula yang ampuh untuk menjawab permasalahan ini. Kajian dan wacana yang berkembang di tubuh Partai Keadilan Sejahtera juga belum tuntas mengupasnya. Namun, tampaknya menurut saya harus ada upaya pembaharuan paradigma berpartai dan kiat meraih dukungan massa dengan kinerja. Jika paradigma berpartai kita masih didominasi oleh kepentingan uang dan kekuasaan dan kiat meraih dukungan massa masih berbasis “uang” dan “janji-janji palsu” jika tidak dapat memenuhi cepat atau lambat masyarakat akan meninggalkan partai kita. Oleh karena itu, beberapa hal berikut ini mungkin dapat menjadi alternatif solusi permasalahan di atas.

1.      Berpartai Harus Berorientasi Pada Tujuan yang Lebih Mulia

               Berpartai bukan sekedar untuk menyalurkan hasrat atau “syahwat politik” semata. Berpartai juga bukan dalam rangka untuk meraih materi dan jabatan (kekuasaan) atau tujuan duniawi lainnya. Meskipun kebanyakan politisi berlaku demikian, akan tetapi seyogyanya sebagai anak bangsa yang beriman berpartai harus bertujuan yang lebih mulia dari itu semua. Berpartai semestinya diorientasikan untuk melalukan perbaikan ummat dan bangsa secara total. Dengan proses perbaikan (reformasi) yang berkelanjutan itu Insya Allah akhirnya keridhaan Allah akan turun membersamai bangsa dan negara ini menuju masyarakat madani yang adil makmur dan sejahtera.

               Hanya tujuan yang lebih mulia berpartai itulah yang senantiasa dapat memompa semangat dan perjuangan para penggeraknya Dengan tujuan mulia itu pula, roda kepartaian tidak akan pernah gembos di jalan, atau terpecah-pecah  karena terjauhkan dari rebutan harta dan jabatan, kursi DPR, kementrian, dan urusan duniawi lainnya. Dengan demikian, tujuan mulia itu benar-benar mengawal dan memandu gerak kepartaian sepanjang waktu hingga mencapai tujuan akhir tersebut.  

2.      Setiap Partai Harus Menjaga Konsistensi Jati Dirinya

 Setiap  partai tentu memiliki kepribadian politik dan jati diri yang merupakan pilihan karakter dan  posisi, serta kristalisasi dari prinsip-prinsip yang dikembangkan pada internal partai tersebut. Kasus PKS misalnya, Partai yang berangkat dari gerakan Islam ini memposisikan diri sebagai partai dakwah. Oleh karena itu, apapun dan di manapun gerakan PKS harus selalu berusaha berada pada koridor nilai-nilai dakwah dan berorientasi pada upaya perbaikan ummat secara menyeluruh (ishlahul ummah syamilah)   

Sebagai partai dakwah yang modernis tentu PKS selain harus memegangi tuntunan syari`at Islam (Fiqhul syar`i) juga harus memperhatikan realitas sosial  masyarakat yang melingkunginya (Fiqhul waqi`i). Bahkan, dalam bersikap dan berperilaku mestinya PKS harus selalu memperhatikan Fiqih Pertimbangan (Fiqhul Mu`ayanat) dan Fiqih Priyoritas (Fiqhul Aulawiyat).

Bagi PKS, Islam sudah menjadi ”agomo ageming aji” bagi bangsa Indonesia. Hal ini seiring dengan pendapat Sartono Kartodirjo dalam buku Sejarah Nasional  Indonesia, bahwa secara historis keislaman dan keindonesiaan itu sudah menyatu secara integra. Sejalan dengan hal tersebut, bagi PKS,  agama Islam bukan sekedar ”alat” untuk mendulang suara ummat Islam Indonesia tetapi merupakan jati diri dan kepribadian politiknya.  

Jika pada perkembangnya, PKS tidak konsisten terhadap kepribadian politik dan jati dirinya tersebut tentu masyarakat, terutama kaum muslimin sebagai konstituennya akan mudah meninggalkannya. Bagaimanapun  juga ketidak-konsistenan tersebut merupakan penyakit tercela yang dapat menurunkan kepercayaan publik kepadanya.

3.      Rekruitmen Politik Parpol harus Dibarengi dengan character building yang intensif.

       Salah satu fungsi parpol adalah melakukan rekruitmen politik. Halinihampir dijalankan oleh hampir semau parpol. Akan tetapi, kebanyakkan parpol membiarkan begitu saja kader dan anggotanya yang telah direkruit ituanpa ada pembinaan yang memadai kepada mereka. Padahal, partai manapun memerlukan agen-agen penggerak untuk menjalankan roda kepartaian dan memperjuangkan tujuan-tujuan yang telah dicanangkannya sehingga seharusnyalah parpal melakuan proses character building (pembinaan karakter) secara intensif, tertata, dan berkelanjutan. Dengan demikian, parpol tersebut akan dapat melahirkan kader yang sesuai dengan kepribadian politik dan jati diri partainya. Di samping itu, parpol tersebut memungkinkan memiliki kader yang memiliki standar-standar nilai, prinsip-prinsip, dan garis perjauangan yang relative sama serta solid dalam bekerja sama dalam bingkai konstitusi partai yang telah disepakati. 

4.      Berprinsip Pemimpin adalah Pelayan Kaumnya(Syyidul qoumi khoodimuhum)

Prinsip pemimpin adalah pelayan kaumnya dalam berpartai sangat penting. Betapa tidak, kepemimpinan yang semacam inilah sebenarnya yang akan membawa cahaya dan keberkahan pada organisasi dan massa yang dipimpinnya. Konsekuensi sikap kepemimpinan yang demikian pada tataran internal partai  akan membangkitkan tanggungjawab besar pada diri sang pemimpin dan memunculkan tradisi melayani bukan minta dilayani. Akibat lanjutnya, tak begitu mudahnya kader berlomba-lomba untuk memperebutkan kursi kepemimpinan partainya. Bahkan, seperti yang terjadi di PKS, bisa jadi di antara kader justru saling menyorongkan orang lain untuk maju  mengingat beratnya amanah yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadirat Tuhannya.

Konsekuensi pada tataran masyarakat atau yang lebih luas lagi, prinsip pemimpin pelayan ummat akan mampu mengembangkan tradisi pelayanan partai politik terhadap rakyat dan masyarakannya. Prinsip ini juga, akan mendorong sikap yang lebih manusiawi di antaranya memposisikan rakyat dan masyarakat tidak sekedar entitas yang hanya dibutuhkan untuk ”diperas suaranya” dalam pemilu saja, tetapi merupakan komunitas yang juga harus disantuni dan dilayani kebutuhan sosialnya. Jika tradisi demikian menjadi ”trend” pada setiap elemen bangsa, maka akan menciptakan iklim berlomba-lomba dalam menggelar kebaikan dan melakukan pelayanan masyarakat.

5.      Berpihak kepada Kepentingan Rakyat dan Menghadirkan Solusi Permasalahan Bangsa

          Mengingat parpol merupakan mitra sekaligus pelayan rakyat dan ummat, maka kebijakan dan program-program yang digelarnya semestinya harus membela kepentingan rakyat dan  menghadirkan solusi terhadap permasalahan bangsanya. Dalam hal ini, kita baru saja mendapat pelajaran berharga atas kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan pimpinan di Turki. Partai Islam pimpinan Perdana Menteri  Racep Tayyeb Erdogen ini berhasil memperoleh 46,7 persen suara dalam pemilu yang baru saja berlalu.

               Menurut Zuhairi Misrawi (Jawa Pos, 30 Juli 2007 hlm. 4), kemenangan ditengarai terkait dengan keberhasilan Erdogan dalam memimpin Turki. Dalam masa pemerintahannya, inflasi menurun, investasi mengalami perkembangan yang signifikan, dan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen. Beberapa halitulah yang mengakibatkan Partai Keadilan dan Pembangunan Turki mengalami kemenangan yangcukup fantastic. Erdogan telah membayar lunas kepercayaan public dalampemiluyanglalu untuk mewujudkan kemajuan dalambidang ekonomi yang merupakan permasalahan kontemporer di Turki saat ini.  Sungguh halini meupakan bukti nyata bahwa rakyat akan dengan serta merta mendukung sebuah partai manapun jika partai tersebut berhasil menghadirkan solusi bagi bangsa dan negaranya. Apalagi jika rakyat menyaksikan Partai itu benar-benar siang-malam bekerja dengan sungguh-sunguh, berkelanjutan dan dengan semangat juang dan pengorbanan yang tinggi bukan sekedar “partai musiman”, yang hanya “nongol” pada saat pemilu dan pilkadal saja. Pendeknya, meraih dukungan dengan kinerja merupakan kunci sukses partai apa saja.

                 Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Amiin.