 |
| Sosialisasi MPR di "Omah Tabon" Desa Wisata Krembangan, Panjatan, Kulon Progo |
“Pancasila sebagai sebuah falsafah hidup dan panduan kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah semetisnya dijadikan acuan dalam berperilaku, bertindak dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kemajuan kehidupan menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.”
Demikian diungkapkan Anggota MPR RI dari DIY, H. Cholid Mahmud dalam acara Sosialisasi Tata Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika Tahap Ketiga, Tahun Program 2022 pada Senin, 6 Juni 2022, sore. Kegiatan ini digelar di Pendopo, “Omah Tabon Resto & Outbound Area” Pedukuhan IV, Desa Wisata Krembangan, Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulon Progo dan diikuti oleh perwakilan pemuda dan tokoh masyarakat dari berbagai Kapanewon di Kulon Progo.
Menurut H. Cholid Mahmud, Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan filosofis yang menuntun kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dalam berbuat dan bertindak sesuai dengan cita-cita dan tujuan bernegara. Nilai-nilai Pancasila inilah yang menjadi kekuatan moral, motivasi dan inspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi semua warga negara Indonesia.
Selanjutnya, H. Cholid Mahmud menyatakan bahwa penegakkan moral Pancasila dewasa ini sangat memprihatinkan. “Lebih cilaka lagi pelanggaran moral ini kini dilakukan secara terang-terangan oleh para pejabat dan penegak hukum yang semestinya menjadi penjaga moral Pancasila dalam menjalankan roda pemerintahan. Fenomena banyaknya kepala daerah dan pejabat pemerintahan yang tertangkap KPK dan merebaknya praktek penegakkan hukum yang diskriminatif alias "ban cinde ban siladan" menjadi bukti bahwa ada kecenderungan para pejabat dan para penegak hukum kini tidak lagi mengindahkan nilai-nilai moral Pancasila,” ungkapnya.
Jika kondisi para pejabat dewasa ini tidak bisa diharapkan, kepada siapa moral Pancasila ini bisa dititipkan? Pertanyaan retoris Cholid Mahmud ini dijawab sendiri dengan menggantungkan harapan besar kepada para pemuda yang memiliki pemahaman dan komitmen kebangsaan yang tinggi. "Pada pemuda religius yang bersemangat kebangsaan dan cinta NKRI inilah melekat harapan dan masa depan Indonesia. Harapan ini semakin menguat mengingat negara Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030-an di mana usia produktif lebih mayoritas daripada usia nonproduktif.
“Saya berharap betul bahwa pemuda-pemuda inilah yang bisa mewarisi dan menegakkan nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam menjalankan roda pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan”, pungkasnya. (SH/MIS)
