Ada suara yang hampir merata, setiap kali acara jaring aspirasi reses,
anggota DPD RI, H. Cholid Mahmud kembali
mendapat curhatan jeritan rakyat di pelosok pedesaan. Begitu pula ketika
anggota Komite I DPD RI dari DIY ini mengelar temu warga di Rumah Bapak Dukuh
Brangkal Desa Banyuroto Nanggulan Kulon Progo, Senin malam, 22 Mei 2017 kemarin.
“TDL untuk 900 watt dari Januarai kok naik
terus. Mbok subsidinya jangan dicabut dan diturunkan lagi. Apalagi
berbarengan dengan kenaikan pajak motor dan BBM Pertalit, dan anak-anak
daftaran sekolah. Sungguh kini kami thele-thele
menanggung beban kenaikan tarif bertubi-tubi tersebut,” kata Pak Supardi.
Faktanya bukan hanya Pak Supardi dari Brangkal, Banyuroto,
Nanggulan saja yang “menjerit”, tetapi, banyak bapak-bapak dan ibu-ibu dari
lokasi reses lain juga menyuarakan hal yang sama. Pak Rakhmat, Pak Bimo, dan
Pak Giyanto juga mengalami nasib yang sama. Begitu pula dijeritkan oleh Bu Atik
dari Bonsari, Kebon Agung, Bu Yuniati dari Pucung Growong, dan puluhan peserta jarring
aspirasi yang tidak mau disebutkan namanya. Bahkan, seorang ibu penggerak UMKM pencari rongsok dari
Karangrejek, Karangtengah, Imogiri, Bantul berani mengusulkan, “Ganti Presidennya saja
Pak, Pak Jokowi banyak membuat masyarakat sengsara: kenaikan daya listrik,
subsidi BBM dicabut, pajak dinaikan jan sak pole. Masak Presiden koq hobbinya sering
menyengsarakan rakyatnya.”
Menanggapi ibu yang satu ini, H. Cholid Mahmud menjelaskan, “Mengganti Presiden itu ada tatacaranya Bu. Caranya,
tunggu moment Pilpres berikutnya Bu. Siapapun Presidennya jika memang dirasa tidak
membawa manfaat dan malah menambah kesengsarakan bagi rakyatnya ya jangan dipilih
lagi. Jika itu dilakukan secara massal atas komando hati nurani
masing-masing Insya Allah nanti Presidennya bisa ganti. He… he… he… gampang to
Bu nggih?”, tambah ustadz yang berhobi dzikir dan pengajian itu. Mendengar
menjelasan konstitusional seperti itu ternyata para peserta jaring aspirasi manthuk-manthuk tanda sarujuk
alias serempak setuju. "Inggiiiiih!"
Permasalahan lain yang disorot peserta jaring aspirasi dalam reses
H. Cholid Mahmud pada periode 9 Mei hingga 4 Juni 2017 kali ini diantaranya: polisi
dinilai memihak dalam pilkada DKI, polisi dinilai merekayasa kasus ulama, mau mendatangkan
polisi yang merupakan pengayom masyarakat koq harus keluar biaya banyak, penegakkan
hukum di Indonesia terasa ban sinde ban
siladan alias diskriminatif, dan lain-lain. Sementara permasalahan lokal DIY
yang mengemuka di antaranya resah tanah-tanah di sepanjang pantai banyak dibeli
oleh para pengusaha dari luar, banyak berdiri hotel-hotel megah di Jogya
sehingga menyerap habis air sumur masyarakat di lingkungannya dan menambah
kemacetan Kota, jurang kesenjangan antara yang kaya dan meskin di DIY yang
semakin menganga lebar, dan lain-lain. (MIS).
